Headline Artikel   2024/02/14 21:3 WIB

Capres-Cawapres Nomor Urut 1 Tidak Ingin 'Menggeser' Visi-Misi dalam Pemilu 2024, 'Tetap Mengusung Gerakan Perubahan'

Capres-Cawapres Nomor Urut 1 Tidak Ingin 'Menggeser' Visi-Misi dalam Pemilu 2024, 'Tetap Mengusung Gerakan Perubahan'
Para pendukung mengacungkan satu jari tanda dukungan untuk capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat kampanye di Sumenep, Jawa Timur, Rabu (31/1/2024).

ANIES BASWEDAN, Merupakan Calon Presiden [Capres] yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar Calon Wakil Presiden [Cawapres] yang mengusung 'Gerakan Perubahan'.

"Mari bergabung bersama kami dalam gerakan perubahan," cetus Anies Baswedan saat menyampaikan orasi kebangsaan usai resmi mendaftar sebagai calon presiden, Kamis (19/10/2023). Pernyataannya cukup menjelaskan posisinya sebagai antitesis dari pemerintahan Joko Widodo.

Lahir 07 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat, pria bernama lengkap Anies Rasyid Baswedan ini besar di keluarga akademisi. Ayahnya bernama Rasyid Baswedan adalah dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia dan ibunya, Aliyah Rasyid Baswedan, merupakan Guru Besar Emeritus di Universitas Negeri Yogyakarta.

Anak sulung dari tiga bersaudara, ini merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan atau dikenal dengan nama AR Baswedan. Ia merupakan pahlawan nasional yang dikenal sebagai seorang jurnalis - redaktur serta pemimpin redaksi dari surat kabar Sin Tit Po dan Matahari. AR Baswedan juga seorang diplomat, dan pejabat negara.

Sementara itu, neneknya adalah Barkah Al Ganis - seorang pegiat pergerakan perempuan di masa pra kemerdekaan.

Anies besar di Yogyakarta dan mengenyam pendidikan di kota tersebut hingga lulus kuliah dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada 1989. 

Setelah itu, Anies melanjutkan pendidikan S2 di University of Maryland dan S3 Northern Illinois University di Amerika Serikat.

Ia menikah dengan Fery Farhati Garnis yang merupakan seorang pegiat pendidikan.

Dari pernikahannya ini, keduanya dikaruniai empat anak, yaitu Mutiara Annisa Baswedan, Mikail Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan dan Ismail Hakim Baswedan.
Rekam jejak pendidikan Anies

Selama sekolah, Anies sudah ikut organisasi intra sekolah (OSIS) dan mengambil jabatan penting di dalamnya sampai jadi ketua. Ia juga menjalani program pertukaran pelajar dan tinggal selama setahun di Wisconsin, Amerika Serikat.

Anies bergabung di program Tanah Merdeka di TVRI cabang Yogyakarta dan mendapat kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh nasional.

Di kampus, Anies juga membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan turut menginisiasi demonstrasi melawan penerapan Sistem Dana Sosial Berhadiah (SDSB) pada November 1993 di Yogyakarta.

Selesai meraih gelar sarjana, Anies sempat menjadi peneliti dan koordinator proyek di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM.

Saat menyelesaikan studi doktoral di Northern Illinois University, Anies juga bekerja sebagai manajer riset di IPC, Inc. Chicago - sebuah asosiasi perusahaan elektronik internasional.

Selain itu, Anies juga bekerja di sejumlah organisasi non-pemerintah yaitu Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan menjadi direktur riset di lembaga The Indonesian Institute.

Anies dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina pada 2007 di usia 37 tahun - menjadi rektor termuda di Indonesia.

Saat menjadi pemimpin kampus, ia juga menggagas mata kuliah antikorupsi mulai dari kerangka teoritis sampai laporan investigatif tentang praktik korupsi.

Pada 2009, Anies Baswedan mendirikan Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar, dan mendapuk dirinya sebagai ketua.

Pada periode ini, Gerakan Indonesia Mengajar cukup tersohor dengan program merekrut, melatih dan mengirim anak muda ke pelbagai daerah untuk mengabdi sebagai pengajar selama setahun.

