Alokasi Dana Transfer ke Daerah Terus Menurun Sangat Diperlukan Strategi untuk Tingkatkan Keuangan dari Berbagai Sektor, Kata SF Hariyanto
Wakil Gubernur (Wagub) Riau, Ir H Sofyan Franyata Hariyanto MT
PEKANBARU - Alokasi pendapatan transfer terus menurun setiap tahunnya yang perlu segera melakukan strategi untuk meningkatkan keuangan daerah.
"Riau perlu strategi untuk tingkatkan keuangan daerah."
"Pemerintah dipandang perlu memiliki strategi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, mungkin menggali dari berbagai sumber daya alam dibeberapa sektor," kata Wakil Gubernur (Wagub) Riau, Ir H Sofyan Franyata Hariyanto MT yang sudah mengingatkan hal itu.
Sejak dirinya menjabat sebagai Pj Gubernur Riau, Ia telah mengatakan bahwa kemampuan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan daerah relatif terbatas.
"Untuk itu pemerintah daerah didorong agar dapat mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada," kata SF Hariyanto.
Ia menilai pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan peraturan daerah tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
"Peraturan tersebut agar pemerintah daerah transparan, akuntabel, khususnya dalam rangka menggali dan mengelola sumber sumber potensi baru pendapatan daerah," ujarnya.
Mantan pejabat Kementerian PU Republik Indonesia itu juga menjelaskan bahwa hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan meredam gejolak yang mungkin terjadi karena sangat dipengaruhi oleh situasi domestik maupun situasi global, baik akibat pandemi, inflasi ketidakpastian harga komoditas, maupun kondisi geopolitik.
SF Hariyanto menyebutkan, alokasi pendapatan transfer ke daerah terus menurun setiap tahunnya. Oleh karena itu pemerintah daerah dipandang perlu memiliki strategi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
"Salah satu strateginya yaitu dengan melakukan reformasi fisikal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fisikal," pungkasnya.
SF Hariyanto menyampaikan bahwa hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tergolong jenis pendapatan daerah di luar pajak retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
"Kekayaan daerah tersebut berupa bagian laba atau dividen atas pernyataan modal Pemerintah Provinsi Riau pada BUMN, BUMD, dan koperasi serta badan usaha lainnya," tutupnya. (*)
