Transisi Pengelolaan WK CPP Sukses, 'Tapi Sejumlah Masalah Masih Menghantui BUMD BSP'

"Pengalihan untuk pengelolaan Wilayah Kerja Coastal Plain Pekanbaru ke PT Bumi Siak Pusako sukses tapi sejumlah masalah harus dituntaskan"

ransisi pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Coastal Plain Pekanbaru (CPP) ke PT Bumi Siak Pusako (BSP) sukses tapi masalah RIG (peralatan pengeboran migas) dan struktur departemen baru masih melilit perusahaan BUMD ini.

"Kejayaan industri minyak dan gas (migas) di Riau bukan hanya soal pencapaian puncak produksi yang harus tinggi, melainkan juga peningkatan atas manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat termasuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas."

"Untuk itu di era baru ini pengelolaan minyak dan gas perusahaan perlu dilakukan efisiensi kerja selain kebutuhan Rig (sekumpulan peralatan yang digunakan untuk melakukan pengeboran terhadap sumur minyak dan gas) juga perlu menumbuhkan struktur departemen baru," kata H Darmawi Wardhana SE Ak Bin Zalik Aris, Ketua Lembaga Melayu Riau (LMR) Pusat Jakarta mengulang pendapatnya melihat perkembangan PT BSP selaku perusahaan BUMD yang ada di Siak, Riau itu, Selasa (29/11/2022) tadi.

"Dengan melengkapi Rig dan menumbuhkan departemen baru akan memperkuat organisasi ditubuh perusahaan BUMD ini. Selain itu efisiensi dan peningkatan kontribusi menjadi kunci," sambungnya.

Tetapi Darmawi menyingung soal departemen baru yang dimaksudkannya itu seperti General Affair yang membawahi government relations/Humas dan Human Resource Development (HRD).

"Maka untuk menduduki jabatan General Affair itu sudah sepantasnya diberikan pada Genta SH yang kini menjabat sebagai Humas PT BSP," sebutnya.

Menurutnya, dengan adanya departemen baru tentu akan terjadi peningkatan kerja yang lebih efisien dalam menjalankan roda perusahaan.

Jadi di era baru kedepan perusahaan PT BSP harus bisa memprioritaskan dan meningkatkan efisiensi melalui sumber daya manusia seiring pengelolaan di CPP blok yang lebih baik, "sehingga ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyakat Riau,” ungkap Darmawi menilai.

Perubahan kebijakan itu perlu dilakukan Iskandar selaku Direktur PT BSP. Karena Iskandar memiliki hak prerogratif yang pada prinsip utamanya yakni memakai skema gross split (kepastian, kesederhanaan, dan efisiensi).

Efisiensi pada seluruh value chain bisnis perusahaan migas ini, menurut Darmawi perlu dilakukan, agar bisa bersaing dtingkat Nasional dan Internasional, "jadi perlu adanya sinergi yang positif antara karyawan dan departemen lainnya," sebutnya.

Selama kinerja PT BSP ini menurutnya, memberikan pembelajaran yang baik dan positif, khususnya bagi BUMD ini. Jika BUMD dikelola manajemennya lebih baik bisa memberikan nilai tambah yang besar bagi daerah dan BUMD lain bisa mengambil ilmu dalam pengelolaan dan management di BSP.

“Dengan sinergi dan lainnya (antar departemen) bertujuan menjadikan perusahaan kuat, artinya general affair bisa menjadi ujung tombak/corong keberhasilan BSP kedepan."

"Ini menimbulkan harapan di era baru PT BSP yang akan memiliki kemampuan untuk meleverage finansial," sambungnya.

Kinerja BSP kedepan bisa lebih cemerlang untuk diperlihatkan di sektor CPP blok, karena didukung oleh departemen-departemen baru dan managemen yang telah mendapat acuan dari SKK Migas dan Dirjen Migas.

Darmawi juga menyinggung bahwa perusahaan itu perlu melakukan efisiensi biaya operasi yang menjadi penyokong utama bagi realisasi pekerjaan.

Jadi ini menurutnya, mencerminkan strategi perusahaan untuk fokus pada lapangan-lapangan kerja yang memberikan dampak finansial besar bagi perusahaan. 

Sejauh ini Direktur PT BSP Ir Iskandar belum menanngapi soal isu masih lemahnya perusahaan BUMD ini didalam pemenuhan Rig yang selama ini masih menggunakan jasa pihak ketiga.

Namun sebelumnya, pasca pengelolaan 100 persen WK CPP, Iskandar mengaku telah melakukan gerak cepat untuk persiapan pengelolaannya. Gerakan cepat dimaksud turun langsung ke lapangan melaksanakan Town Hall Meeting, dan kunjungan fasilitas operasi mulai dilakukan PT BSP.

Pasca perpanjangan Wilayah Kerja Coastal Plains and Pekanbaru (WK CPP) ke BSP 100 persen, manajemen mulai siap-siap untuk beroperasi sejak Jumat 12 Agustus 2022 kemarin.

"PT BSP bergerak cepat turun ke lapangan untuk town hall meeting dan persiapan operasi."

"Kita terus melakukan pembenahan di lapangan, bersemangat mengelola WK CPP 20 tahun kedepan," kata Direktur PT Bumi Siak Pusako, Iskandar, Senin (15/8) lalu.

Pasca perpanjangan Wilayah Kerja Coastal Plains and Pekanbaru (WK CPP) ke PT Bumi Siak Pusako 100 persen untuk memastikan perpanjangan WK CPP ini berjalan dengan baik.