Momentum penting karier politik Anies

Kuda-kuda Anies untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia sudah nampak, setidaknya sejak ia bersaing dalam penjaringan Konvensi Partai Demokrat pada 27 Agustus 2013. Konvensi ini bertujuan menjaring sejumlah tokoh yang dinilai layak untuk diusung menjadi capres.

Dalam persaingan dengan 10 orang lainnya, Anies mengikuti debat di sejumlah kota, termasuk menyampaikan program-programnya. Di tengah kontestasi ini, ia juga menggagas Gerakan Turun Tangan untuk meraih dukungan, yang diklaim telah mendapat 37.000 relawan dalam satu tahun.

Namun, upaya Anies dalam konvensi ini kandas. Ia kalah survei. Demokrat juga tak punya cukup suara untuk mengusung calon sendiri karena terbentur dengan aturan ambang batas.

Pada Pilpres 2014, Anies kemudian mengalihkan dukungannya kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dengan bergabung di tim pemenangan, ia ditunjuk sebagai juru bicara Koalisi Indonesia Hebat.

Setelah kemenangan Jokowi-JK, Anies sempat diberi jabatan sebagai deputi kantor transisi Jokowi-JK.

Lalu, Oktober 2014, Anies diberi kursi menteri pendidikan oleh Presiden Jokowi. Namun, tak sampai habis masa jabatan, pada 2016, kursi menteri pendidikan digeser Jokowi kepada Muhadjir Effendy.

Saat tak lagi menjadi menteri, Anies kemudian mendapat tawaran untuk maju bersama Sandiaga Uno dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Pasangan ini awalnya diusung Partai Gerindra yang ketua umumnya Prabowo Subianto, dan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam satu kampanye, Anies dan Prabowo bernyanyi-berjoget bersama Sandiaga. Mereka asik mengikuti irama lagu “Nonton Bioskop” dan “Injit-injit semut”.

“Saya siap keliling Jakarta [untuk kampanye],” kata Prabowo saat itu, seperti dikutip dari Antara. 

Pada Pilpres 2019, Anies mengaku sempat ditawarkan menjadi pasangan Prabowo Subianto. Namun, ia menolak dengan alasan sudah berjanji untuk mengurus Jakarta sampai lima tahun mendatang.

"Saya bertugas di Jakarta belum satu tahun, ketika saya diundang oleh Pak Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden, waktu itu saya sampaikan 'terima kasih, ini sebuah kehormatan tetapi saya berjanji untuk bertugas di Jakarta 5 tahun'," kata Anies seperti dikutip dari Detik.

Pada Pilpres 2019, Prabowo kemudian mencomot Sandiaga Uno sebagai pasangannya, yang saat itu masih menjadi wakil gubernur Jakarta. Posisi Sandiaga kemudian digantikan oleh politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria.

Pada Juni 2022, nama Anies kemudian muncul dalam rapat kerja nasional Partai NasDem sebagai bakal capres. Lalu, menjelang habis masa jabatan Anies sebagai gubernur DKI Jakarta, Partai NasDem mengumumkannya sebagai bakal capres 2024.

“Pilihan capres NasDem adalah yang terbaik. Inilah akhir NasDem memberikan seorang sosok Anies Baswedan,” kata Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, Senin (03/10/2022).

NasDem kemudian mendapat kawan koalisi yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat untuk mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres.

Ambang batas pencalonan presiden sudah dikantongi oleh kongsi yang bernama Koalisi Perubahan.

Anies menjadi bakal capres yang muncul paling pertama dalam kontestasi Pilpres 2024. Saat deklarasi ini diumumkan NasDem pada Oktober 2022, parpol lain masih melakukan komunikasi politik sampai akhirnya muncul nama: Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Anies pun paling banyak peluang untuk muncul ke permukaan dalam kesempatan ini dibandingkan capres-capres yang belum diumumkan.

Namun, seiring berjalannya waktu terjadi drama politik saat Anies menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya – menurut keterangan NasDem.

Namun dalam keterangan lainnya, Muhaimin mengatakan Surya Paloh mendesaknya untuk memberi jawaban mengenai kesediaan menjadi pendamping Anies.

