Utang Capai Rp300 Miliar Buat Tantangan Bagi Pemimpin Baru, INPEST: 'Kurangi Biaya Tak Perlu, Jika Tidak Mau Jadi Beban yang Menyakitkan' 

PEKANBARU - Utang Pemprov Riau mulai membengkak seperti adanya tunda bayar di Dinas PU Capai Rp300 miliar yang menanti pasangan gubernur dan wakil gubuernur terpilih Abdul Wahid-SF Hariyanto.

"Pemprov Riau masih memiliki utang hingga ratusan miliar."

"Itu masalah terbesarnya, di perencanaan pembangunan pada pemerintah terdahulu. Saya melihat Pj Gubri yang sekarang hanya mengajukan penundaan bayar saja sampai gubenur definitif tahun 2025," kata Ketua Umum (Ketum) Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST), Ir Ganda Mora SH MS.i dalam pembicaraannya sejak Selasa (14/1) kemarin.

Menanggapi ini, Ketum INPEST mengatakan bahwa adanya utang itu [tunda bayar] di Dinas PU Rp300 miliar sudah terakumulasi dari tahun kemarin (2024).

"Pemprov sudah punya utang sejak masa kepemimpinan Syamsuar [Gubernur]."

Dirinya menilai, pemprov harus mengambil langkah dalam kondisi defisit saat ini. Mereka bisa mengurangi belanja fisik atau pun pemangkasan biaya lainnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Riau, Kasir berharap Gubernur Riau terpilih, Abdul Wahid bersama wakilnya SF Hariyanto bisa menyelesaikan persoalan tunda bayar yang membengkak di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang saat ini telah melampaui Rp300 miliar.

“Tunda bayar pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp300 miliar, dan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan gubernur terpilih,” ujar Kasir, Senin (13/1).

Kasir mengungkapkan, salah satu penyebab utama masalah tunda bayar ini adalah pemutusan kontrak pada proyek-proyek yang tidak dikerjakan dengan baik.

Akibatnya, sejumlah kewajiban keuangan pemerintah daerah menjadi tertunda. Selain itu, defisit anggaran yang disebabkan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, Participating Interest (PI) minyak, serta berkurangnya deviden dari BUMD turut memperburuk situasi.

“Meski anggaran terbatas, tugas Gubernur Riau yang baru adalah memastikan masalah tunda bayar ini bisa diselesaikan dengan baik,” tambah politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Kasir menyatakan bahwa penyelesaian masalah ini diproyeksikan akan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Namun, ia menekankan perlunya komitmen serius dari pemerintah provinsi agar masalah ini tidak kembali terulang.

“Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan anggaran, termasuk pelaksanaan proyek-proyek strategis, agar lebih transparan dan efisien,” tegas Kasir.

Abdul Wahid dan SF Hariyanto dijadwalkan dilantik pada Maret 2025, setelah sengketa hasil Pilkada diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kehadiran mereka diharapkan membawa angin segar dalam penyelesaian berbagai masalah krusial di Riau, termasuk tunda bayar yang menjadi perhatian utama masyarakat dan pelaku usaha.

Sementara pasca ditetapkan sebagai Gubernur Riau terpilih oleh KPU beberapa waktu lalu, Abdul Wahid hanya bisa 'melenggang' wira wiri tak tentu arah keluar daerah seperti beberapa kali mengunggah kegiatannya dengan beberapa menteri di Jakarta.

Hal tersebut terlihat pada postingan akun media sosial instagram pribadinya dengan nama pengguna @abdulwahidbermarwah.

Abdul Wahid tampak mengunjungi Menteri Perokonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Semberdaya Mineral Bahlil Lahaladia, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Kunjungan pribadi saja. Karena sebahagian besar kabinet Presiden Probowo ini banyak teman dan kolega semasa saya di DPR RI dulu," ungkap Abdul Wahid, Selasa (13/1).

Wahid menyebutkan, dirinya turut berdiskusi mengenai beberapa permasalahan di Provinsi Riau. Bersamaan dengan hal itu juga berharap ketika memimpin Riau, dirinya mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat.

"Kepada pak Tito, saya minta petunjuk agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat dijalankan, ada sinergi dan tentu dukungan," ungkap Wahid.

"Kalau dengan pak Menko Airlangga, saya mendiskusikan seputar kondisi pertumbuhan ekonomi. Kita tentu berharap di Riau akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, karena potensi yang kita miliki sangat melimpah," tambahnya.

Selain itu, Abdul Wahid juga telah berdiskusi dengan beberapa menteri sebagai langkah awal agar program-program pembangunan yang disusunnya mendapatkan dukungan.

"Beberapa waktu lalu juga diterima Menteri ESDM pak Bahlil, kita diskusikan tentang potensi sumber daya energi di Riau," tuturnya.

"Ada juga Menterk Pekerja Migran Indonesia pak Karding, beliau juga menyorot kondisi tenaga kerja Riau yang banyak ke negara jiran, tetapi tidak terkelola bahkan banyak yang ilegal, ini yang harus kita benahi kedepan," sambungnya.

Wahid mengakui dari diskusi bersama beberapa menteri itu, dirinya akan merancang masterplan Provinsi Riau untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

"Nanti setelah dilantik, akan kita buat masterplannya. Kita ciptakan daerah yang lebih baik. Berbekal ilmu yang didapat dari diskusi ini semoga menjadi panduan pembangunan di Riau," pungkasnya.

Tetapi kembali seperti disebutkan Ganda Mora soal hutang yang sudah lama menunggu ini, juga berharap Pj Gubri hendaknya fokus di kebutuhan dasar masyarakat, kurangi beban biaya ASN yang tidak perlu, belanja barang juga ditiadakan.

"Program harus berbasis asumsi ketersediaan anggaran," kata Ganda menyarankan.

Meski nyatanya utang pemprov menumpuk, ini sudah jelas kondisi keuangan pemerintah pun sedang defisit.

"Jadi kalau sudah begini tentu sejumlah program prioritas bakal tersendat terutama di sektor kesehatan," kata dia.

"Jikalau terjadi defisit, apakah kondisinya bisa seimbang misalnya adanya penerimaan setiap saat?. Sebaiknya program yang belum prioritas ditunda dulu, untuk program yang menyangkut pelayanan dasar tentu diutamakan," paparnya.

Atau setidaknya, pemprov bisa melakukan pembayaran utang berlangsung secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, dalam kondisi sulit seperti ini, sebaiknya pemprov berinovasi menyelesaikan tunggakan utang.

"Beban daerah itu masuk utang daerah, sebaiknya dibayarkan secara bertahap," bebernya.

Sepertinya, Ir HM Taufiq Oesman Hamid MT, Sekdaprov Riau tak menampik dengan kondisi keuangan Pemprov Riau saat ini yang belum pulih. Bahkan Anggaran Pemprov mengalami defisit selama dua tahun ini. Tetapi Ganda Mora melihat, "kalau pun belum bisa menyelesaikan tunda bayar semuanya, minimal tidak ada penambahan defisit lah," ujarnya. (*)