11 Kabupaten-Kota Mulai 'Sekolah Tatap Muka', Kecuali Pekanbaru yang Kasus Pandeminya Belum Menurun
PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan akan memberikan kesempatan kepada kabupaten dan kota lainnya di Riau yang berstatus PPKM Level 3 untuk menerapkan sekolah tatap muka secara terbatas.
Dari 12 kabupaten dan kota se-Provinsi Riau, hanya Kota Pekanbaru yang masih ditetapkan sebagai wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Hal ini membuat sekolah di Kota Pekanbaru belum bisa menerapkan sekolah tatap muka.
"Untuk sekolah tatap muka di Pekanbaru, kita lihat perkembangan dulu karena sekarang PPKM Level 4 dan Level 3 di daerah lainnya diperpanjang hingga tanggal 6 September 2021 mendatang. Tetapi untuk di luar Kota Pekanbaru ini sudah bisa, jadi sudah kami buka kesempatan agar kabupaten kota melihat perkembangan yang ada di daerahnya," kata Gubri pada media, Senin (30/8).
Menurut Gubri kabupaten dan kota lainnya di Riau yang berstatus PPKM Level 3 sudah bisa untuk menerapkan sekolah tatap muka secara terbatas. Terlebih jika memang ada desa-desa yang sudah tidak ada kasus positif Covid-19, termasuk daerah yang jumlah kasus positifnya sedikit. Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau untuk menyampaikan ke kabupaten dan kota yang penyebaran kasus Covid-19 sudah menurun, agar bisa menerapkan kembali sekolah tatap muka secara terbatas dengan protokol kesehatan secara ketat. "Saya sudah perintahkan Kadisdik supaya memberikan petunjuk ke bupati dan walikota agar sekolah tatap muka bisa dimulai, terutama untuk kabupaten kota yang menerapkan PPKM Level 3," ujarnya.
Sementara untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus Covid-19, sebanyak 4,4 juta dari total 6,3 juta penduduk Provinsi Riau harus disuntik vaksin. Menurutnya, Jika target berhasil, diharapkan masyarakat Riau bisa beraktifitas normal seperti sebelum pandemi. Namun capaian vaksinasi di Provinsi Riau hingga saat ini masih terbilang rendah. "Target vaksin kita 80 persen dari jumlah penduduk yang harus divaksin 4,4 juta. Sekarang yang sudah divaksin pertama ada 22 persen, kemudian yang sudah divaksin lengkap baru 15 persen. Jadi masih rendah," kata Gubri.
Gubri mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya mengejar target vaksinasi walau stok dari pemerintah pusat terbatas. Oleh karena itu, lanjutnya, Pemprov Riau berusaha bekerja sama dengan beberapa pihak demi mendapatkan vaksin salah satunya melalui Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). "Vaksin kita masih terbatas, namun masih tetap dilakukan di daerah-daerah, tapi dalam kondisi terbatas. Sekarang kami tengah berusaha untuk mendapatkan vaksin lebih banyak melalui Gapki," ujarnya.
Data dari Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau, total penduduk di Provinsi Riau adalah 6.394.087 orang. Demi mencapai herd immunity, diperlukan 70% dari total penduduk atau 4.475.860 orang. Hingga Minggu (29/8/2021) diketahui capaian vaksinasi dosis pertama baru diberikan kepada 997.429 orang atau 22,3% dari sasaran. Kemudian vaksin dosis kedua kepada 699.381 orang, dan dosis ketiga 10.474 orang.
Dilansir dari laman resmi Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di infeksiemerging.kemkes.go.id, herd immunity adalah ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut. Misalnya, jika 80% populasi kebal terhadap suatu virus, empat dari setiap lima orang yang bertemu seseorang dengan penyakit tersebut tidak akan sakit dan tidak akan menyebarkan virus tersebut lebih jauh. Dengan cara ini, penyebaran penyakit tersebut dapat dikendalikan. (*)