Keputusan ini membuat berang Partai Demokrat yang jauh-jauh hari sudah mempersiapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk dipasangkan dengan Anies. 

Presiden RI ke-6, sekaligus ayah dari AHY, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian menggelar rapat besar untuk mengubah arah koalisi.

"Memang kita ditelikung dan ditinggalkan, seperti ini, sekarang. Bayangkan kalau ditelikungnya, ditinggalkannya kita ini satu, dua hari sebelum batas pendaftaran ke KPU, bayangkan seperti apa," ujar SBY, Jumat (01/09/2023).

Setelah Muhaimin Iskandar resmi menjadi pendamping Anies, secara otomatis PKB keluar dari koalisi Prabowo. Partai Demokrat kemudian menggantikan posisi PKB. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 01 dalam Pilpres 2024.

Kontroversi Anies Baswedan

Penunjukan Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 menjadi salah satu keputusan kontroversial.

Setidaknya ini yang menjadi pandangan di mata SBY: "Politik itu memang penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak, tetapi saya tidak menyangka kalau tindakannya sejauh ini," kata SBY.

"Menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik," lanjutnya.

Hal ini pun menjadi pelajaran bagi publik, bahwa dalam politik semua bisa berubah.

"Nggak ada dari kita yang bisa menduga, seperti tebak-tebak buah manggis. Semuanya bisa berubah," kata pengamat politik dari BRIN, Aisah Putri Budiarti.

Jauh sebelum ini, saat Anies menjabat menteri pendidikan, ia merasakan kejutan lantaran munculnya laporan ke KPK atas penggunaan anggaran Rp146 miliar proyek Pameran Buku Frankfurt 2015.

Namun, dalam klarifikasi, ia mengatakan, “ini harganya sesuai dengan aturan” merujuk pada standar biaya penerjemahan buku di negara lainnya.

Kontroversi lainnya adalah ketika Anies mencapai kursi DKI-1 apa yang disebut sejumlah kalangan membawa politik identitas.

Hal ini tak lepas dari dukungan kelompok fundamental dan lawan politik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang merupakan sosok dari minoritas – Kristen dan Tionghoa. Buntut kampanye pilkada, Ahok sempat divonis melakukan penistaan agama.

Pidato pertama saat menjadi gubernur, Anies menyinggung soal isu kemenangan ‘pribumi’. Menurut sejumlah kalangan pidato Anies “bertentangan dengan ketentuan hukum dan menyulut sentimen primordial antar kelompok”. 

Tak sampai di situ, saat pertama kali menjabat gubernur DKI Jakarta, sejumlah kebijakannya juga kerap menjadi sorotan di media massa. Mulai dari legalisasi becak, upaya pembatalan izin pulau reklamasi, dan pemberian honor Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang membengkak dari Rp2,3 miliar menjadi Rp28,5 miliar.

Lalu, kisruh revitalisasi Monas yang menyebabkan 191 pohon ditebang, rekomendasi Formula - E di Monas, dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki.

Janji DP 0 rupiah untuk memperoleh rumah bagi warga Jakarta juga diutak-atik melalui kebijakan teknisnya. Misalnya, target hunian dipangkas sampai 95%, dan mereka yang bisa mengambil rumah harus memiliki batas gaji maksimal Rp14,8 juta dari sebelumnya Rp7 juta. 

Polemik lainnya yang menyelimuti balai kota adalah kebijakan pemindahan PKL Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diikuti polemik karya seni bambu di Bundaran HI yang menelan biaya Rp550 juta - akhirnya dicopot karena sudah rapuh. Lalu, jalur khusus sepeda, daerah resapan air yang menuai kritik, serta perubahan nama sejumlah ruas jalan di Jakarta.

Hal lain yang menonjol dari kepemimpinan Anies selama duduk di kursi gubernur Jakarta adalah kesaksian dari sejumlah wartawan di Balai Kota DKI Jakarta.

Menurut para wartawan yang ditugaskan mencari informasi di balai kota, Anies kerap menghindari pertanyaan terkait itu kontroversial dari wartawan yang bertugas menyuplai informasi pada publik. 

Seorang jurnalis dari Bisnis bahkan secara rinci menggambarkan Anies sebagai pejabat yang “pelit bicara”.

