Wacana Penerapan Kawasan Perdagangan Bebas di Kepri Masih Dibahas

KEPRI - Wacana penerapan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas secara menyeluruh di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga kini belum terealisasi. Pemerintah provinsi memastikan prosesnya masih dalam pembahasan dengan pemerintah pusat.

"Wacana penerapan FTZ atau kawasan perdagangan bebas masih dibahas."

“Mereka akan membuat surat kepada Bapak Presiden. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Jumat (21/11).

Ansar Ahmad, mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menindaklanjuti rencana perluasan FTZ tersebut.

Ansar menambahkan, pembahasan juga akan dilanjutkan bersama jajaran Kemenko Perekonomian, termasuk menjadwalkan pertemuan resmi dengan Menteri Keuangan.

Ia menyebutkan perlunya penjelasan detail mengenai potensi penurunan pendapatan negara jika FTZ diperluas, meski manfaat jangka panjang dinilai jauh lebih besar.

“Kita harus menjelaskan, mungkin ada potensi kehilangan pendapatan negara. Tapi multiplier effect lainnya jauh lebih besar karena kepastian hukum bagi investor itu sangat penting,” kata Ansar.

Menurutnya, kepastian tersebut dibutuhkan agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara wilayah FTZ dan non-FTZ yang selama ini menjadi hambatan mobilisasi produksi dan arus barang.

“Saat ini kan masih ada wilayah FTZ dan non-FTZ. Itu yang kita dorong agar bisa menyeluruh, termasuk untuk Bintan dan Karimun,” ujarnya.

Ansar menilai minat investor akan semakin meningkat jika FTZ diperluas. Hal itu terlihat saat ia menghadiri kegiatan promosi Batam–Bintan–Karimun (BBK) di Singapura bersama BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun.

“Mereka juga mempertanyakan soal FTZ di Bintan dan Karimun yang harus menyeluruh. Saya bilang kita sedang memprosesnya ke pemerintah pusat,” tutupnya. (*)