Umat Islam dan Buddha di Myanmar Bersatu Menentang Kudeta Militer

INTERNASIONAL - Berbagai kalangan masyarakat Myanmar dari etnik dan latar belakang agama yang berbeda kini bersatu menentang kudeta militer di Myanmar, termasuk kaum minoritas yang selama ini merasa termarjinalkan di banyak bidang.

Khin, seorang perempuan dari komunitas Muslim di Yangon, kota terbesar Myanmar, menangis ketika menceritakan bagaimana ia bahu-membahu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan kepada gerakan pembangkangan sipil (civil disobedience movement, CDM). Gotong royong ia lakukan dengan sesama warga tanpa memandang etnik maupun agama, sekatan yang selama ini amat kental. "Dulu mereka membenci Muslim secara sengaja. Kami tidak bisa beramah tamah, kami membenci satu sama lain. Hampir semua masalah yang timbul dikaitkan dengan agama," ungkapnya seraya menambahkan bahwa sebutan "mereka" ini mengacu pada penduduk mayoritas yang beragama Buddha menambahkan semua bersaudara, semuanya satu keluarga dirilis BBC.

Penuturan Khin dikukuhkan oleh June Khine. Perempuan penganut Buddha itu mengakui meskipun kudeta membawa banyak kemunduran, peristiwa tersebut telah pula menyatukan berbagai etnik dan agama serta memberi ruang untuk saling memahami. "Sebelumnya etnik-etnik minoritas kesulitan bertahan hidup ketika militer menyasar mereka, ketika terjadi perang saudara terus menerus di daerah mereka. Karena sekarang kami mulai memahami bagaimana rasanya hidup setiap hari di bawah penumpasan dengan kekerasan dan pembunuhan. Kami mulai bersimpati dan menyampaikan permintaan maaf yang sudah lama terlambat kepada mereka. Dan mereka menerima kami," kata June.

Khin dan warga Muslim lain menerima permintaan maaf antara lain lewat sosial media. "Sekarang tidak seperti itu lagi. Mereka mendukung kami. Di Facebook, mereka mendukung kami dan menyampaikan pesan 'maafkan kami atas perlakuan di masa lalu, kami tidak tahu apa-apa'. Itu kata mereka," jelasnya seraya buru-buru menambahkan bahwa ia yakin permintaan maaf tersebut adalah ungkapan tulus.

Khin, 52, dn June Khine, 24, berasal dari etnik Bamar, suku terbesar dari total penduduk sekitar 54 juta jiwa. Jika Khin dilahirkan di keluarga Muslim dan kerap disebut Muslim Bamar, June Khine menganut agama utama di Myanmar -Buddha. Keduanya tinggal di kota terbesar Yangon, mereka mengaku menyesal sebesar-besarnya atas ketidakakuran dalam hidup berdampingan dalam masyarakat selama ini, bahkan justru condong mengedapankan perbedaan. 

Mereka adalah dua perempuan profesional; Khin seoarang bankir dan June Khine seorang insinyur sipil. Di luar suku Bamar, terdapat etnik-etnik minoritas yang tersebar di seluruh wilayah negara itu, mirip dengan kondisi di Indonesia. Tentu dengan perbedaan-perbedaannya. Berikut sejumlah hal menarik tentang masyarakat Myanmar, sebagian mirip dengan Indonesia.

Myanmar secara alami terdiri dari masyarakat yang majemuk dengan 135 etnik dengan bahasa masing-masing. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibanding 1.340 suku bangsa di Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yang dilansir Badan Pusat Statistik. Sebagai agama terbesar, Buddha dianut oleh etnik mayoritas Bamar, disusul dengan Shan, Mon dan etnik Rakhine, suku yang tinggal di Negara Bagian Rakhine.

Kelompok minoritas lainnya adalah etnik Chin yang mayoritas beragama Kristen, serta etnik Karen yang sebagian besar menganut Buddha dan animisme. Adapun Rohingya, pada umumnya tinggal di Negara Bagian Rakhine, secara resmi tidak diakui sebagai warga negara, meskipun keberadaan mereka di Myanmar secara turun-temurun tak dapat dinafikkan.

Pada tahun 2017, Angkatan Bersenjata atau Tatmadaw menggempur warga sipil Rohingya. Dalihnya, menumpas terorisme. Operasi militer terhadap gerilyawan Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) tersebut dilaporkan menewaskan ribuan orang dan menyebabkan lebih dari 700.000 orang melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.

Hingga baru-baru ini, sebagian besar orang Bamar mengabaikan atau bahkan menolak dugaan kekejaman yang dilakukan oleh Tatmadaw terhadap Rohingya dan minoritas-minoritas lain yang menuntut persamaan hak dan pengelolaan sumber daya alam, seperti di Negara Bagian Kachin, Shan dan Karen. "Pada saat ini musuh bersama kami hanya satu yaitu militer Myanmar itu sendiri. Tak seorang pun ingin hidup di bawah rezim militer, termasuk Bamar dan etnik-etnik serta agama-agama minoritas, sebab mereka akan semakin terpuruk di bawah pemerintahan militer karena akan semakin susah mewujudkan cita-cita mereka," jelas June Khine.

