Wagubri Sayangkan Pejabat yang Tidak Mau Divaksin, Sepertinya Perlu 'Dibangun Komunikasi Efektif'

"Adanya pejabat daerah yang tak mau di vaksin sepertinya pemerintah perlu membangun komunikasi yang efektif guna sekaligus membangun kepercayaan rakyat soal vaksin corona"

emerintah seharusnya bisa memberikan contoh sebagai pemangku kepentingan yang mengawali tahap atau fase pertama vaksinasi. Dengan begitu kepercayaan masyarakat terhadap vaksin covid-19 itu pun akan meningkat. Salah satunya, menjadikan pejabat pemerintah sebagai role model vaksinasi.

"Role model percontohan yang diberikan oleh para pejabat publik, tokoh masyarakat yang masuk kriteria, misal pantas menerima vaksin dalam fase pertama," kata Wakil Gubernur [Wagub] Riau H Edy Natar Nasution di depan media, Senin (11/1).

Pejabat publik itu kata Wagubri, misal Gubernur, Wali Kota, Menteri, bahkan Presiden sebagai kepala negara. Tentu mereka selain bisa menjadi role model percontohan pertama vaksin, tetapi juga berkaitan dengan tugas mereka sebagai pejabat yang mengatur negara. "Mereka adalah golongan yang harus diberi proteksi karena mereka mobile, berinteraksi tinggi dengan banyak pihak harus masuk dalam kelompok pertama," kata Wagub.

Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), setiap provinsi di Indonesia harus mengirimkan 10 nama tokoh pejabat publik yang akan divaksin pertama kali. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta setiap kabupaten dan kota di Riau untuk mengirimkan nama rekomendasi. Namun, beberapa pejabat pemerintah Kuantan Singingi (Kuansing) dikabarkan menolak untuk disuntik vaksin Covid-19 pertama kali.  "Belum tahu, mereka (pejabat dan tokoh masyarakat) masih tolak-menolak. Jadi 10 nama yang diminta Pemprov belum diperoleh," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kuansing, Helmi Ruspandi.

Wagubri Edy Natar Nasution kembali menyayangkan apa yang terjadi. "Ini masalah pemahaman, di masa bebas berpendapat wajar jika ada yang pendapatnya berbeda. Karena itu dibutuhkan informasi yang jelas, cari tahu kebenarannya, makanya kita butuh rekan-rekan media juga," kata Wagubri.

Seharusnya pejabat dan tokoh masyarakat tidak perlu takut atau terpengaruh isu buruk tentang bahaya vaksin Covid-19. "Logikanya tidak mungkin seluruh dunia menyiapkan ini kalau tidak aman. Mungkin akan ada 1-2 kasus yang tidak cocok, sama seperti imunisasi polio, cacar, dan lainnya kadang ada tidak cocok, jadinya demam," ujarnya.

Wagubri juga menegaskan bahwa obat apa pun pasti memiliki efek samping."Tetapi bukan berarti berbahaya. Tubuh setiap orang berbeda. Tapi yakinlah bahwa vaksin ini aman, yakinlah dengan pengkajian yang sudah dilakukan," sebutnya. 

Riau fokus pelaksanaan vaksin 

Wagubri juga mengaku belum berencana untuk melakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), melainkan fokus terhadap pelaksanaan vaksin Covid-19 sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo. "Untuk saat ini kita belum ada rencana terapkan PSBB. Walaupun begitu, seluruh daerah di Provinsi Riau wajib untuk mengetatkan protokol kesehatan (Prokes) sesuai dengan imbauan yang telah disampaikan sebelumnya. Seperti menerapkan 4M (Mencuci Tangan, Menggunakan Masker, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan)," kata Wagubri.

"Sekarang memang sebagian daerah di Indonesia, seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim) hingga Bali kembali melaksanakan PSBB karena adanya peningkatan penyebaran Covid-19. Untuk di Riau kita perketat protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh seluruh daerah dengan tegas."

Pemprov Riau sendiri fokus pada perencanaan penggunaan vaksin sesuai arahan dari Presiden RI dan Mendagri yang akan dilaksanakan pada 13 Januari 2021. Untuk daerah, Presiden RI juga meminta atau mengharapkan pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara serentak satu hari setelah pusat, yaitu tanggal 14-15 Januari 2021. "Makanya sekarang, kita tengah menunggu izin dari BPOM guna pelaksanaan vaksinasi di daerah," tuturnya. (*)