Warga Diminta Waspadai Potensi Bencana Alam 'Banjir, Longsor dan Puting Beliung'

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) minta masyarakat waspadai potensi bencana alam akhir tahun 2021.

PEKANBARU - Kepala Pelaksana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Provinsi Riau Edy Afrizal mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor memasuki musim hujan dan pancaroba.

"Masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi bencana alam, terutama banjir dan tanah longsong menjelang akhir tahun 2021 ini."

“Untuk ancaman bencana alam kami melihat kemungkinan potensi akan terjadi, terutama banjir dan tanah longsor,” kata Edy Afrizal dalam keterangan pers nya, Jumat (24/12).

Dia mengungkapkan, potensi bencana alam diakibatkan berkaitan dengan siklon la nila yang mana hingga kini masih terjadi. Seperti; banjir, longsor dan terpaan angin puting beliung.

“Sedangkan untuk potensi banjir akan disebabkan oleh dua faktor, yakni; hujan dan rob atau luapan air pasang,” ujarnya.

Untuk daerah yang perlu diwaspadai potensi banjir akibat hujan deras, seperti; Kuansing, Kampar, Rokan Hulu, termasuk Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk potensi banjir air pasang meluap perlu diwaspadai di daerah seperti; Inhil, Inhu, Bengkalis, Meranti, dan Rohil.

“Kami melihat pada akhir tahun ini, air pasang cukup tinggi kenaikannya. Kami menyadari bahwa hal itu akan sangat mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah pesisir, Riau,” terangnya.

Sedangkan untuk wilayah yang masuk dalam rawan terjadinya bencana longsor, yakni; di Kabupaten Kampar, Rokan Hulu dan Kuantan Singingi (Kuansing).

“Silahkan teman-teman BPBD di daerah untuk melakukan pemantauan dan langsung berkoordinasi dengan Dinas PU untuk kebutuhan alat jika terjadi longsor,” jelasnya. 

"Masyarakat agar waspada terhadap potensi bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor memasuki musim hujan dan pancaroba ini."

Surat edaran 

Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo mengatakan sudah mengeluarkan surat edaran berisi imbauan kepada gubernur di 34 provinsi untuk mewaspadai tiga bencana tersebut.

"Dari Kepala BNPB mengeluarkan surat edaran antisipasi musim hujan untuk gubernur. Nah, kemudian tentunya dari gubernur disampaikan ke kabupaten kota," tutur Agus ditemui di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (11/12).

Merujuk informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim hujan sejak Oktober hingga Desember. Puncak musim hujan terjadi pada Januari dan Februari.

"Musim hujan kalau kita lihat dari BMKG arahnya dari Sumatera dulu. Aceh duluan banjir, Sumut, Sumbar, Riau," ujar Agus.

Bencana banjir jadi salah satu bencana yang paling umum terjadi ketika musim hujan. Agus mengatakan hampir semua wilayah khususnya Pulau Jawa punya risiko besar terhadap bencana banjir.

"Sekarang banjir [dan] puting beliung banyak. Kemarin di Madura, di Jawa Timur, di mana-mana banyak. Yang meninggal di Kediri kemarin satu orang," tambah Agus.

Untuk mencegah banjir, BNPB meminta pemerintah daerah bersama masyarakat membersihkan saluran air dan sungai di sekitarnya. Sumur resapan air perlu disiapkan untuk menampung air hujan.

"Kemudian juga bisa membuat saluran atau biopori. Tanah pohon juga di tempat yang tandus dan sebagainya. Kalau kita lihat data-data yang ada, kita sering banjir karena sudah rusak lingkungannya," kata Agus.

Sementara untuk mengantisipasi puting beliung, Pemda dan masyarakat setempat diimbau mulai memangkas dahan-dahan pohon yang rimbun untuk mengurangi risiko pohon tumbang.

Untuk bencana longsor, Pemda didorong mengantisipasi dengan membuat drainase sifon di lereng curam sebagai dinding penahan longsor.

BNPB juga meminta pemerintah daerah memetakan wilayah yang berisiko terkena bencana melalui situs pemetaan wilayah rawan bencana milik BNPB, inaRISK.

Selain itu, Agus menyebut pemerintah daerah harus aktif memantau data dari (BMKG), serta melakukan langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan bencana seperti menyusun rencana operasi atau SOP untuk penanggulangan bencana.

"Jika potensi bencana sudah terdeteksi, pemda baiknya langsung mengaktifkan Sistem Komanda dan Posko Provinsi yang tersedia," kata Agus. (*)