Wagub Edy Natar Dampingi Menteri Yasonna Laoly, 'Kunjungan ke Lapas yang Masih Over Kapasitas'

Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mendampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kunjungan kerja ke Riau.

PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berharap bisa terus bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kanwil Provinsi Riau untuk penegakan hukum.

"Kami yakin dan percaya bahwasanya Kemenkumham Provinsi Riau dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang penegakan hukum di Provinsi Riau," kata Wagub Edy Natar Nasution saat dampingi Menkumham RI Yasonna H Laoly di kantor Kemenkumham wilayah Riau dirilis mediacenter.riau.go.id, Sabtu (24/9).

Wagubri mengatakan lewat kegiatan rapat koordinasi evaluasi kinerja di Kemenkumham wilayah Riau bisa jadi penyemangat untuk seluruh satuan kerja maupun lembaga khususnya di lingkungan Kemenkumham Riau untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Termasuk adanya perubahan model perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga bisa mendorong terciptanya budaya kerja yang kondusif untuk terciptanya demokrasi yang bersih, akuntabel efektif dan efisien di lingkungan Kemenkumham Riau.

"Semoga kedatangan bapak Menkumham menjadi motivasi bagi kita semua dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi, tidak hanya di lingkungan Kemenkumham Riau tapi juga di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau," sebut Edy Natar.

Dirinya ingin kegiatan rapat koordinasi di lingkungan Kemenkumham akan mendorong terciptanya budaya yang positif dan kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Lalu untuk mewujudkan budaya kerja yang lebih baik dan berkualitas,maka memerlukan tahapan dan proses yang berkelanjutan. Sehingga diperlukan komitmen dari seluruh lapisan aparatur mulai dari pimpinan sampai level individu.

"Penerapan nilai-nilai budaya baru yang telah disepakati agar mampu menciptakan kualitas kinerja yang lebih baik," sebut Edy Natar.

Pada kesempatan itu, Edy Nasution mengajak kepada semua pihak untuk saling memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi demi mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih di wilayah Riau.

Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberi motivasi dalam mencapai target kinerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM Riau saat hadir sekaligus menutup kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja di lingkungan Kemenkumham Riau.

Turut hadir pada pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Mhd Jahari Sitepu, dan pejabat undangan lainnya.

Yasonna menyebut hasil penelitian menyebutkan bahwa negara yang banyak melahirkan inovasi Kekayaan Intelektual berbanding lurus dengan kemajuan suatu bangsa.

"Untuk itu kita harus mendorong dan meningkatkan inovasi yang berkembang di masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum,” ujar Yasonna.

Sebagai dukungan Menkumham terhadap peningkatan Kekayaan Intelektual diwujudkan dengan memberikan sertifikat langsung kepada  lima penerima hak kekayaan intelektual (HAKI) di Wilayah Riau. 

Sertifikat itu diberikan kepada, Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru atas ciptaan program Komputer Jempol HAM, Elvina Asnaty, atas ciptaan alat peraga model Indus Elvina Asnatu (EA). 

Lalu, sertifikat merek kepada SMK Negeri 2 Pekanbaru dengan merek Clazo, PT Adinaga Sindo Jaya dengan merek Lucky Polytank Gold serta Beni dengan merek empek-empek Bu Tuti. 

“Melalui kesempatan ini, saya mengingatkan, bahwa kita sebagai unsur pemerintah yang membidangi Hukum dan HAM harus mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM," sebut Yasonna. 

Tugas dan fungsi yang dimaksud Yasonna adalah pengemban fungsi-fungsi kebijakan pembentukan hukum, penerapan hukum, pelayanan hukum, dan kebijakan penegakan hukum yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan hukum. 

"Karenanya kita harus terus menerus berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Hukum dan HAM. Khususnya di wilayah Riau sebagai wujud tanggung jawab eksekutif dalam berkinerja dengan menjunjung tata nilai PASTI dan Berakhlak,” kata Yasonna.

Yasonna Laoly juga menyebut ada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Provinsi Riau yang sudah melebihi kapasitas hingga 1.000 persen.

Lapas yang ia maksud adalah lapas di Bagansiapiapi, Rokan Hilir. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, lapas Bagansiapiapi merupakan lapas dengan tingkat over kapasitas yang tertinggi di Indonesia.

"Bagansiapisiapi itu 1.000 persen over kapasitas. Makanya kita bangun sekarang, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah memberikan hibah tanah 14 hektare kepada kita dan sekarang ini sudah dibangun (lapas baru)," kata Yasonna usai kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja di lingkungan Kemenkumham Riau.

Dihadapan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution dan Kepala Kantor Wilayah Kemenhumkam Provinsi Riau Jahari Sitepu, Yasonna berharap lapas itu akan selesai dibangun pada tahun 2023 mendatang.

Jahari memaparkan, data evaluasi Kemenkumham Provinsi Riau menunjukkan pembangunan Lapas Kelas II Bagansiapiapi dengan Pagu sebesar Rp 35,3 miliar, realisasi anggaran 20,46 persen dengan realisasi 31,05 persen.

Kondisi lapas yang over kapasitas, lanjutnya, tidak hanya di Bagansiapiapi tapi juga di beberapa daerah lain di Riau. Untuk itu, Kanwil Kemenkumham melakukan upaya pembebasan lahan di beberapa pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten/Kota untuk dibangun lapas baru.

Salah satunya, kata Jahari, Pemda Pelalawan melalui Bupati yang berencana kembali memberikan hibah lahan seluas 10 hektare. Pemda Kabupaten Bengkalis juga menghibahkan lahannya kepada Lapas Kelas II Bengkalis dengan nilai mencapai Rp. 9 miliar terbagi tiga tahap.(*)