Tatmadaw merupakan institusi yang amat berpengaruh dan dihormati. Dalam pemilu pada 8 November 2020, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP) kalah telak dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. Suu Kyi dan para politikus NLD kini telah ditahan, sebagian bersembunyi. Di Indonesia, USDP ini mirip dengan Golkar di zaman Orde Baru. Adapun Tatmadaw, seperti ABRI di Indonesia sebelum reformasi, mempunyai fraksi di parlemen dengan jatah otomatis 25% dari jumlah kursi yang ada.

Dengan melontarkan tuduhan kecurangan pemilu, Tatmadaw di bawah komando Panglima Jenderal Senior Min Aung Hlaing merebut kekuasaan pada 1 Februari bertepatan dengan hari pengambilan sumpah para wakil rakyat dan pembentukan pemerintahan baru hasil pemilihan demokratis kedua. Khin sepakat dengan June Khine bahwa musuh tunggal bersama rakyat Myanmar yang menghendaki pemerintahan sipil adalah militer.

Mengaku tak ingin negaranya mengalami kemunduran setelah sempat menghirup alam demokrasi, Khin bergerak menggalang dan menyalurkan bantuan untuk gerakan pembangangan sipil (CDM). "Sebenarnya kami memberikan bantuan kepada orang-orang CDM berupa uang dan makanan tapi kami melakukannya secara diam-diam, tak bisa diomongkan secara terbuka. Banyak penduduk Muslim memberikan bantuan secara diam-diam. Gerakan pembangkangan ini lintas agama," ungkapnya dan mewanti-wanti agar hanya nama depannya yang digunakan untuk menjaga keselamatan.

Kata Khin bantuan tidak bisa diberikan secara terang-terangan karena berisiko ditangkap oleh tentara. Di tengah suara tembakan dan tentara lalu lalang di jalan-jalan lingkungan tempat tinggalnya, ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika seorang pemuda Muslim diciduk dan dihardik tentara karena ikut berunjuk rasa. Penguasa militer telah mengancam orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan stabilitas nasional. "Tindakan kekerasan yang mempengaruhi stabilitas dan keamanan untuk menyatakan tuntutan adalah perbuatan yang tidak tepat," tegas Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Kecenderungan aksi bersama tanpa mengenal sekat ini diakui Khin dan June Khine sebagai fenomena baru di Myanmar yang dulu bernama Burma. Akan tetapi, menurut Yuyun Wahyuningrum, wakil Indonesia di Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR), belum jelas apakah perasaan bersama tersebut bisa menjadi cikal bakal pembentukan identitas kebangsaan Myanmar, sebagaimana fondasi yang ada di Indonesia. "Perbedaan yang paling signifikan, kita (Indonesia) punya Sumpah Pemuda tahun 1928. Di Myanmar itu tidak ada. Jadi penetapan nama Myanmar dan nilai-nilai itu ditentukan oleh nasional dan tidak ada kesepakatan dari semua etnik," ujarnya.

Melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, pemuda dan pemudi mengikrarkan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. "Proses ini tidak ada di Myanmar, karena etnik-etniknya mempunyai governance-nya, ada pemerintahannya, ada tentaranya, ada struktur dan ada bahasanya juga. Jadi orang Karen belum tentu bisa bahasa Myanmar," kata Yuyun.

Dalam kapasitasnya sebagai wakil di AICHR, Yuyun Wahyuningrum banyak terlibat dalam pelatihan kelompok-kelompok masyarakat sipil madani dari Myanmar. Masalah yang diangkat adalah HAM, isu demokratisasi dan kohesi sosial. Selama Myanmar di bawah kendali kediktatoran militer sebelumnya dan di bawah pemerintahan transisi mulai 2011 hingga pemerintahan sipil pimpinan NLD mulai 2015, kelompok-kelompok etnik di tingkat negara bagian merasa dipinggirkan. "Karena agenda-agenda mereka yaitu federalisme cuma dijanjikan saja. Ketika mau demokratisasi sudah diajukan kepada NLD tapi tidak sempat direalisasikan karena keburu ada kudeta lagi," jelas Yuyun.

Oleh karena itulah mengapa mereka merasa berkepentingan menentang junta militer. "Saat ini tuntutan kelompok-kelompok minoritas adalah kembali ke normal tetapi bukan normal yang dulu. Normal di mana keinginan mereka untuk federalisme terpenuhi."

Dijelaskannya, dalam kerangka pikir CDM, demokrasi yang digadang-gadang adalah demokrasi federalisme sesuai tuntutan negara bagian dan etnik-etnik minoritas "di mana setiap etnik minoritas atau ethnic state (negara bagian yang didominasi satu etnik) mendapatkan otoritas untuk mengatur dirinya sendiri". Kelompok-kelompok tersebut mempunyai tentara masing-masing untuk membela kepentingan mereka, tetapi oleh otorita pusat dianggap sebagai tentara pemberontak. "Kita di Indonesia terdiri dari banyak kelompok etnik tetapi tidak ada yang namanya tentara Batak, tentara Jogja."

