WISATA - Bali membuka diri untuk turis domestik mulai 31 Juli setelah sektor pariwisata tersebut mengalami kerugian sebesar Rp48,5 triliun akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi, belum semua tempat wisata siap memberlakukan protokol kesehatan dan seorang virolog mengatakan "masih berisiko" untuk membuka sektor pariwisata.
Dinas pariwisata Bali mencatat kerugian Rp9,7 triliun tiap bulan, sehingga tak ada insentif bagi pelaku usaha wisata, dan menyebut pembukaan kembali wisata di Pulau Dewata sebagai aksi 'gotong royong'. Namun, meskipun sektor pariwisata bakal dibuka, asosiasi yang bergerak di perhotelan dan restoran mencatat lebih dari 90% sektor ini belum diverifikasi untuk menjalani protokol Covid-19, karena terbentur masalah permodalan.
Sementara itu, ahli virologi Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Kade Mahardika mengatakan belum ada data yang bisa dijadikan acuan untuk mengukur aktivitas virus, sehingga belum saatnya wisata Bali dibuka. Bayu Saputra adalah pekerja di sektor pariwisata Bali yang 'dirumahkan' selama pandemi virus corona. Dia belum yakin bisa cepat dipanggil untuk bekerja, meski pemerintah Bali sudah memberi lampu hijau bagi turis domestik datang ke Pulau Dewata. "Dibuka lagi mungkin tidak seramai tahun lalu, mungkin dari orang-orang luar negeri nggak dibolehkan ke sini karena di Bali itu masih belum terlalu terkumpul, terdata dengan baik. Kalau turis domestik itu sedikit," kata Bayu dirilis BBC News Indonesia, Rabu (29/07).
Bayu pun tak punya rencana untuk berplesiran, sampai mendapat kerja terlebih dahulu. "Nggak jalan-jalan dulu, kalau bisa kerja dulu, cari duit," katanya. Bayu dan 76.200 pekerja yang dirumahkan atau di-PHK karena dampak Covid-19 di Bali memang harus bersabar untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Tenaga Kerja, IB Ngurah Arda, tak ada kepastian mereka yang dirumahkan atau di-PHK akan segera kembali bekerja, meski wisata sudah mulai dibuka. "Sulit diprediksi tergantung perkembangan pariwisata itu sendiri," katanya melalui pesan tertulis kepada BBC News Indonesia, Rabu (29/07).
Sementara itu, menurut I Gede Ricky Sukarta, selaku Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung, belum semua sektor ini siap untuk dibuka kembali. Gede Sukarta mengambil gambaran dari Kabupaten Badung di mana wilayah ini ia sebut sebagai 'barometer' karena memiliki industri wisata perhotelan, villa, homestay, dan restoran terbesar di Bali sekitar 3.425 unit. "Dari sekian itu, 10% pun belum kita verifikasi. Karena ketika dia siap untuk diverifikasi, mereka harus melakukan self-assessment," kata Gede Sukarta kepada BBC News Indonesia.
Gede Sukarta yang ditunjuk sebagai tim verifikasi oleh pemerintah sempat mengatakan, setelah sektor pariwisata ini diverifikasi kemudian mendapat sertifikat sebagai tiket untuk bisa dibuka kembali. Tim verifikasi akan memastikan tempat-tempat penginapan itu telah mendukung protokol Covid-19, termasuk peralatan dan orang-orang yang bekerja. "Setiap dua sampai empat jam sekali, semua ruang yang bersentuhan dengan tamu, karyawan itu harus disinfektan dengan kandungan alkohol 70%," kata Gede Sukarta menjelaskan salah satu protokol yang harus dipenuhi.
Selain itu, kata Gede Sukarta, pihak hotel juga wajib menyediakan masker cadangan, tempat cuci tangan, bekerja sama dengan klinik, menyediakan ruang khusus isolasi, hingga pengecekan suhu tubuh secara berkala. Protokol ini membutuhkan biaya, termasuk membayar gaji pegawai, promosi dan segala biaya operasionalnya, seperti membuka usaha baru. "Nah ini perlu bantuan, BLT (bantuan langsung tunai) ini dari pemerintah," katanya.
Pemprov Bali mengaku kehilangan pendapatan di sektor pariwisata gara-gara pandemi virus corona, per bulan Rp9,7 triliun. Sehingga selama Maret - Juli mencapai Rp48,5 triliun. "Ya benar," kata Kepala Dinas Pariwisata Bali, Putu Astawa mengamini potensi kehilangan devisa dari sektor tersebut.
