Utang Pemerintah RI Kini Terus Alami Lonjakan, Terbaru 'Tembus Rp6.233 Triliun'
JAKARTA - Utang pemerintah terus mengalami lonjakan dalam beberapa waktu terakhir. Terbaru atau per akhir Januari 2021, utang pemerintah sudah menembus Rp 6.233,14 triliun.
Dikutip dari laman resmi APBN KiTa Kementerian Keuangan pada Jumat (26/2/2021), utang pemerintah tersebut naik signifikan dibandingkan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2020 yang sudah mencapai Rp 6.074,56 triliun, seperti yang dilansir kompas. Posisi utang pemerintah per akhir Januari 2021 ini memiliki rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40,28 persen. Rasio terhadap PDB ini juga meningkat dibandingkan sebulan sebelumnya yang berada di angka 38,68 persen.
Utang pemerintah tersebut paling besar dikontribusi dari penarikan dana lewat Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 5.383,55 triliun atau mencapai 86,37 persen dari total utang pemerintah. Rincian SBN yakni SBN domestik sebesar Rp 4.133,38 triliun yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 3.380,5 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 752,88 triliun.
SBN selanjutnya yakni berasal dari valuta asing (valas) dengan nilai utang sebesar Rp 1.250,17 triliun meliputi sebesar Rp 1.000,88 dari SUN valas dan Rp 249,29 triliun SBSN valas. Pemerintah juga menarik utang dari pinjaman bilateral dan multilateral. Nilai pinjaman pemerintah tersebut per akhir Januari 2021 yakni sebesar Rp 849,59 triliun atau 13,63 persen dari keseluruhan utang pemerintah.
Jika dirinci lebih jauh, pinjaman tersebut berasal dari luar negeri atau utang luar negeri sebesar Rp 849,59 triliun. Utang luar negeri ini berasal dari pinjaman bilateral sebesar Rp 329,64 triliun, pinjaman multilateral Rp 462,87 triliun, dan commercial banks sebesar Rp 44,54 triliun. Lalu berikutnya pinjaman dalam negeri sebesar Rp 12,53 triliun.
Penjelasan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penerbitan utang juga dilakukan dengan strategi oportunistik, yaitu dengan memantau pasar dan memasuki pasar keuangan pada saat kondisi yang kondusif untuk mendapatkan pembiayaan yang efisien. (*)
