Zona Merah Meningkat, Nofrizal: PPKM Mikro Harus Benar-benar Dijalankan

PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru minta kerja sama semua lapisan masyarakat menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang baru saja dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Surat Edaran (SE) Nomor: 13/SE/SATGAS/2021, Rabu (7/7/2021). SE itu berisi tentang pengetatan aktivitas dan edukasi pelaksanaan PPKM.

"Kota Pekanbaru masuk satu dari 43 kabupaten kota yang saat ini menerapkan PP Mikro, kita berharap kerja sama masyarakat untuk menjalankan PPKM ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menekan penyebaran wabah Covid-19, karena kalau tidak tentu akan ada perpanjang kembali dan akan berdampak negatif juga buat berbagai sektor," kata Wakil Ketua DPRD kota Pekanbaru Nofrizal didepan wartawan, Rabu (7/7).

Menurutnya, SE Tersebut menindaklanjuti Intruksi Menteri Dalam negeri Nomor 17 Tahun 2021dan Instruksi Gubernur Riau nomor 122/INS/HK/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Kelurahan. Maka, perlu upaya bersama melakukan pengetatan dan pengendalian Covid-19 sejak 6 Juli sampai 20 Juli 2021.

Dia berharap pengetatan PPKM Mikro bisa berdampak baik kepada penurunan angka positif Covid-19 di Kota Pekanbaru dan beberapa daerah lain di Indonesia yang saat ini juga menjalankan PPKM Mikro. "PPKM ini dijalankan secara ketat sehingga ada penurunan angka Covid-19 yang sangat signifikan, bahkan kita berharap Pekanbaru yang saat ini berada di zona oranye bisa ke zona kuning bahkan kita berharap kita segera terbebas dari wabah ini. Ini semua tergantung kita untuk tetap disiplin menjalan aturan yang dibuat, menjalankan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi," katanya.

Lain lagi disebutkan Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Doni Saputra mengimbau masyarakat agar tidak panik dengan diberlakukannya PPKM Mikro ketat pada sejumlah kawasan di Pekanbaru. Masyarakat tetap diminta untuk mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan vaksinasi Covid-19. "Ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Masyarakat diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, serta tetap berada di rumah untuk sementara waktu," ungkap Doni Saputra.

Saat ini, pemerintah pusat terus melakukan pemantauan terhadap pengendalian Corona di 43 kabupaten/kota di luar wilayah Jawa-Bali termasuk Kota Pekanbaru. Jika fasilitas kesehatan terbatas, bukan tidak mungkin PPKM Mikro ketat yang diterapkan naik jadi darurat. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menerapkan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di 38 rukun warga yang saat ini berstatus zona merah dan oranye sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor: 13/SE/SATGAS/2021, Rabu (7/7/2021). SE itu berisi tentang pengetatan aktivitas dan edukasi pelaksanaan PPKM. (rp.sul/*)