"Produksi terjaga serta memetakan permasalahan yang ada."

"Town Hall Meeting untuk memberikan arahan serta mendukung untuk semangat fokus pada pencapaian produksi 2022," katanya.

Adapun tinjauan ke lapangan ini, diantaranya diawali di Lapangan Zamrud. Kemudian diteruskan meninjau pelaksanaan pemboran pada sumur PDD-T09 yang ada di Lapangan Pedada.

Pengeboran sumur PDD-T09 ini adalah rangkaian dari pengeboran 16 sumur yang telah dilaksanakan PT Bumi Siak Pusako, yang terdiri dari 15 sumur development atau pengembangan dan satu sumur eksplorasi di Nuri.

Untuk Lapangan Pedada ada 2  sumur yang masuk dalam progres pengeboran 15 sumur development. Yakni PDD-T09 dan PDD-T10. Kedua sumur ini akan segera berproduksi.

Iskandar berharap dalam 1 bulan peralihan WK CPP 100 persen akan dapat meningkat dengan signifikan.

"Kita berharap penambahan produksi akan didapatkan dari beberapa sumur pengembangan, yang saat ini tengah dibor," katanya.

"Dua di Lapangan Pedada, PDD-T09 dan PDD-T10, serta dua di Lapangan Beruk, BRK-S01 dan BRK-S11. Dan ini, akan segera diproduksi setelah selesai pemboran," sambungnya.

Jadi, Iskandar melihat untuk pengerjaan di sumur-sumur development ini semuanya murni berasal dari PT Bumi Siak Pusako. Mengingat pengerjaannya juga sudah pada tahap perpanjangan WK CPP. 

Perlunya departemen drilling

Seperti disebutkan kembali oleh Darmawi Wardhana untuk menggenjot hasil minyak dan gas (Migas), PT BSP perlu melakukan penambahan departemen drilling dan rig (alat pengeboran).

"Tujuan pendirian BUMD sepertinya kan begitu, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan hasil sebanyak-banyaknya," katanya mengusulkan para pelaku di industri migas (BSP) perlu membentuk departemen drilling dan alat pengeboran ini.  

Menurutnya, departemen drilling diperlukan bilamana petugas khusus yang diunjuk untuk memantau sekaligus mengetahui sumber-sumber minyak yangmenjadi target pengeboran.  

"Intinya untuk melakukan pemantauan dan peningkatan lifting migas di perusahaan seperti di BSP," kata dia.

"Pemerintah optimis untuk meningkatkan produksi minyak 1 juta BOPD dan gas 12 BSCFD melalui berbagai upaya dengan tetap mengedepankan keselamatan migas."

Industri hulu migas khususnya PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang merupakan BUMD di Riau masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan, "mulai dari terus menurunnya produksi minyak dan gas bumi hingga belum menggeliatnya investasi di sektor ini," kata dia. 

"Selain tantangan seperti adanya peralihan dari energi berbasis fosil ke energi baru terbarukan (EBT), adanya persaingan yang lebih keras karena munculnya produsen migas konvensional dan non konvensional, serta menurunnya permintaan migas akibat pandemi Covid-19," sebut Darmawi. 

'Kinerja BSP diragukan'

Tetapi lain lagi disebutkan Azwir Effendy, Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Migas Riau (AKMR) dimana Ia menyoroti sekaligus memberi kritikan dalam mengejar target pengeboran Migas pada BSP dinilai masih lemah baik di Sumber Daya Manusia (SDM).

"Subsektor minyak dan gas (migas) masih menjadi penggerak dalam pemulihan perekonomian di Riau."

"Kejar target pengeboran Migas, PT Bumi Siak Pusako (BSP) perlu segera bentuk Drilling Summit 2022, itu memang diperlukan," kata Azwir Effendy, Ketua Umum AKMR, Rabu 27Juli 2022 lalu. 

"Untuk percepatan pemulihan ekonomi BSP harus bisa menyusun beberapa strategi mencapai target lifting," sambungnya.

Menanggapi PT BSP ini, Ia menilai hanya ada satu kunci yang harus dibenahi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu yakni sumber daya manusia (SDM) nya. 

"Pada sesi pertama, yang harus dibenahi adalah strategi penguatan kapasitas secara berkelanjutan di Industri Hulu Migas."

"Tujuan ini hanya akan tercapai dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) oleh pengurus BUMD dan pembinaan serta pengawasan yang memadai dari Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)," kata Azwir.

Persoalannya masih terdapat beragam carut marut di berbagai BUMD provinsi riau yang terus dan harus menjadi perhatian serius gubernur Riau.

Jadi, kata Azwir, disini tidak asal angkat pengurus (direksi dan komisaris), demikian halnya terus membenahi SDM yang dimiliki.

"Direktur kan seorang karyawan yang menjadi pemimpin atau kepala sebuah organisasi, bisnis, agensi, atau institusi tertentu," kata Azwir.

Jadi, sebenarnya apa saja tugas direktur di perusahaan dan apa saja tanggung jawab dan tugas seorang direktur perusahaan? 

Azwir meyakinkan, seharusnya Ia mengorganisasi Visi dan Misi perusahaan secara keseluruhan.

"Saya kok ragu ya, setelah mendapat pengelolaan 100 persen yang ditetapkan sejak bulan Agustus 2022 lalu," perkiraan Azwir.

Jadi salah satu tugas direktur utama menyusun, mengomunikasikan, dan menerapkan visi, misi, serta arah yang akan ditempuh perusahaan kepada para karyawannya. (*)