7 Menteri Kabinet Merah Putih Disebut Survei Vox Politica Research Punya Kinerja Paling Tidak Memuaskan

JAKARTA - Tujuh menteri Kabinet Merah Putih disebut responden sebagai pejabat dengan kinerja paling tidak memuaskan dalam survei Vox Politica Research.

Nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid berada di posisi teratas, disusul Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.

Dalam pertanyaan top of mind atau negative salience mengenai menteri yang kinerjanya dinilai paling tidak memuaskan, Nusron Wahid memperoleh 41,5 persen.

Raja Juli Antoni berada di angka 17 persen, sedangkan Natalius Pigai 13 persen.

Selanjutnya, nama Agus Andrianto disebut oleh 10 persen responden, Rini Widyantini 7 persen, Widiyanti Putri Wardhana 5,5 persen, dan Arifatul Choiri Fauzi 4 persen.

Sebanyak 2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Direktur Eksekutif Vox Politica Research Fadhly Alimin Hasyim mengatakan penilaian responden terhadap para pejabat tersebut tidak hanya berkaitan dengan figur, tetapi juga mencakup integritas, manfaat program, ketepatan kebijakan, komunikasi publik, serta responsivitas.

“Survei ini merupakan potret persepsi masyarakat. Karena itu, hasilnya perlu ditempatkan sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan maupun partai politik, bukan sebagai vonis terhadap individu tertentu,” kata Fadhly.

Survei kemudian menggali alasan responden menilai kinerja para menteri tersebut tidak memuaskan.

Potensi korupsi menjadi alasan yang disebut 41,5 persen responden, disusul program yang dinilai tidak terasa manfaatnya di masyarakat sebesar 31,5 persen.

Alasan lainnya adalah kebijakan yang dinilai kurang tepat sebesar 27,5 persen, komunikasi buruk 15,5 persen, serta pejabat yang dinilai tidak responsif sebesar 12,5 persen.

“Data ini memperlihatkan bahwa responden memberikan perhatian serius terhadap integritas diri menteri dan seberapa jauh program pemerintah memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Ketepatan kebijakan, komunikasi, dan responsivitas juga menjadi bagian dari evaluasi publik,” jelas Fadhly.

Survei tersebut juga menanyakan langkah yang perlu dilakukan terhadap menteri yang dinilai belum menunjukkan kinerja memuaskan.

Sebanyak 67,5 persen responden memilih opsi pemberhentian dari jabatan menteri, 15,5 persen memilih pemindahan tugas, 10 persen mempertahankan menteri, dan 5 persen memberikan target perbaikan. Sebanyak 2 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Fadhly menegaskan angka tersebut merupakan preferensi responden dalam survei. Keputusan mengenai pengangkatan maupun pemberhentian menteri tetap menjadi kewenangan Presiden.

Survei Vox Politica Research dilakukan pada 15–25 September 2026 melalui wawancara telepon terhadap 1.200 responden yang tersebar di 27 provinsi.

Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Selain mengevaluasi kinerja menteri, survei tersebut juga mengukur pandangan masyarakat terhadap peran partai politik pendukung pemerintah dalam fungsi legislasi dan pengawasan DPR.

Penyelesaian RUU Perampasan Aset menjadi persoalan yang paling banyak disorot, dengan 43,5 persen responden.

Berikutnya, pemberantasan korupsi mendapat sorotan 23,5 persen, pengawasan program prioritas pemerintah 18 persen, pengawasan harga pangan dan kebutuhan pokok 10 persen, serta penyerapan aspirasi masyarakat 3 persen.

“Partai politik di DPR juga dinilai melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan kemampuannya menyerap aspirasi masyarakat. Dukungan terhadap pemerintah dan fungsi pengawasan DPR merupakan dua aspek yang sama-sama muncul dalam evaluasi responden,” ujarnya.

Fadhly kembali mengingatkan bahwa hasil survei harus dibaca sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepada responden dan tidak dimaknai sebagai peringkat objektif mengenai kualitas masing-masing tokoh.“Pesan utama yang dapat dibaca dari survei ini adalah adanya tuntutan responden terhadap peningkatan kinerja pemerintahan, integritas pejabat publik, efektivitas program, serta pengawasan politik yang berjalan efektif. Temuan survei ini diharapkan menjadi bahan evaluasi, sementara keputusan mengenai pejabat maupun arah kebijakan tetap berada pada institusi yang memiliki kewenangan,” kata Fadhly. (*)