Pekanbaru   04-01-2025 17:18 WIB

Tumpukan Sampah Meluber 'Berulat dan Bau Busuk', Aktivis: Kinerja dan Penanganan Pihak Pengelola Jadi Perhatian Publik

Tumpukan Sampah Meluber 'Berulat dan Bau Busuk', Aktivis: Kinerja dan Penanganan Pihak Pengelola Jadi Perhatian Publik

PEKANBARU - Amburadulnya penaganan sampah akibat langkah swastanisasi akhirnya terbukti. Kinerja PT Ella Pratama Perkasa (EPP) sebagai pemenang lelang angkutan sampah Pemko Pekanbaru untuk 2025 berantakan.

Ini membuat para aktivis lingkungan turut terusik melihat tumpukan sampah yang meluber hingga ke jalan-jalan, bahkan kinerja dan penanganan sampah oleh pihak pengelola pun jadi sorotan publik.

Kontrak sudah ditandatangani PT EPP per tanggal 1 Januari 2025 kemarin, namun tumpukan sampah kian menggunung ke semua titik dan pinggir jalan Kota Pekanbaru.

"Kekhawatiran kita soal pihak ketiga ini terbukti. Start awalnya saja sudah bermasalah. Gimana ke depannya," kata Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Zulkardi, Jumat (3/1) kemarin.

"Satu hari saja sampah tak diangkut di Kota Pekanbaru ini, bisa jadi kota sampah daerah ini. Tadi kami temukan puluhan tumpuk di wilayah Rumbai, kawasan Senapelan dan lainnya," kesalnya.

Zulkardai menyatakan, pihaknya dari Komisi IV DPRD Pekanbaru akan segera menindak lanjuti terkait masalah sampah yang terus menumpuk di Pekanbaru ini.

"Pastinya kita panggil segera DLHK selaku OPD terkait, UPT Lelang, termasuk PT EPP. Mudah-mudahan pekan depan paling lambat kita gelar hearing," tukasnya.

Menumpuknya sampah akibat ulah lambannya PT EPP ini, diduga karena belum siap secara utuh. Baik itu untuk jumlah armada, tenaga kerja, hingga hal penting lainnya.

Yayasan Sahabat Alam Rimba (SALAMBA) juga ikut merasa terusik dengan beberapa hari ini Kota Bertuah [Pekanbaru] penuh dengan sampah. Pemandangan tumpukan sampah terjadi di sejumlah tempat di Pekanbaru, Riau.

Aktivis lingkungan itu meminta Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru segera mengambil tindakan cepat.

"Pj Wali kota tentu punya indikator untuk mengevaluasi perangkatnya. Kalau indikator kinerja dan tergetnya tidak terpenuhi hal itu jadi kewenangan penuh Pj Wali Kota (untuk evaluasi)," kata Ketum SALAMBA, Ir Ganda Mora SH MS.i, Sabtu (4/1).

SALAMBA menilai lewat proses evaluasi sesuai indikator yang tepat, pejabat terkait akan dapat maksimal dan efektif dalam bekerja.

"Dengan proses evaluasi didasarkan indikator yang tepat, akan membuat perangkat daerah lainnya akan bekerja lebih efektif," katanya.

Selain itu, Roni Rachmad, Pj Wali Kota perlu mengambil langkah penanganan. Termasuk tindakan untuk memperkuat aturan pengelolaan sampah bagi pemenang tender.

"Sebaiknya Pj Wali Kota Pekanbaru segera melakukan tindakan tertentu dan memperkuat peraturan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah. Sebaiknya Pj Wali Kota, DPRD dan DLHK melakukan tindakan nyata, jangan malah berlarut-larut seperti itu," katanya.

Sebelumnya tumpukan sampah kembali terjadi di sejumlah lokasi di Pekanbaru, Riau. Mirisnya, tumpukan sampah terjadi tepat di jalan protokol dan di tengah kota.

Pantauan dilapanga, tumpukan sampah terjadi di sejumlah lokasi seperti di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan SM Amin hingga ke jalan-jalan dalam kota.

Bahkan tumpukan sampah terlihat mulai berserakan karena tidak di angkut.

Di Jalan Soekarno-Hatta misalnya, sudah mulai banyak sampah berserakan karena tidak diangkut. Sampah mulai dari sisa kulit durian hingga sampah rumah tangga.

