Tokoh Oposisi Alexei Navalny Buat AS Jatuhkan Sanksi Terhadap Rusia

INTERNASIONAL - Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat senior Rusia terkait kasus peracunan pemimpin oposisi Alexei Navalny. Pemberian sanksi ini, yang menargetkan pejabat tinggi intelijen Rusia dan enam orang lainnya, dikoordinasikan dengan langkah serupa oleh Uni Eropa.

Para pejabat AS mengatakan laporan intelijen menyimpulkan bahwa pemerintah Moskow berada di balik serangan agen saraf yang nyaris mematikan Navalny pada tahun lalu. Navalny adalah pengkritik paling terkenal terhadap Presiden Vladimir Putin. Moskow membantah terlibat dalam peracunannya dan mempertanyakan kesimpulan yang, menurut kalangan ahli senjata dari Barat, bahwa Navalny diracun oleh agen Novichok dalam sebuah penerbangan di Siberia.

Istilah Novichok - "pendatang baru" dalam bahasa Rusia - berlaku untuk sebuah kelompok agen saraf yang dikembangkan di laboratorium oleh Uni Soviet selama Perang Dingin. Mereka melumpuhkan otot dan dapat menyebabkan kematian karena sesak napas. Sanksi diberlakukan terhadap tujuh pejabat senior Rusia dan 14 entitas yang terlibat dalam produksi kimia dan biologi, kata pejabat pemerintah. "Upaya Rusia untuk membunuh Navalny mengikuti pola penggunaan senjata kimia yang mengkhawatirkan," kata seorang pejabat dirilis BBC.

Novichok digunakan dalam sebuah serangan pada 2018 di kota Salisbury, Inggris, terhadap seorang agen ganda Rusia yang diasingkan serta putrinya. Di bawah sanksi tersebut, aset mereka di AS dibekukan. Mereka yang menjadi sasaran sanksi, di antaranya Alexander Bortnikov, yang memimpin FSB, badan intelijen utama Rusia, serta Wakil Menteri Pertahanan Alexei Krivoruchko dan Pavel Popov.

Sanksi tersebut adalah yang pertama dijatuhkan terhadap Rusia oleh pemerintahan Presiden Joe Biden. Dia mengambil sikap lebih keras dari pendahulunya, Donald Trump, terhadap Presiden Putin. Setelah menelepon mitranya dari Rusia pada bulan lalu, Biden mengatakan dia telah memperjelas sikap AS pada hari-hari ketika mereka "menggelimpang dalam menghadapi tindakan agresif Rusia, mencampuri pemilu kami, serangan dunia maya, meracuni warga negaranya".

Dalam langkah terkoordinasi, Uni Eropa mengumumkan pada Selasa bahwa mereka telah menargetkan empat pejabat pemerintah Rusia. Mereka adalah Alexandr Kalashnikov, Kepala sistem penjara Rusia, Alexandr Bastrykin, Ketua Komite Investigasi, Kepala Kejaksaan Igor Krasnov, dan Viktor Zolotov, yang mengepalai Garda Nasional. Sanksi tersebut termasuk larangan perjalanan dan pembekuan aset.

Uni Eropa melakukan kompromi dengan negara-negara Baltik, yang melihat Rusia sebagai tetangga yang berbahaya, dan negara-negara - terutama Jerman - yang bergantung pada impor gas dari Rusia. Langkah tersebut mengikuti serangkaian sanksi Uni Eropa sebelumnya. Pada Oktober, negara-negara yang terhimpun dalam Uni Eropa memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset pada enam pejabat Rusia, termasuk Bortnikov, yang dituduh terlibat dalam peracunan tersebut. Pusat penelitian senjata kimia juga menjadi sasaran target.

Pemerintah Rusia bahkan telah merespons sebelum tindakan AS dan Uni Eropa dikonfirmasi. Pada Selasa pagi, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menegaskan kembali klaimnya bahwa Barat "menyembunyikan fakta-fakta yang dapat membantu memahami apa yang telah terjadi" pada Navalny dan menghukum Rusia secara tidak adil. "Kami telah berulang kali menyatakan sikap kami sehubungan dengan sanksi sepihak yang tidak sah yang ... digunakan oleh kolega dari AS dan mereka yang mengambil contoh dari mereka, Uni Eropa," katanya.

Pemerintahnya akan menanggapi sanksi apa pun dalam bentuk apa pun, tambahnya. Navalny dikenal karena aksi kampanye antikorupsi. Dia telah lama menjadi wajah oposisi Rusia yang paling menonjol terhadap pemerintahan Putin. Blogger berusia 44 tahun ini memiliki jutaan pengikut di media sosial. Dia melakukan berbagai langkah yang membuat sejumlah pendukungnya terpilih menjadi anggota dewan di Siberia pada 2020.

Navalny diracuni dan mengalami koma selama penerbangan ke Siberia pada Agustus lalu. Dia kemudian diterbangkan ke Jerman, di mana dia dinyatakan pulih. Pada Januari dia memutuskan untuk kembali ke Rusia dan ditangkap saat tiba di negara itu. Pengadilan bulan lalu menyatakan Navalny melanggar ketentuan hukuman sebelumnya terkait kasus penggelapan. Dikatakan, Novolny tidak datang ke instansi terkait saat dirinya sedang mengikuti masa hukuman percobaan. Ketika itu Novolny sedang dirawat di Jerman.

Hukumannya yang semula ditangguhkan kemudian diubah menjadi hukuman penjara dua setengah tahun. Navalny dan pendukungnya mengatakan semua tuduhan terhadapnya bermotif politik. Presiden Biden dan para pemimpin Uni Eropa telah menyerukan agar dia dibebaskan segera. (*)