Warga Rempang Datangi Kantor Walikota dan BP Batam yang Minta Penjelasan Soal Penertiban Kawasan Tanjung Banon

BATAM - Sejumlah warga Rempang mendatangi Kantor Wali Kota Batam menyusul penertiban lahan oleh tim terpadu di kawasan Tanjung Banon, Rempang, yang berlangsung Jumat lalu.

"Warga Rempang datangi Kantor Walikota Batam."

"Mereka menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan terkait pembongkaran kebun warga karena saat ini sedang berlangsung proses pematangan lahan yang ditargetkan selesai dan diserahterimakan pada 22 September mendatang,” kata Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Senin (5/5).

Kedatangan Warga Rempang juga dihadiri Wakil Wali Kota Batam, Kapolres Barelang, serta sejumlah pejabat teknis.

Amsakar menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan berdasarkan prosedur hukum, diawali dengan tiga tahapan surat peringatan sebelum akhirnya dilaksanakan pembersihan lokasi.

Ia juga mengungkapkan bahwa alokasi dana dari Kementerian Transmigrasi untuk mendukung program relokasi akan diputuskan pada Rabu mendatang.

"Pemkot Batam bersama BP Batam diminta segera menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menghambat kelancaran proyek."

"Kita minta kepada perwakilan warga diberikan waktu untuk penyelesaiannya," harap Walikota.

Tetapi warga yang berbicara, mayoritas menyoroti isu penggusuran.

Wali Kota menyatakan bahwa semua pertanyaan telah dijawab secara terbuka dan akan ditindaklanjuti secara teknis.

Amsakar Achmad mengakui, ada juga usulan warga untuk mempertimbangkan lokasi lain selain Tanjung Banon.

"Kami fokus pada penyelesaian lahan di Tanjung Banon sesuai arahan dari pemerintah pusat. Jika ada perkembangan lebih lanjut, tentu akan dibahas secara terpisah,” jelasnya.

Mengenai tidak berfungsinya kantor camat setempat, Amsakar menyatakan bahwa kantor tersebut termasuk dalam area yang akan dikembangkan.

Pelayanan publik di kantor camat itu tetap berjalan yang sementara berkantor di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Galang.

“Kami minta warga bersabar menunggu penataan struktur selesai. Setelah itu, semua masukan warga akan kami tindak lanjuti,” katanya.

"Saya apresiasi penyampaian warga yang sangat arif dan bijaksana. Intinya, kami ingin mencari solusi terbaik bagi semua pihak," sambungnya.

Lahan yang dibersihkan di Tanjung Banon, lanjut Amsakar, akan dibangun fasilitas pendidikan, termasuk SD dan SMP negeri dari Pemkot Batam, serta SMA yang direncanakan dibangun oleh Pemprov Kepri.

Ia menegaskan bahwa bukan “sekolah rakyat” yang akan dibangun, melainkan sekolah formal dengan standar nasional. (*)