Aroma bau busuk dan menyengat mulai tercium keluar dari tumpukan sampah. Bukan satu atau dua lokasi saja, sampah menumpuk di lokasi-lokasi baru setelah dibersihkan petugas.

"Ini selalu muncul lokasi pembuangan sampah baru, terjadi tumpukan baru di sejumlah lokasi. Sudah bau busuk," kata seorang warga, Hendrik di lokasi, Sabtu (4/1).

Hendrik menyebut tumpukan sampah yang tak diangkut terjadi di beberapa lokasi. Saat hari libur, sampah akan semakin banyak berserakan hingga ke jalan protokol.

"Kalau tidak diangkut ini berserakan, ada sampai ke jalan-jalan juga. Apalagi kalau kena hujan, bau busuk," katanya.

Sementara di Jalan Rajawali, Bina Widya Pekanbaru, terlihat sampah berserakan hingga sepanjang puluhan meter. Sampah yang tidak diangkut mulai mengeluarkan aroma busuk.

Sebelumnya, dalam apel perdana tahun 2025, Plh Sekdako Pekanbaru, Zarman menekankan pentingnya memulai tahun baru dengan semangat kerja yang luar biasa, dan mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN), tenaga harian lepas (THL) dan pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru untuk menjadikan pengalaman tahun 2024 sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja pada tahun 2025.

"Kita harus mengawali tahun 2025 ini dengan semangat yang sangat luar biasa," kata Zarman saat memimpin apel di Komplek Perkantoran Tenayan Raya Pekanbaru, Kamis (2/1/2025).

"Pengalaman di tahun 2024 menjadi evaluasi penting agar pelaksanaan tugas tahun ini bisa lebih baik lagi. Yang paling utama, seluruh kepala OPD harus mampu meningkatkan kinerja mereka," sambungnya.

Zarman menegaskan, sinergi antara Pemko Pekanbaru dengan instansi vertikal, termasuk Forkopimda, TNI, Polri dan pihak lainnya, akan terus ditingkatkan.

Program-program prioritas Pemko Pekanbaru untuk tahun ini juga telah dipetakan, termasuk penertiban dan pengelolaan sampah yang menjadi perhatian khusus Pj Walikota.

"Penanganan sampah menjadi atensi utama Pj Wali Kota. Kami harapkan dukungan dari camat, lurah, RT/RW, serta masyarakat untuk menciptakan mindset baru dalam pengelolaan sampah. Dengan kolaborasi ini, kami optimistis program-program Pemko Pekanbaru akan berjalan dengan sangat baik," tambah Zarman.

Dalam apel tersebut, Zarman juga mengingatkan, refleksi agenda-agenda Pemko Pekanbaru pada tahun lalu menjadi modal penting untuk melangkah ke depan.

Ia berharap dukungan penuh dari ASN dan THL dalam merealisasikan visi pemerintah kota untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami telah melakukan refleksi atas program-program tahun lalu dan menyampaikannya kepada masyarakat. Harapan kami, tahun 2025 ini bisa menjadi lebih luar biasa dengan dukungan semua pihak, baik internal maupun eksternal," tutup Zarman.

Sejak pascaperayaan malam tahun baru 2025, tumpukan sampak terlihat masih menumpuk di sejumlah lokasi.

Tumpukan sampah itu terlihat karena belum kunjung terangkut.

Pemandangan tumpukan sampah ini terlihat di sejumlah ruas jalan seperti Jalan HR Soebrantas dan Jalan SM Amin. Ada juga tumpukan sampah di Jalan Garuda Sakti, Jalan Melati dan Jalan Naga Sakti.

Kondisi sampah yang menumpuk tentu jadi catatan tersendiri. Padahal sudah ada operator angkutan sampah yang jadi rekanan pemerintah kota tahun ini yaitu PT Ella Pratama Perkasa (EPP).

Seperti diketahui, lelang kelola sampah di Kota Pekanbaru tahun 2025 telah rampung. Perusahaan atas nama PT Ella Pratama Prakasa keluar sebagai pemenang, menggantikan PT Bina Riau Sejahtera yang mengelola tahun 2024.

