20 Ribu Vaksin Dikerahkan Batal Datang, Mimi Yuliani Nazir: Vaksin Tetap Diberikan Gratis

PEKANBARU - Seharusnya sebanyak 20.000 dosis vaksin Covid-19 yang direncanakan akan tiba di Riau pada Senin (4/1/2021) pukul 17.00 WIB sore ini mengalami perubahan jadwal.

"Jadwalnya mundur sedikit karena vaksinnya masih di Sungai Lilin, Jambi. Perkiraan datang dini hari besok," kata petugas UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Dinkes Riau.

Vaksin yang seharusnya sampai di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Dinkes Riau di Jalan Kesehatan Kota Pekanbaru itu masih berada di Kota Jambi. Rencananya vaksin gelombang pertama yang akan diterima Provinsi Riau itu akan diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19. "Kedatangan vaksin mundur sedikit, tapi tidak akan mengubah rencana. Tahap pertama vaksin tetap kita prioritaskan untuk nakes seperti dokter, perawat, karena mereka yang langsung kontak dengan pasien," kata Kepala Dinas Kesehatan [Kadiskes] Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir.

Setelah nakes, lanjut Mimi, vaksin akan disuntikkan ke masyarakat umum secara gratis. Pihak yang mengirim vaksin itu yakni PT Bio Farma (Persero), mereka mengirimkan vaksin itu lewat jalur darat. Sebelumnya Pemerintah Provinsi Riau akan menerima 20 ribu vaksin Covid-19 tahap pertama dari pemerintah pusat, Senin (4/1). Mimi Yuliani Nazir membenarkan tentang kesiapan bantuan vaksin itu. Mimi mengakui, jika pemerintah pusat melalui PT Bio Farma (Persero) akan mengirimkan vaksin itu lewat jalur darat. "Ada sekitar 20 ribu vaksin yang akan kita terima nantinya," sebutnya.

Begitu vaksin tiba di Riau langsung dititipkan di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Diskes Riau di Jalan Kesehatan Kota Pekanbaru. Selanjutnya, baru didistribusikan di 12 kabupaten/kota. Mimi juga menyebutkan, jika jatah vaksin untuk Provinsi Riau sekitar 70 persen penduduk. Artinya, ada sekitar 4 juta-an vaksin yang akan diterima Provinsi Riau. Penerima vaksin covid-19 tetap pada skala prioritas sesuai dengan keputusan Kementerian kesehatan. Diantaranya, seperti tenaga kesehatan, TNI/Polri, pelayan publik dan lainnya. (*)