Wamen ATR dan Gubri Kunjungan Kerja ke Dumai 'Menyerap' Keluhan Masyarakat
Wamen ATR Surya Tjandra didampingi Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi kunjungan kerja ke Dumai.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Surya Tjandra didampingi Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi kunjungan kerja (kunker) ke Dumai.
DUMAI - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Surya Tjandra didampingi Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi kunjungan kerja (kunker) ke Dumai. untuk menyerap keluhan masyarakat, Selasa sore 22 Juni 2021.
Walikota Dumai Paisal dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Dumai menyambut kedatangan Wamen ATR dan Gubernur Riau Syamsuar. Kedatangan Wamen ATR langsung melakukan rapat koordinasi di Media Center Jalan Putri Tujuh Kota Dumai, Walikota Paisal menyampaikan permasalahan-permasalahan ATR yang ada di Dumai kepada Wakil Menteri ATR.
"Ada empat curhatan masyarakat kota Dumai, terkait dengan ATR yang saat ini sedang di hadapi pemko Dumai. Ke empat curhatan tersebut terkait lahan gambut, konsesi PT CPI, penetapan clearing limit ROW PT CPI dan sertifikat serta kawasan hutan," kata Walikota Paisal.
Walikota mengungkapkan bahwa banyak masyarakat Dumai yang sudah bertempat tinggal di kawasan gambut, kawasan hutan serta konsesi PT CPI yang hingga saat ini sudah membangun rumah dan bertempat tinggal di sana cukup lama, yakni sekitar 22 tahun. "Kita berharap dengan kedatangan Pak Wamen bisa memberikan solusi serta menyelesaikan masalah 4 poin yang sudah kita sampaikan," katanya.
Sementara, Wamen ATR Surya Tjandra mengungkapkan, permasalahan yang diutarakan oleh Walikota Dumai akan dilaporkan ke Menteri ATR. Ia menjelaskan, terkait permasalahan yang dikemukan Walikota, perlu melibatkan kementerian lainya dalam menyelesaikannya, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan lainnya. "Kita cuman punya datanya terkait data penguasaan data yuridis dari tanah kawasan hutan maupun lainnya, dan ini perlu kerja sama oleh Kementerian Lingkungan hidup," sebutnya.
Menurutnya, sudah ada peraturan untuk permasalahan warga yang sudah mendiami kawasan hutan bisa dikeluarkan dari kawasan namun ada prosedurnya. "Kita minta prosedurnya itu dipermudah untuk dipercepat. Kerja sama Pemko dan Pemprov sangat dibutuhkan," sebutnya. (*)
