Wamendagri Bima Arya Dorong Pemprov Riau Genjot Realisasi APBD 2025 yang Baru Berjalan 64 Persen

PEKANBARU - Pemprov Riau menyambut baik kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya ke Bumi Lancang Kuning, Kamis (16/10/2025).

Gubernur Riau, Abdul Wahid menyebut, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap tantangan pembangunan di daerah.

“Ini menjadi penyemangat bagi kami di daerah. Kehadiran Pak Wamendagri menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap apa yang sedang kami hadapi di Riau, baik dalam pengendalian inflasi, percepatan penyerapan anggaran, maupun peningkatan kinerja pembangunan,” ujar Gubernur Wahid.

Wahid berharap kehadiran Wamendagri dapat memotivasi para kepala daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing.

“Harapan kami, aspirasi serta tantangan yang disampaikan kepala daerah dalam rapat hari ini bisa diteruskan Pak Wamen kepada pengambil kebijakan di tingkat pusat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur Wahid menegaskan bahwa Riau membutuhkan terobosan konkret untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang masih relatif landai.

Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan iklim investasi menjadi kunci utama.

“Kita perlu dukungan penuh dari pusat agar investasi lebih mudah masuk. Selain itu, para pelaku usaha juga harus didorong untuk menggunakan jasa dan tenaga kerja lokal agar manfaat ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Wahid.

Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya menyampaikan apresiasi atas langkah konkret yang dilakukan Pemprov Riau dalam menekan inflasi dan mempercepat realisasi anggaran tahun 2025.

“Saya melihat ada kolaborasi antarwilayah yang baik, seperti dalam penyediaan pasokan cabai untuk mengendalikan inflasi. Ini langkah yang sangat responsif terhadap isu strategis di daerah,” kata Bima Arya.

Wamendagri juga menyoroti capaian positif Riau dalam penyerapan anggaran daerah, namun tetap mengingatkan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran.

“Saya minta kegiatan yang tidak substantif direalokasikan ke program yang lebih menyentuh masyarakat," tuturnya.

"Berdasarkan laporan yang saya terima, hampir semua daerah di Riau sudah melakukan efisiensi secara signifikan. Ini akan kami laporkan langsung kepada Bapak Menteri,” sambungnya.

Bima menegaskan, pemerintah pusat siap memfasilitasi berbagai kebutuhan mendesak yang belum terakomodasi dalam APBD daerah.

Termasuk, membuka akses ke program-program kementerian dan lembaga yang relevan dengan kebutuhan di lapangan.

“Kami ingin memastikan setiap program yang dilakukan benar-benar berdampak dan bisa langsung dirasakan masyarakat,” tandasnya.

Rapat koordinasi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Kantor Gubernur Riau, Gubernur Riau, Abdul Wahid menyampaikan, pihaknya telah mendengarkan arahan dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) terkait pengelolaan APBD dan evaluasi realisasi anggaran di daerah.

"Kami sudah mendengarkan arahan dari Pak Wamen terhadap pengelolaan APBD dan sudah dipaparkan data-datanya. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk bekerja lebih keras dalam menata daerah ini agar lebih baik dan maksimal," ujar Abdul Wahid.

Ia menyebutkan, hingga saat ini realisasi APBD Riau baru mencapai 64 persen. Meski begitu, ia optimistis capaian tersebut masih bisa ditingkatkan seiring dengan waktu yang tersisa.

"Realisasi masih 64 persen. Tidak jauh berbeda dengan pendapatan kita, namun masih ada waktu untuk kita bisa lebih maksimal," ungkapnya.

Abdul Wahid menyoroti turunnya pendapatan daerah yang dipengaruhi kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih.

Menurutnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi membuat daya beli masyarakat belum menunjukkan peningkatan signifikan.

"Tentu pendapatan daerah sangat menurun karena memang berkaitan dengan kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masih landai sehingga daya beli masyarakat juga masih biasa saja," tuturnya.

"Karena itu, kita perlu melakukan terobosan, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan mempermudah investasi agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat," sambungnya.

Gubernur juga menegaskan pentingnya sinergi antar-stakeholder, terutama para pelaku investasi di Riau, agar turut berkontribusi bagi ekonomi lokal.

"Kita minta stakeholder yang berinvestasi di sini harus menggunakan jasa dari daerah ini juga. Dengan begitu, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, Pemprov Riau juga telah menyampaikan sejumlah aspirasi dan kendala yang dihadapi kepada Wakil Menteri Dalam Negeri untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

"Kita sudah banyak curhat kepada Wamendagri agar bisa disampaikan kepada pemangku kebijakan di pemerintah pusat," tutupnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau.

Salah satu agendanya yakni menghadiri rapat koordinasi (Rakor) terkait evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Pengendalian Inflasi di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau.

Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyebutkan, dari hasil rakor, pihaknya menilai Pemprov Riau bersama kepala daerah lainnya telah melakukan berbagai langkah signifikan dalam mengendalikan inflasi.

"Kerjasama antar wilayah telah dilakukan secara signifikan. Dan kami juga mendapat masukan mengenai formula Dana Bagi Hasil (DBH) dan langkah lainnya," kata Wamendagri.

Bima Arya meminta Pemprov Riau untuk terus menggenjot potensi belanja daerah. Di mana hingga saat, realisasi anggaran masih berada di angka 64 persen.

"Angkanya memang masih di bawah. Artinya harus disemangati lagi. Ini momentum bagi daerah untuk meningkatkan APBD ini," sebutnya.

Sementara itu, Gubernur Riau, Abdul Wahid menyebutkan pihaknya akan berupaya dalam menata daerah agar lebih baik.

"Kami sudah mendengarkan arahan dari pak Wamen. Terhadap pengelolaan APBD dan sudah dipaparkan data-datanya," tutur Abdul Wahid.

"Ini menjadi bahan evaluasi dan akan bekerja lebih keras bagaimana menata daerah ini lebih baik dan maksimal," pungkasnya. (*)