Akibat Pandemi, Pertumbuhan Ekonomi Riau Diperkirakan Negatif

"Perekonomian dunia mengalami kelesuan dan telah mengarah ke resesi, tak terkecuali Riau juga mengalami yang sama diakibat pandemi Covid-19"

ertumbuhan ekonomi Riau tahun 2020 diperkirakan malah negatif. Hanya negara negara yang kuat fundamen ekonomi domestiknya yang diproyeksikan mampu meraih pertumbuhan positif. Tahun 2021 juga diproyeksikan belumlah cukup baik, malah dianggap masih volatile. 

Setidaknya seperti itu disebutkan Dr Viator Butar-butar, Pengamat Ekonomi Riau. Menurutnya, Riau seyogyanya melakukan penyesuaian penyesuaian dalam perencanaan pembangunan. Misalnya, harus berani melakukan perombakan mendasar orientasi perencanaan ekonomi. 

Viator menilai, perekonomian makro Riau adalah berorientasi internasional. PDRB Riau masih sangat tergantung kepada sektor primer utamanya pertambangan minyak bumi, perkebunan kelapa sawit dan hasil hutan, baik hutan alam maupun hutan tanaman industri. 

"Peranan minyak bumi mengalami penurunan dari tahun ke tahun seiring terjadinya penurunan alamiah oil lifting dan tidak ditemukannya sumber minyak yang sepadan menggantikan sumur sumur tua. Namun demikian kontribusinya terhadap pembentukan PDRB masih cukup signifikan. Sektor lainnya yang memberikan kontribusi besar adalah Industri, utamanya industri besar terkait perminyakan, pengolahan kelapa sawit, CPO dan Kernel, serta pulp and paper," ungkap Viator Butar-butar yang juga Dosen di Universitas Riau [UR] ini dalam bincang-bincang ngopi bersama di Radja Kuffi Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru belum lama ini.

Dia juga melihat sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Jasa jasa lainnya. Data ekspor impor menunjukkan betapa besarnya kontribusi CPO dan pulp and paper serta minyak bumi, "tiga komoditi ekspor ini menguasai lebih dari 90 persen nilai ekspor riau." 

Viator menyikapi setiap perubahan yang terjadi di pasar internasional atas 3 komoditi andalan yang ada pada Riau akan secara signifikan mempengaruhi kinerja perekonomian Riau. Pandemi Covid-19 telah dan akan mempengaruhi kinerja perekonomian Riau. "Pandemi Covid-19 sendiri tidak pernah akan ada hilang, tetapi lebih diartikan hanya bisa dikendalikan saja."

Namun menurutnya, pukulan berganda terjadi yaitu terhadap kapasitas konsumsi masyarakat, khususnya di daerah perkotaan dan terhadap kinerja ekspor impor akibat jatuhnya harga minyak. Bukan hanya itu, penerimaan DBH migas Riau juga terancam berat dan pasti akan mempengaruhi kapasitas fiscal daerah secara keseluruhan. 

Menurutnya, APBD 2020 di seluruh kabupaten/kota dan APBD 2020 provinsi Riau diyakini akan mengalami rasionalisasi disebabkan jatuhnya harga "crude oil" dunia. Pandemi coronavirus yang melanda negeri ini juga telah mengubah komposisi APBD 2020. "Refocusing terpaksa harus dilakukan dan diikuti dengan reallocation pada APBD berjalan untuk mendapatkan anggaran mengatasi penyebaran virus corona dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya. Kita berharap virus corona dapat diredakan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Namun demikian dampak sosial ekonominya masih akan berat dan perlu penanganan serius oleh pemerintah daerah," sebutnya.

Viator pun tak menampik, ekonomi yang saat ini sudah lesu perlu digairahkan dengan berbagai kebijakan strategis dan insentif yang menarik. APBD perlu diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok penduduk dan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Tapi subsidi tertentu dibutuhkan dunia usaha khususnya UMKM dan sektor perdagangan, restoran, hotel dan jasa sehingga dapat me-restart bisnis dengan speed yang baik.

Dengan kondisi sedemikian, masihkah layak dan tepat mempertahankan format RKPD Riau 2021 seperti sebelumnya? RKPD Riau 2021 yang dipaparkan oleh Gubernur Riau pada Musrenbang, menurut Viator ternyata sama sekali belum mengakkomodir kondisi kekinian terkait double impacts of Covid-19 terhadap perekonomian Riau. Formatnya masih seperti tahun tahun sebelumnya, sangat sektoral. 

Substansinya juga demikian, seolah tidak ada dampak virus corona yang memerlukan pemulihan. Seolah perekonomian dunia dan nasional masih normal normal saja, sehingga penerimaan DBH Migas masih akan bagus. Prioritas dan target serta kegiatan terkesan menafikan bahwa keadaan telah sangat berbeda. RKPD sedemikian tidaklah realistis dan harus dirubah. Harus dilakukan reorientasi paradigma dan pendekatan perencanaan dan penajaman prioritas pembangunan. 

Pendekatan sektoral tidak perlu terlalu ditekankan, melainkan beorientasi pada tujuan yaitu "Pemulihan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat". Prioritasnya antara lain pemenuhan kebutuhan pokok, penurunan angka kemiskinan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat; pengembangan sumberdaya manusia; penguatan dunia usaha dan khususnya UMKM dan percepatan perbaikan iklim investasi. Kegiatan-kegiatan yang dianggarkan di setiap sektor harus mengarah kepada skala prioritas yang ditetapkan. "Masih ada waktu untuk memperbaikinya," saran Viator Butar-butar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia [Kadin] Riau ini. (*)

Editor: Surya Dharma Panjaitan