"Lelang sudah digelar sejak 20 Desember melalui e-katalog. Dari dua perusahaan yang mengajukan penawaran, hanya PT Ella Pratama Prakasa yang memenuhi seluruh persyaratan. Saat ini, kami tinggal melakukan penandatanganan kerja sama," jelas Kepala Tata Usaha UPT Pelayanan Persampahan DLHK Pekanbaru, Novrian Putra, beberapa hari lalu.

Novrian menambahkan, penandatanganan kontrak kerja sama dijadwalkan berlangsung sebelum akhir tahun 2024. Perusahaan tersebut akan mulai beroperasi tepat pada 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB.

Sementara itu, Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru yang bermitra dengan DLHK Kota Pekanbaru turut mempertanyakan terkait informasi pemenang lelang tersebut.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel mempertanyakan mekanisme penunjukan itu yang dinilainya terkesan dipaksakan.

''Sampai sekarang, kami Komisi IV belum tahu tentang pemenang tender pengangkutan sampah ini, zona mana saja yang dikontrakkan. Apakah sudah melalui mekanisme Perpres pengadaan barang dan jasa atau tidak,'' ungkap Roni Amriel, akhir tahun kemarin.

Untuk itu, Roni menegaskan, Komisi IV segera mengundang kembali DLHK Kota Pekanbaru, termasuk pejabat LPSE yg melaksanakan kegiatan pelelangan tersebut

Sebagai catatan, PT EPP sendiri merupakan pemain lama dalam pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru.

Mereka sempat menjadi operator angkutan sampah pada tahun 2022 dan 2023. Kinerja operator tersebut juga sempat mendapat catatan pada tahun 2023 silam. Ada tumpukan sampah di sejumlah lokasi pada Oktober 2023 silam.

Kondisi ini karena PT EPP memiliki keterbatasan armada sehingga banyak sampah tidak terangkut sesuai jadwal.

Catatan kinerja ini yang membuat PT EPP tidak terpilih lagi untuk mengangkut sampah pada 2024, digantikan PT Bina Riau Sejahtera (BRS). Kontraknya berakhir pada penhujung tahun kemarin.

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat menegaskan pengangkutan sampah mestinya dimulai sejak 1 Januari 2025. Apalagi sudah ada operator angkutan sampah yang terpilih.

"Sudah kita tekankan dan sampaikan kepada DLHK, agar operator mengangkut sampah mulai awal Januari Ini," ujarnya.

Roni menilai bahwa OPD teknis pasti sudah mempertimbangkan rekam jejak PT EPP. Ia menyebut bahwa lelang operator angkutan sampah tentu sesuai mekanisme yang ada.

"Teknis dan di OPD terkait, tentunya mekanisme pemilihan dan lainnya, asal jangan menyalahi aturan, itu silahkan," terangnya.

Dirinya menegaskan bahwa ia fokus pada upaya agar kota bersih dari sampah. Maka siapa pun yang jadi operator harus memastikan pengangkutan sampah menyeluruh.

Jadi tumpukan sampah di Pekanbaru meluber. Awal tahun 2025, sejumlah titik di Kota Pekanbaru penuh tumpukan sampah.

Ini sudah dikeluhkan warga Pekanbaru, sebab sampah bukan cuma menumpuk di ruas jalan, tapi bahkan fasilitas publik seperti Halte Bus Trans Metro Pekanbaru juga.

Bahkan, pantauan halloriau.com, salah satu halte bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) di Jalan HR Soebrantas, Tabek Gadang, Kota Pekanbaru dipenuhi tumbukan sampah akibat tidak maksimalnya angkutan sampah.

Tak hanya di sana, tumpukan sampah juga terlihat di Jalan Singgalang, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, sampai meluber ke badan jalan dan aroma tak sedap membuat masyarakat sekitar tak nyaman.

Kondisi tersebut tak pelak mendapat respon keras dari Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru, Ronie Amriel MH.

Ia dengan tegas menyampaikan bahwa pihaknya di Komisi IV sudah mewanti-wanti agar persoalan sampah di Pekanbaru ditangani secara maksimal.

"Ini akibat penanganan di masa transisi yang tidak tepat. Seharusnya tidak ada sampah yang menumpuk jika jauh-jauh hari sudah menjadi atensi khusus bagaimana penanganan sampah agar lebih maksimal di awal masa kerja," ungkap Roni Amriel.

Menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru ini, pihaknya beberapa waktu lalu sudah menyarankan agar pengangkutan sampah ini diperpanjang, namun tetap dipaksa untuk ditenderkan kepada pihak ketiga. Ini pun menimbulkan kecurigaan lantaran nilai kontrak tersebut cukup fantastis.

"Kita sudah sarankan agar pengangkutan sampah diperpanjang aja dulu, kan ada ruang adendum tapi tetap dipaksakan juga ditender," ujarnya.

Roni juga tidak menampik adanya indikasi permainan atas penunjukan PT Ella Pratama Perkasa (EPP) yang jelas-jelas selama ini tidak maksimal dalam penanganan sampah di kota Pekanbaru selama ini.

"Ya bisa jadi (Indikasi permainan) dan terkesan dipaksakan," ujarnya lagi

Roni menegaskan, Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru dalam waktu dekat mengagendakan pemanggilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.

Termasuk, Kepala Bagian (Kabag) yang membidangi pelelangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk memastikan apakah proses pelelengan sudah memenuhi syarat dan ketentuan.

"Dalam waktu dekat kita akan panggil, apakah pelelangannya sudah memenuhi syarat ketentuan Pepres Pengadaan Barang dan Jasa. Lalu kenapa tidak digunakan ruang addendum untuk memperpanjang kontrak selama 6 bulan sehingga kepala daerah terpilih bisa menuangkan visi misinya terhadap pengolahan sampah di Kota Pekanbaru," jelasnya.

Roni tak ingin pelelangan sampah dengan nilai fantastis dimanfaatkan oleh kepentingan pihak tertentu. Maka dari itu, aparat penegak hukum (APH) turut diminta untuk menyoroti proses pelelangan angkutan sampah tahun 2025 di Kota Pekanbaru.

"APH lihat ini dan awasi, karena anggaran cukup besar. Sementara APBD Kota ini kata Walikota Rp300 miliar defisitnya, tapi kita masih ngontrakan sampah Rp 70 miliar. Kalaupun mau dikontrakkan swastanisasi pengolahan sampah itu di TPA sehingga menjadi PAD," tutup Roni

Tetapi aktivis lingkungan SALAMBA berencana ingin melakukan somasi ke Pemko Pekanbaru soal sampah meluber ini.

"Dalam waktu dekat kita akan melayangkan surat somasi kepada Pj Walikota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta DPRD Kota Pekanbaru. Ini karena hingga 90 hari berlalu, persoalan sampah khususnya sampah plastik masih menumpuk di Kota Pekanbaru," kata Ganda Mora.

Menurutnya, Pemko tidak serius dalam pengurangan dan pembatasan plastik sekali pakai, sehingga plastik menjadi salah satu penyumbang terbanyak untuk sampah dan sumber polusi di Kota Pekanbaru," ujarnya.

Pembatasan sampah plastik yang dilakukan pemerintah kurang optimal sehingga berpotensi memperpendek umur Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar, yang daya tampungnya terbatas.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melarang plastik sekali pakai melalui Putusan MK Nomor 29 P/HUM/2019.

"Ini memberikan yurisprudensi penting sebagai amunisi hukum bagi advokasi ke kota/kabupaten lainnya."

"Pembuangan sampah plastik sembarangan berakibat pada pencemaran air sehingga berdampak pada kesehatan ibu dan anak, khususnya pemukiman yang berdekatan dengan timbunan sampah plastik," kata dia.

Menurutnya, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) juga perlu mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan sampah Kota Pekanbaru, sebab pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan pada DLHK Pekanbaru dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni dan ramah lingkungan belum tercapai.

Ganda menilai, anggaran pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru sebagian besar diperuntukkan untuk pengangkutan sampah, "ini sangat beresiko dan berpotensi tidak ada layanan perbaikan dari manajemen dari pihak ketiga, maka persoalan sampah sampai kapan pun takkan selesai."

"Pemko Pekanbaru harusnya tidak perlu terburu-buru dalam melakukan lelang terhadap rencana pengadaan pengelolaan sampah saat ini, fokus pada kajian dan evaluasi," kata dia.

Jadi, SALAMBA menyampaikan protes karena masih terdapat temuan di lapangan adanya tumpukan sampah plastik tanpa pemilahan di badan jalan yang meresahkan masyarakat. (*)

Tags : pekanbaru, sampah pekanbaru, riau, salamba, pj walkot pekanbaru,