Travel haji umroh tersebut memberikan pelayanan yang tidak diharapkan.
AGAMA - Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan telah melakukan penangguhan kontrak sementara terhadap sekitar 1.800 dari total 5.800 Agen Perjalanan Asing (ATA) yang bermitra dengan pemerintah. Tindakan ini merupakan bagian dari langkah pengaturan dan pengawasan rutin untuk secara konsisten meningkatkan kualitas layanan yang diterima oleh jamaah haji dan umrah dari seluruh dunia, serta untuk menjamin perlindungan hak-hak mereka.
Penangguhan ini difokuskan pada penanganan permohonan visa baru. Selama masa penangguhan selama 10 hari, agen-agen yang terdampak diberikan kesempatan untuk segera memperbaiki kekurangan dan penyimpangan yang teridentifikasi dalam evaluasi kinerja mereka. Kontrak akan diaktifkan kembali setelah koreksi yang diperlukan diselesaikan dan diverifikasi oleh Kementerian, sebagaimana diberitakan Asharq al-Awsath.
Tidak Ada Gangguan bagi Jamaah yang Memiliki Visa atau Reservasi
Kementerian menegaskan bahwa kebijakan ini sama sekali tidak akan mengganggu perjalanan jamaah haji dan umrah yang telah memiliki visa resmi atau reservasi yang dikonfirmasi. Seluruh layanan untuk jamaah tersebut akan terus berjalan normal tanpa hambatan.
Langkah penangguhan ini didasarkan pada sistem klasifikasi dan indikator kinerja yang telah disetujui, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan semua penyedia layanan terhadap standar operasional tertinggi. Mekanisme ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian untuk mengawasi kualitas layanan, melindungi hak-hak jamaah, dan memastikan keberlanjutan layanan yang prima.
“Alat pemantauan dan evaluasi kami akan terus diterapkan untuk meningkatkan keandalan sistem secara menyeluruh. Melindungi hak-hak jamaah haji dan umrah adalah prioritas utama dalam setiap langkah pengaturan yang kami ambil,” jelas Dr. Ghassan an-Nuymi, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.
Sanksi bagi yang Tidak Memperbaiki Diri
Dr. an-Nuymi lebih lanjut menegaskan bahwa semua prosedur hukum akan diterapkan secara penuh terhadap lembaga-lembaga yang gagal memenuhi tenggat waktu perbaikan dan tidak menunjukkan peningkatan yang disyaratkan.
Kementerian Haji dan Umrah mengulangi komitmennya untuk menyediakan pengalaman spiritual yang lancar, aman, dan bermakna bagi semua tamu Allah, melalui kerja sama dengan mitra-mitra perjalanan yang andal dan berkomitmen pada standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Inovasi
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman menunjukkan komitmen luar biasa dalam memodernisasi pelayanan haji, terutama melalui pilar Visi 2030. Fokus utamanya adalah transformasi digital, perluasan infrastruktur, dan peningkatan kenyamanan jemaah secara komprehensif untuk mencapai target 30 juta jemaah umrah pada tahun 2030.
Gebrakan Kartu Pintar (Kartu Nusuk): Mulai musim haji 2026, penggunaan Kartu Nusuk menjadi syarat wajib. Kartu identitas digital berbasis cip ini berfungsi sebagai akses utama memasuki Makkah, Madinah, hingga puncaknya di Arafah, sekaligus alat verifikasi untuk mencegah jemaah ilegal demi menjamin keamanan.
Digitalisasi Layanan Lewat Platform Nusuk: Arab Saudi telah memusatkan seluruh ekosistem layanan internasional, mulai dari visa, hotel, transportasi, hingga katering, melalui platform Nusuk Masar. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan praktik penipuan dan memastikan jemaah hanya mendapatkan layanan dari operator resmi.
Perluasan Masif Masjidil Haram: Kerajaan telah merampungkan sebagian besar Perluasan Saudi Ketiga di Masjidil Haram, meningkatkan luas area hingga 1,5 juta m². Gebrakan ini melipatgandakan kapasitas masjid hingga mampu menampung 1,85 juta jemaah, lengkap dengan fasilitas kamar mandi dan tempat wudu yang meningkat ribuan unit.
Optimalisasi Transportasi Berkecepatan Tinggi: Komitmen pelayanan mencakup integrasi penuh Kereta Cepat Haramain untuk menghubungkan Makkah-Madinah secara instan. Selain itu, manajemen transportasi darat antar kota dan pergerakan di wilayah Masyair (Arafah-Mina) kini dikelola melalui sistem pemetaan data untuk meminimalkan kemacetan.
Pengetatan Standar Kesehatan (Syarat Istitha'ah): Untuk menjamin keselamatan, Saudi memperketat kriteria kesehatan mulai 2025. Jemaah dengan kondisi medis kronis tertentu, seperti gagal ginjal atau penyakit jantung berat, dibatasi demi meminimalkan risiko kematian akibat kelelahan fisik atau cuaca ekstrem di tanah suci.
Efisien Biaya Tanpa Mengurangi Kualitas: Salah satu gebrakan konkret di 2026 adalah penekanan ongkos katering dari 40 SAR menjadi 36 SAR per hari melalui efisiensi rantai pasok. Meski lebih hemat, standar kualitas dan kalori tetap dijaga ketat untuk memastikan kondisi fisik jemaah tetap prima.
Inisiatif Makkah Route (Fast Track): Arab Saudi terus memperluas jangkauan layanan Makkah Route di berbagai negara, termasuk Indonesia. Layanan ini memungkinkan jemaah menyelesaikan proses imigrasi dan pemeriksaan kesehatan di bandara keberangkatan, sehingga mereka bisa langsung menuju hotel setibanya di Saudi tanpa antrean panjang.
Manajemen Kerumunan Berbasis Data: Menggunakan teknologi AI dan sistem sensor, Kerajaan kini mampu memantau kepadatan di setiap titik ritual secara real-time. Hal ini sangat membantu dalam mengatur alur jemaah di area tawaf dan jamarat untuk mencegah terjadinya insiden akibat kepadatan berlebih.
Fokus pada Haji Berkelanjutan (Green Hajj): Gebrakan baru untuk 2026 mencakup penerapan sustainable hajj, dengan target penggunaan energi terbarukan di zona perziarahan dan peningkatan pengelolaan limbah. Ini sejalan dengan upaya global untuk menekan dampak lingkungan dari pertemuan massa dalam skala besar.
Pengayaan Pengalaman Spiritual: Melalui Program Pengalaman Jemaah, Saudi tidak hanya fokus pada logistik, tetapi juga merestorasi lebih dari 40 situs bersejarah Islam. Tujuannya adalah memperkaya wawasan budaya dan sejarah jemaah di luar rangkaian ibadah wajib. (*)