Putu mengatakan, pihaknya tak mengalokasikan anggaran untuk insentif bagi pelaku usaha wisata di Bali, bahkan untuk biaya sertifikasi industri penginapan. "Kita nggak punya anggaran untuk sertifikasi ini. Betul-betul gotong royong," ungkapnya.
Ia juga belum bisa memastikan waktu yang pasti mengenai sektor pariwisata kembali normal dan hanya mengatakan, 'kita ingin segera bangkit'.
Klub malam belum dibuka
Putu menambahkan pihaknya belum membuka industri hiburan yang memicu orang-orang berkerumun. "Kalau klub malam jangan dulu, kolom renang yang umum jangan dulu. Kalau kebon binatang, pura, Pantai Pandawa, Pantai Sanur, Pantai Kuta itu kita buka," katanya.
Untuk memastikan Protokol Covid-19 diterapkan industri pariwisata saat Bali dibuka kembali, Dinas Pariwisata telah membentuk tim pengawas, termasuk mengandalkan hukum adat, yaitu 'Pararem' di mana orang yang melanggar akan dikenakan sanksi membayar beras lima kilogram. "Belum lagi di desa adat, itu sudah ada Pararem Gering Covid namanya, kesepakatan dalam menangani wabah ini, secara adat," kata Putu.
Sementara itu, I Ketut Ardana, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASITA) mengatakan kerugian sektor pariwisata yang ditaksir Pemprov Bali sebagai 'masuk akal'. Kontribusi devisa pariwisata Bali pada 2019 terhadap perekonomian nasional sebesar Rp75 triliun atau 28,9%. "Jadi make sense (kehilangan pendapatan) Rp9,7 triliun," kata Ketut.
Khusus sektor biro perjalanan wisata di Bali, Ketut memperkirakan potensi kehilangan pendapatan Rp5 triliun hingga akhir tahun. "Karena memang tidak ada kegiatan aktivitas sama sekali. Betul-betul mati, katakanlah begitu," katanya.
Namun, Ketut optimistis pembukaan kembali akses wisata di Bali menggerakan kembali roda perekonomian masyarakat. Ia memperkirakan pertengahan tahun depan, dengan syarat vaksin sudah ditemukan atau pemerintah dapat meyakinkan calon wisatawan bahwa Bali sudah siap dengan protokol kesehatan. "Karena ini kan memakan waktu mereka calon wisatawan masih berpikir, kemudian biro perjalanan juga masih menyiapkan diri untuk menerima pesanan, melakukan persiapan-persiapan, menangani perjalanan wisatawannya ke destinasi," kata Ketut.
Sekitar 60-70% roda ekonomi Bali selama ini digerakkan industri pariwisata. Namun, pandemi Covid-19 telah memukul sektor yang seperempatnya menyumbang devisa nasional. Pertumbuhan ekonomi Bali di triwulan I-2020 sebesar -1,14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Akomodasi makanan dan minuman -9,11%, industry pengolahan -7,95%, transportasi pergudangan -6,21%, impor luar negeri -38,81%, ekspor luar negeri 21,87%, konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) -4,67%.
Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III-2020 akan terkontraksi dan berada dalam kisaran -9,4% s.d -9,% (yoy), sedikit membaik dibanding prakiraan triwulan II 2020 yang sebesar -9,5% s.d -9% (yoy).
Masih berisiko untuk dibuka
Ahli virologi Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Kade Mahardika menilai aktivitas virus di Bali masih belum bisa diukur karena tak ada data dasar untuk menghitungnya. Data tersebut adalah rasio tes PCR. "Di Bali saya tak punya data. Kalau saja ada data positif rate harian, saya dikasih dan ada tren menurun, ya, sudah bilang, boleh berani dibuka," kata Kade Mahardika.
Kade Mahardika juga memantau tingkat hunian RS yang masih tinggi di Bali, sehingga pariwisata di Bali masih berisiko untuk dibuka. "Pariwisata dari luar bali, masih berisiko untuk dibuka walau pun mereka pakai syarat administratif dengan uji swab, uji rapid test," katanya.
Per 29 Juli 2020, jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 3.310 orang, dengan kematian 48 orang dan sembuh 2711 orang. Kasus positif tertinggi berada di Denpasar yaitu 1282 kasus dan terendah di Jembrana yaitu 59 kasus. Pemprov Bali berencana membuka kembali pariwisata untuk pelancong domestik mulai 31 Juli dan pelancong dari luar negeri 11 September mendatang. (*)
