Riau Waspadai Karhutla hingga Siagakan 18 Posko untuk Hadapi Periode Kritis El Nino

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Pemprov Riau bersama TNI dan Polri menyiapkan pola penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih cepat dan terukur.

Sebanyak 18 posko , tim gabungan Quick Response Force, serta sistem clusterisasi dan rayonisasi disiapkan untuk memangkas waktu respons ketika titik api ditemukan.

Strategi tersebut menjadi salah satu fokus dalam apel kesiapsiagaan penanganan karhutla yang berlangsung di Halaman Mapolda Riau, Senin (10/8).

Pola baru ini diarahkan agar penanganan tidak berhenti pada pemantauan titik panas. Setiap informasi yang masuk harus segera diverifikasi di lapangan sehingga api dapat dipadamkan sejak awal, terutama sebelum menjalar ke kawasan gambut.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan, kesiapan personel dan peralatan menjadi faktor krusial dalam menghadapi ancaman karhutla.

Menurutnya, seluruh unsur harus mengetahui posisi sumber daya, akses menuju lokasi rawan, ketersediaan air, serta jalur komunikasi sebelum kebakaran terjadi.

“Peringatan dini harus segera diterjemahkan menjadi aksi dini. Setiap titik panas perlu segera diverifikasi dan apabila ditemukan api, dilakukan pemadaman awal sebelum meluas dan masuk lebih dalam ke lahan gambut,” tegas SF Hariyanto.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting karena karakteristik lahan gambut membuat kebakaran lebih sulit dikendalikan apabila api sudah menyebar ke bagian bawah permukaan.

Karena itu, kecepatan verifikasi menjadi salah satu mata rantai penting dalam strategi pencegahan dan penanganan karhutla di Riau.

Selain memperkuat personel di lapangan, Pemprov Riau juga mendorong integrasi informasi antarlembaga.

Data mengenai potensi karhutla berasal dari berbagai unsur, mulai dari BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota, perusahaan hingga masyarakat.

SF Hariyanto mengungkapkan, seluruh informasi tersebut harus disinkronkan dan diverifikasi agar pengerahan sumber daya tidak terlambat.

“Data BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat perlu segera dihubungkan dan diverifikasi. Dengan begitu, dukungan operasi dapat digerakkan ketika dibutuhkan,” pungkasnya.

Pemprov Riau juga meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah wilayah tersebut memasuki fase kritis musim kemarau yang beriringan dengan penguatan fenomena El Nino.

Kesiapsiagaan lintas sektor diperkuat melalui apel bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh unsur penanggulangan karhutla di Halaman Mapolda Riau, Senin (10/8/2026).

Langkah tersebut tidak sekadar menjadi agenda rutin. Pemerintah daerah memastikan personel, armada, peralatan pemadaman, komunikasi hingga dukungan operasional siap dikerahkan sewaktu-waktu ketika titik api muncul di wilayah rawan.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan, kondisi meteorologis saat ini menuntut seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan.

Agustus hingga September dipandang sebagai periode yang harus mendapat perhatian khusus karena bertepatan dengan puncak musim kemarau di Riau.

“Berdasarkan informasi BMKG, Riau sedang menghadapi fase El Nino kuat, bersamaan dengan periode kritis atau puncak musim kemarau pada Agustus hingga September. Karena itu, peringatan dini harus segera diterjemahkan menjadi aksi dini,” ujar SF Hariyanto.

SF Hariyanto menekankan, keberhasilan penanganan karhutla tidak semata ditentukan oleh kemampuan memadamkan api setelah kebakaran terjadi.

Kecepatan mendeteksi potensi kebakaran dan kesiapan bergerak menjadi bagian penting dalam memutus api sebelum meluas.

Karena itu, setiap unsur diminta memeriksa kembali kondisi kendaraan operasional, perangkat komunikasi, perlengkapan keselamatan, ketersediaan sumber air hingga akses menuju lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

“Jangan sampai penanganan terlambat karena peralatan tidak berfungsi atau akses menuju lokasi belum diketahui,” katanya.

Menurut SF Hariyanto, apel kesiapsiagaan menjadi momentum untuk memastikan seluruh komponen memiliki pemahaman dan kesiapan yang sama apabila terjadi kebakaran.

“Melalui apel ini, mari kita pastikan kesiapan personel, peralatan, komunikasi, serta dukungan operasi dapat digerakkan ketika dibutuhkan,” lanjutnya.

Kewaspadaan Pemprov Riau tidak hanya diarahkan pada kondisi Agustus dan September. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam apel tersebut, kondisi kemarau dan faktor iklim yang menyertainya berpotensi memberikan dampak hingga awal triwulan pertama 2027.

Situasi ini membuat strategi pencegahan menjadi semakin penting. Pemerintah daerah bersama aparat dan unsur terkait didorong untuk memperkuat deteksi dini sekaligus mempercepat respons ketika ditemukan indikasi kebakaran.

Penanganan juga membutuhkan kerja bersama karena karhutla memiliki karakter lintas wilayah dan dapat berkembang cepat ketika kondisi lahan kering serta cuaca mendukung.

SF Hariyanto menegaskan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi harus melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha dan masyarakat.

Koordinasi tersebut terutama diarahkan untuk memperkuat patroli, pemantauan wilayah rawan serta respons cepat terhadap laporan kebakaran.

Faktor cuaca menjadi perhatian lain dalam kesiapsiagaan Riau. Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menuturkan, perubahan pola angin monsun turut memengaruhi kondisi atmosfer dan tingkat kekeringan.

Menurutnya, berkurangnya pasokan uap air dari arah utara dan masuknya angin dari Australia yang relatif lebih kering dapat memperbesar tantangan dalam pengendalian kebakaran.

“Berdasarkan prediksi BMKG, kita sudah memasuki tahap awal, El Nino sudah mulai mendekat, kemudian angin monsun dari utara semakin kecil membawa uap air dan berganti dengan angin monsun dari selatan, dari Australia, yang cenderung lebih kering,” jelas Agus Hadi Waluyo.

Ia juga menyebut kondisi El Nino yang saat ini sudah kuat berpotensi berkembang menjadi kategori yang lebih ekstrem.

“Nantinya, kemungkinan El Nino yang saat ini sudah sangat kuat dapat berubah menjadi ekstrem kuat,” sambungnya.

Pangdam mengatakan berbagai langkah pencegahan telah dilakukan bersama sejak fase pra-bencana. Strategi tersebut meliputi patroli, edukasi masyarakat, penyampaian informasi serta mitigasi struktural dan nonstruktural.

Langkah tersebut dinilai penting karena pencegahan menjadi lapisan pertahanan pertama sebelum kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

“Semua sudah kita lakukan supaya ada kesadaran bersama untuk menjaga lahan-lahan yang ada di wilayah Riau ini,” ujarnya.

Menurut Agus, potensi memburuknya kondisi cuaca tetap harus diantisipasi dengan kesiapan di lapangan.

“Meskipun besar kemungkinan kondisi tersebut akan terjadi, kita sudah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasinya,” pungkasnya. (*)