Diskon Pajak Kendaraan 40 Persen di Riau Berlaku hingga 31 Desember Sudah Hasilkan Rp1,9 M

PEKANBARU – Kesempatan mendapatkan potongan 40 persen pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan angkutan barang di Provinsi Riau masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dari 248.715 unit kendaraan yang tercatat menunggak pajak, baru 438 unit yang telah membayar melalui program pengurangan pajak tersebut.

Meski jumlah kendaraan yang memanfaatkan program masih relatif kecil, penerimaan daerah dari kebijakan ini sudah mencapai Rp1,92 miliar.

Program tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Riau untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ninno Wastikasari, mengatakan total penerimaan sebesar Rp1.922.156.598 tersebut berasal dari pokok PKB dan opsen PKB.

Rinciannya, penerimaan pokok PKB mencapai Rp1.157.925.728, sedangkan opsen PKB sebesar Rp764.230.870.

“Total PAD yang didapat dari program diskon 40 persen pokok pajak kendaraan angkutan barang sebesar Rp1.922.156.598. Jumlah tersebut berasal dari 438 unit kendaraan,” katanya.

Di balik penerimaan tersebut, masih terdapat potensi pajak yang cukup besar. Bapenda Riau mencatat sebanyak 248.715 unit kendaraan angkutan barang masih memiliki tunggakan pajak.

Dari jumlah itu, sebanyak 591 kendaraan telah mendaftar dan terverifikasi mengikuti program.

Namun, baru 438 kendaraan yang menyelesaikan pembayaran, sementara 153 kendaraan lainnya belum melakukan pembayaran.

“Dari data kami hingga saat ini ada 248.715 unit kendaraan angkutan barang yang masih menunggak pajak. Yang sudah mendaftar dan terverifikasi sebanyak 591 unit, yang sudah membayar 438 dan yang belum membayar 153 unit,” paparnya.

Diskon Pajak 40 Persen Berlaku hingga 31 Desember 2026

Program pengurangan 40 persen pokok PKB ini secara khusus diberikan kepada kendaraan angkutan barang.

Kesempatan tersebut masih berlangsung hingga 31 Desember 2026.

Bagi badan usaha yang ingin memanfaatkan fasilitas ini, terdapat sejumlah dokumen yang harus dipersiapkan, yakni STNK kendaraan, surat permohonan, serta Nomor Induk Berusaha (NIB).

Khusus surat permohonan, badan usaha wajib menyerahkannya ke kantor Samsat paling lambat 15 Desember 2026.

Namun, program tersebut tidak berlaku untuk kendaraan yang melakukan penyerahan pertama maupun kendaraan yang melakukan mutasi keluar dari Provinsi Riau.

“Program pemutihan ini tidak berlaku bagi kendaraan yang melakukan penyerahan pertama maupun kendaraan yang melakukan mutasi keluar dari Provinsi Riau. Masyarakat diimbau untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum mendatangi kantor pelayanan Samsat,” imbaunya.

Dengan waktu pelaksanaan yang masih tersedia, pemilik kendaraan angkutan barang diharapkan segera memeriksa status pajak dan melengkapi persyaratan agar dapat memanfaatkan potongan tersebut.

Selain memberikan keringanan pajak, Bapenda Riau juga terus memperluas kemudahan pelayanan agar masyarakat tidak harus selalu mendatangi kantor Samsat untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan.

Sejumlah alternatif layanan telah disiapkan, di antaranya Samsat Keliling (Samkel), Samsat Tanjak, dan Samsat Drive Thru.

Masing-masing layanan memiliki keunggulan tersendiri. Samsat Keliling menjangkau masyarakat melalui sejumlah titik strategis, sedangkan Samsat Tanjak membuka gerai pelayanan di lokasi yang mudah dijangkau warga.

Sementara itu, Samsat Drive Thru menawarkan kemudahan pembayaran pajak tanpa mengharuskan wajib pajak turun dari kendaraan.

“Ketiga jenis layanan terakhir, memiliki kekhasan masing-masing. Samsat Keliling mendatangi sejumlah titik-titik strategis dalam memudahkan warga, Samsat Tanjak menerapkan sistem membuka gerai di tempat yang sudah terbiasa diakses warga seperti di depan Purna MTQ untuk warga Pekanbaru. Sementara Samsat Drive Thru menekankan efisiensi dan kecepatan layanan dan sekaligus memungkinkan publik membayar pajak tanpa harus turun dari kendaraan,” ujarnya.

Untuk layanan Samsat Drive Thru, fasilitas ini telah tersedia di beberapa daerah di Provinsi Riau.

Di Kota Pekanbaru, terdapat dua lokasi pelayanan, yakni di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di halaman Kantor Bapenda Riau, serta di Jalan Gajah Mada.

Kedua lokasi tersebut menggunakan sistem pembayaran berbeda. Samsat Drive Thru di Jalan Sudirman melayani pembayaran secara tunai, sedangkan layanan di Jalan Gajah Mada menggunakan sistem pembayaran digital melalui QRIS.

“Samsat Drive Thru di Jalan Gajahmada tersebut tercatat sebagai inovasi samsat pertama di Indonesia yang memakai sistem QRIS. Selain di Pekanbaru, Samsat Drive Thru masing-masing beroperasi di Ujung Tanjung (Rokan Hilir), Pangkalan Kerinci (Pelalawan), Tembilahan (Indragiri Hilir) dan terakhir Samsat Drive Thru di Kota Dumai,” paparnya.

Dengan adanya potongan pajak 40 persen dan beragam pilihan layanan pembayaran, masyarakat maupun badan usaha di Riau diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Selain meringankan beban wajib pajak, peningkatan kepatuhan pembayaran PKB juga berpotensi memperkuat penerimaan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Riau. (*)