Warga TNTN Unjuk Rasa di Kantor Gubri karena Kebun Sawit Skala Besar tak Ikut Ditertibkan, 'Relokasi Juga Tanpa Solusi'

PEKANBARU – Gelombang penolakan relokasi di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kembali menguat. Ratusan warga dari Kabupaten Pelalawan mendatangi Kantor Gubernur Riau, menuntut penertiban kebun sawit di kawasan hutan dilakukan secara adil dan menyeluruh.

"Warga TNTN minta relokasi harus ada solusi."

“Pemilik kebun yang luas-luas itu juga harus ditertibkan. Jangan ada tebang pilih, pukul rata semuanya,” kata Koordinator aksi, Wandri Putra Simbolon, Senin (13/4/).

Wandri Putra Simbolon menegaskan, penegakan aturan tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil, tetapi juga harus menyentuh pemilik kebun berskala besar.tegas Wandri.

Menurutnya, selama ini kebijakan penertiban di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.

Warga menegaskan tidak menolak upaya pemerintah menata dan menghijaukan kawasan hutan. Namun mereka menuntut proses yang transparan, adil, serta memberikan kepastian bagi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.

Wandri menyebut, bila pemerintah serius melakukan penataan kawasan hutan, seluruh pihak yang menguasai lahan harus diperlakukan sama di hadapan hukum.

Aksi yang berlangsung sejak pagi diikuti ratusan peserta dengan berbagai tuntutan, yakni penolakan relokasi tanpa kepastian masa depan, permintaan solusi yang adil bagi warga, desakan agar pemerintah hadir memberikan kepastian kebijakan.

Di tengah aksi berlangsung, sejumlah perwakilan warga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan daerah dan aparat penegak hukum.

Pertemuan tersebut melibatkan Plt Gubernur Riau, Kapolda Riau, Bupati Pelalawan, perwakilan TNI, Kejaksaan, serta anggota DPR RI.

Dialog ini diharapkan menjadi titik awal mencari jalan tengah atas polemik relokasi dan penertiban lahan di kawasan Tesso Nilo yang telah berlangsung lama.

Aksi ini memperlihatkan bahwa isu penataan kawasan hutan kini tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial.

Warga menilai kebijakan relokasi dan penertiban harus mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang telah lama hidup di sekitar kawasan tersebut.

Tuntutan agar penertiban dilakukan tanpa diskriminasi menjadi pesan utama dari aksi ini, sekaligus menegaskan bahwa penataan kawasan hutan membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif.

Massa aksi penolak relokasi dari kawasan TNTN menyatakan akan tetap bertahan hingga 18 April 2026 apabila tuntutan mereka belum mendapat kepastian dari pemerintah.

Aksi tersebut digerakkan oleh warga dari sejumlah desa di Kabupaten Pelalawan.

Wandri Putra Simbolon, menyebutkan bahwa rencana aksi lanjutan itu telah disampaikan melalui surat pemberitahuan resmi.

Menurut Wandri, dalam surat tersebut aksi direncanakan berlangsung selama lima hari ke depan. Namun demikian, pihaknya masih membuka kemungkinan evaluasi tergantung hasil komunikasi dengan pemerintah daerah.

“Rencana aksi sampai lima hari ke depan. Tapi kami akan melihat perkembangan, terutama hasil pertemuan hari ini. Jika ada keputusan, tentu akan kami pertimbangkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, massa aksi berasal dari beberapa desa, yakni Kusuma, Segati, Gondai, Lubuk Kembang Bungo, dan Air Hitam.

Mereka menuntut kejelasan terkait relokasi lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Wandri menegaskan, masyarakat hanya menginginkan kepastian konkret dari pemerintah.

Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum, untuk duduk bersama mencari solusi.

“Kami berharap gubernur, Kejati, Kapolda, Korwil Satgas PKH, Kabinda, serta perwakilan masyarakat bisa duduk bersama dan memberikan kepastian,” katanya.

Ia menambahkan, hingga saat ini aktivitas masyarakat di lokasi masih berjalan normal. Namun, ketidakjelasan terkait lahan pengganti menjadi kekhawatiran utama warga.

“Kalau memang ada lahan pengganti, tunjukkan kepada kami. Pastikan keberadaannya. Kami hanya menuntut hak masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, ratusan warga Pelalawan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Senin (13/4/2026). Aksi tersebut berkaitan dengan persoalan lahan di kawasan Tesso Nilo.

Dalam tuntutannya, massa meminta adanya komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, termasuk melalui pertemuan virtual.

Selain itu, mereka juga mendesak adanya keputusan bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat terkait relokasi lahan yang saat ini dikelola warga.

Wandri menyatakan, masyarakat menolak relokasi apabila tidak disertai kepastian mengenai keberlangsungan hidup mereka.

“Masyarakat butuh jaminan yang jelas. Pemerintah harus hadir. Presiden RI juga diharapkan turun tangan sesuai amanat UUD 1945,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa warga mendukung upaya penghijauan di kawasan TNTN. Namun, proses tersebut harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat.

“Kami mendukung penghijauan, tapi harus transparan. Jangan hanya melihat ada cukong. Kami berharap Presiden turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan,” pungkasnya.

Tuntutan warga agar penegakan hukum dilakukan secara adil kembali disuarakan dalam aksi penolakan relokasi di kawasan TNTN.

Wandri Putra Simbolon, mendesak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban kebun kelapa sawit di kawasan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Wandri bersama perwakilan warga Pelalawan saat memberikan keterangan kepada media di lantai 2 Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru.

Ia menegaskan, penertiban tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil, tetapi juga harus mencakup pemilik kebun berskala besar.

“Pemilik kebun yang luas juga harus ditertibkan. Jangan ada tebang pilih, semua harus diperlakukan sama,” ujarnya.

Menurut Wandri, selama ini penegakan aturan di kawasan TNTN dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan.

Ia menilai, jika pemerintah serius menata kawasan hutan, maka seluruh pihak yang menguasai lahan harus diproses secara setara tanpa pengecualian.

Selain itu, ia kembali menegaskan bahwa masyarakat pada prinsipnya mendukung upaya penataan dan penghijauan kawasan TNTN. Namun, proses tersebut harus dilakukan secara terbuka dan berkeadilan.

Aksi yang berlangsung sejak pagi hari itu diikuti ratusan warga yang menyuarakan berbagai tuntutan.

Di antaranya penolakan relokasi tanpa kepastian serta dorongan agar pemerintah menghadirkan solusi yang adil bagi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di sekitar Kantor Gubernur Riau.

Sementara itu, sejumlah perwakilan warga diketahui masih melakukan pertemuan dengan Plt Gubernur Riau, Kapolda Riau, Bupati Pelalawan, unsur TNI dan Kejaksaan, serta anggota DPR RI guna membahas penyelesaian persoalan tersebut. (*)