Berdasarkan percakapannya dengan perwakilan-perwakilan etnik di Myanmar, ia menyimpulkan mereka tidak menghendaki desentralisasi pemerintahan ala Indonesia yang digulirkan sesudah reformasi. "Karena menurut mereka, desentralisasi itu kekuasaan penuh tetap ada di tingkat nasional dan mereka hanya diberi kekuasaan yang sifatnya sedikit."

Seorang insinyur dan aktivis muda dari etnik mayoritas Bamar, mengaku kini sudah waktunya mengakomodir gagasan kelompok minoritas untuk membentuk federalisme dalam negara kesatuan Myanmar. "Mereka selalu dinafikkan hak-hak dasar manusia mereka dan saya juga merasa bahwa mereka tidak diakui oleh kami, termasuk oleh orang-orang Bamar. Fakta bahwa kami tinggal diam karena tidak berdampak pada kami, itu membuat kami sangat sedih sekarang," June Khine membeberkan pemikirannya. 

Namun dengan adanya kudeta, perjanjian damai antara pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata dibatalkan oleh junta militer. Bahkan militer melancarkan serangan terhadap posisi gerilyawan Persatuan Nasional Karen yang beroperasi di wilayah timur, berbatasan dengan Thailand. Sekitar 3.000 penduduk Karen dilaporkan mencari perlindungan ke wilayah Thailand. Hingga kini Tatmadaw belum memberikan keterangan terkait dengan serangan tersebut, tetapi sebelumnya selalu menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata merupakan satu-satunya lembaga yang mampu menjamin persatuan nasional.

Dr Sasa, utusan parlemen Myanmar yang digulingkan untuk PBB baru-baru ini berusaha merangkul komunitas Rohingya. Selama ini sebutan 'Rohingya' tak diakui dalam daftar etnik di Myanmar dan asal-usulnya dianggap sebagai pendatang dari Bangladesh. Milisi Buddha bersama aparat keamanan menyerang desa-desa Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Ketika mengomentari kebakaran dahsyat di kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, yang menewaskan banyak orang pada Senin (22/03), dr Sasa segera mencuit. "Saya menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga-keluarga dari saudara dan saudari Rohingya yang telah kehilangan orang-orang tercinta. Saya tak sabar menunggu kepulangan Anda dan hidup berdampingan secara damai," tulisnya. 

Bagi seorang pengungsi Rohingya di Indonesia, pengalaman pahit yang dialaminya tak terlupakan sehingga ia tidak tahu apakah akan pernah bisa pulang. "Di Myanmar, Buddhis membakar semua kampung kita. Selain itu, kita tidak boleh tinggal di sana. Kata mereka kita bukan Rohingya, tidak ada Rohingya di Myanmar. Kata mereka, kita orang Bangla," tutur Muhammad Ismail.

Padahal, masih menurutnya, nenek moyang dan keluarganya turun temurun hidup di Myanmar dan baru meninggalkan negara itu untuk lantas mengarungi samudra setelah keselamatannya terancam. Isu Rohingya telah mencoreng nama Myanmar di mata internasional, tak terkecuali Aung San Suu Kyi dan para petinggi militer. Bahkan sebelum kudeta, Min Aung Hlaing sendiri telah diganjar dengan sanksi oleh Amerika Serikat. Sementara Muhammad Ismail masih menjadi pengungsi dan pembangunan kebangsaan Myanmar belum terwujud, korban meninggal dunia akibat ditembak aparat keamanan terus berjatuhan dalam skala mengkhawatirkan.

Hingga Rabu (31/03) jumlah korban meninggal melewati 520 orang, termasuk anak-anak, menurut organisasi pemantau Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP). Dalam pidato peringatan Hari Angkatan Bersenjata atau Tatmadaw pada tanggal 27 Maret, Panglima Jenderal Senior Min Aung Hlaing, membela keputusannya menggulingkan pemerintahan sah hasil pemilu pimpinan NLD. "Tatmadaw tak punya pilihan lain kecuali memikul tanggungjawab negara dengan cara-cara sah karena pemrerintahan pimpinan NLD melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam pemilu tahun 2020. Setelah masa keadaan darurat berakhir, pemilu yang jurdil akan digelar dan akan dilanjutkan dengan penyerahan tanggungjawab negara."

Sebagian besar rakyat Myanmar tidak percaya dengan janji-janji penguasa militer itu, apalagi ia tidak pernah menetapkan tanggal pemilu sejauh ini. Namun satu hal yang setidaknya membuat Khin dan June Khine senang, mereka merasa bersaudara dan sama-sama menjadi bagian dari bangsa Myanmar. (*)