PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Lelang angkutan sampah di Kota Pekanbaru untuk tahun 2024 belum juga dilakukan, sementara sampah terlihat terus menumpuk di tepi jalan.
"Penanganan sampah selama Ini juga belum memuaskan."
"Saat ini sedang persiapan dokumen, mungkin dalam satu atau dua hari ini akan kita umumkan," kata Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, Kamis (14/12).
Saat ini Pemko Pekanbaru masih mempersiapkan dokumen lelang. Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih tahap persiapan dokumen. Ia menyebut, lelang sampah diperkirakan akan dimulai dalam dua hari kedepan.
Menurutnya, untuk lelang angkutan sampah ini akan menggunakan E-katalog. Pihaknya tidak menggunakan LPSE sebagai jasa lelang.
"Insha Allah kita akan menggunakan e-katalog, jadi tidak lelang seperti biasa (LPSE). Kita menggunakan e-katalog karena prosesnya lebih cepat," ucapnya.
Ia berharap, lelang angkutan sampah ini selesai tepat waktu. Sehingga per 1 Januari 2024 pemenang lelang sudah mulai mengangkut sampah. Pihaknya tidak ingin sampah menumpuk dimana-mana pada awal tahun.
"Target kita januari sudah diangkut sampah. Jadi jangan sampai ada lagi 1 januari sampah menumpuk dimana-mana," harapnya.
Dirinya juga mempersiapkan langkah-langkah jika pemenang lelang belum ada sampai awal tahun depan. Pihaknya akan membicarakan kembali dengan dinas terkait jika permasalahan itu terjadi.
"Ini tentu pasti ada langkah-langkah antisipasi terkait sampah menumpuk. Kalau tidak ada pemenang lelang kita akan coba bahas lagi," tuturnya.
"Kalau tidak ada pemenang lelang berarti itu kan mendesak ya. Mungkin kita cari pola seperti apa nanti untuk menangani sampah ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun menyebut, angkutan sampah dalam proses lelang. Ia berharap lelang angkutan sampah itu selesai tepat waktu.
"Sampah, pengelolaan sampah saat ini dalam proses lelang. Karena memang lelangnya satu tahun," ujar Muflihun baru-baru ini.
Awalnya kata Muflihun, Pemko Pekanbaru berencana mengubah sistem pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Angkutan sampah akan dikelola oleh masing-masing kecamatan.
Namun setelah dihitung, biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan menggunakan jasa pihak ketiga.
"Awalnya kemarin kita berkonsep maunya di kecamatan. Tapi setelah dihitung biaya yang dikeluarkan itu lebih besar, malah di atas biaya lelang ini. Kita nggak sanggup," sebutnya.
Tetapi Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Ali Suseno menilai persoalan penanganan sampah di Kota Pekanbaru hingga penghujung tahun 2023 ini belum menunjukan presentasi yang memuaskan.
Bahkan menjelang kontrak pihak ketiga dengan pemerintah berakhir kada 31 Desember 2023, persoalan tumpukan sampah masih saja menjadi keluhan masyarakat.
"Saat ini kalau boleh kita presentasi penanganan sampah belum memuaskan. Dan ini menjadi tugas berat pemerintah untuk menyelesaikan," ungkap Ali Suseno.
Untuk diketahui, pengelolaan sampah di Pekanbaru saat ini dilakukan pihak ketiga atau swastanisasi. Dimana pada akhir tahun 2022 lalu PT Ella Pratama Perkasa dan PT Samhana Indah ditunjuk untuk melakukan penanganan sampah hingga 31 Desember 2023 ini.
Untuk akhir tahun 2023 ini Pemko Pekanbaru kembali melakukan lelang untuk mencari perusahaan yang dinilai profesional dalam pengelolaan sampah setahun kedepan. Akan ada dua zona yang dilelang yaitu untuk zona satu dan zona dua.
Sementara zona tiga yakni meliputi Kecamatan Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Timur akan dikelola oleh pihak kecamatan atau DLHK.
"Sekarang sudah dipenghujung tahun, kami ingin tahu adendum kontrak seperti apa, karena menggunakan APBD yang nilainya miliaran kalau gagal lagi bagaimana?. Kita berharapnya memang penyelesaian sampah di kota pekanbaru dilakukan dengan baik," tuturnya.
"Dan kepada pemerintah jangan kecolongan lagi dalam mengatasi persoalan sampah yang banyak dikeluhkan masyarakat terutama yang menjadi tanggungjawab pemerintah dalam hal ini DLHK. Jangan nanti ada asumsi kita kerja tidak benar," tegasnya.
Pengelolaan sampah dengan sistem swakelola yang sebelumnya dipilih Pemko Pekanbaru untuk tahun 2024 mendatang, batal diterapkan.
Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun menyebutkan, untuk tahun depan jasa angkutan sampah di zona satu dan zona dua masih tetap diserahkan ke pihak ketiga atau perusahaan swasta.
"Tahun depan masih. Kita masih menggunakan pihak ketiga. Karena kita tidak mau berjudi lah dengan pengelolaan sampah. Kalau kita coba-coba, nanti makin parah," ujarnya, Selasa (21/11/2023).
Dikatakan Muflihun, swastanisasi kembali dipilih dengan berbagai pertimbangan salah satunya terkait kebutuhan anggaran.
"Kalau kita kelola semuanya melalui kecamatan, itu kita butuh mobil yang luar biasa bayaknya. Sehingga anggaran kita sejauh ini sekitar Rp70 miliar, itu bisa lebih Rp100 miliar. Karena kita harus melakukan pengadaan mobil atau sewa mobil, mencari buruh lagi dan lain-lain," ucapnya.
"Jadi kita carikan opsinya, dua zona ini (zona satu dan dua) akan tetap. Tapi satu zona lagi (zona tiga meliputi kecamatan rumbai, rumbai barat dan rumbai timur) kita kelola di kecamatan," ulasnya.
Nantinya, lanjut Muflihun, wilayah zona tiga akan dijadikan zona perbandingan pengelolaan sampah menggunakan sistem swakelola dan swastanisasi.
"Ini (zona tiga) sampel kita. Kalau nanti di zona ini lebih bersih, besok semuanya kita serahkan ke kecamatan. Jadi kami sudah bersepakat, kita coba satu zona ini saja yang swakelola, yang dua tetap. Kalau ini berhasil, ke depannya kita akan serahkan ke kecamatan," tutupnya. (rp.sul/*)
Editor: Elfi Yandera
Tags : sampah, pengelolaan sampah, pekanbaru, penanganan sampah belum memuaskan,