Selanjutnya adalah bagian peninggalan baik oleh Anies selama menjabat jadi pejabat negara.

Sekarang, masyarakat tak perlu lagi membuka kamus besar bahasa Indonesia dengan tebal 2.000 halaman, karena Anies sudah membuat bentuk digitalnya dalam website khusus sejak 2016.

Di tahun yang sama, Anies juga menghapus Masa Orientasi Siswa (MOS) yang berpotensi menimbulkan perpeloncoan di sekolah.

Saat menjabat menteri pendidikan, Anies juga tidak lagi menjadikan Ujian Nasional sebagai standar kelulusan siswa.

Di Jakarta, ia mendapat pujian karena berhasil menyelenggarakan Jakarta E-Prix, membangun Jakarta International Stadium (JIS) - walau pun yang ini juga masih kontroversial, Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan integrasi moda JakLingko.

Untuk mengetahui sesuatu yang dianggap baik lainnya, Anda bisa mengunjungi situs resmi Anies Baswedan.
Pencitraan

Anies punya latar belakang yang kenyang di dunia organisatoris, akademisi, periset, dan komunikator. Tak salah ketika dalam beberapa debat presiden, kalangan warganet menjulukinya sebagai El Chef atau sang juru masak. Ia mampu menggoreng kata-kata saat berdebat.

Selain itu, sejak awal Anies juga menegaskan dirinya akan membawa ‘perubahan’ yang memposisikan dirinya merupakan oposan dari pemerintahan saat ini.

Hal ini terlihat saat secara implisit menolak pemindahan ibu kota ke IKN apa yang ia sebut produk hukum yang tak melalui proses dialog publik lengkap.

“Ia berusaha membawa narasi perubahan,” kata pakar komunikasi politik, Silvanus Alvin.

Berapa kekayaan Anies?

Kekayaan Anies totalnya Rp11,7 miliar, paling kecil di antara capres-cawapres lainnya. Dalam laporan harta kekayaan yang dirilis KPK, harta kekayaannya paling besar terkait dengan kepemilikan tanah dan bangunan.

Ia memiliki lima properti, tiga di Jakarta, dan sisanya berada di Sleman, Yogyakarta, dan Ponorogo. Kendaraannya Anies ditaksir total harganya Rp550 juta, yaitu Honda Odyssey, motor Vespa, dan Kawasaki EX250V.

Dari total harta kekayaannya itu, Anies juga tercatat masih memiliki utang sebesar Rp6,6 miliar.

Siapa Muhaimin Iskandar, cawapres yang mengusung 'gerakan perubahan'?

'September ceria' pantas menggambarkan momentum bersejarah bagi hidup Muhaimin Iskandar. Sebab, pada September 2023, ia dideklarasikan menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan, sekaligus merayakan usianya yang genap 57 tahun pada 24 September.

Pria yang akrab disapa Cak Imin bercerita bahwa hanya butuh waktu tiga hari baginya dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menerima pinangan Anies.

"Saya merasa proses ini berjalan cepat dan lancar, sesuai dengan doa saya Indonesia yang lebih baik dan bahagia. Dalam waktu hanya tiga hari kami konsolidasi, dalam waktu singkat juga mendapat restu dari para ulama," kata Cak Imin saat deklarasi, (02/09/2023). 

Namun di tengah keceriaan ini, pria kelahiran Jombang, Jawa Timur, ini sempat mendapat undangan yang tak diharapkan dari KPK.

Ia mengaku diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri pada 2012. Muhaimin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai menteri tenaga kerja dan transmigrasi saat itu.

"Saya sudah bantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar," kata Muhaimin di hadapan wartawan, di depan Gedung KPK, (07/09/2023). 

Pemeriksaan ini menjadi salah satu dari sederet kontroversi terbaru bagi anggota DPR-RI selama empat periode ini.
Rekam jejak Muhaimin

Abdul Muhaimin Iskandar, begitu nama lengkapnya, berusia 57 tahun. Lahir dari rahim ibu Muhassonah, dan memiliki ayah bernama Muhammad Iskandar, Muhaimin merupakan anak keempat dari enam bersaudara.

Ayahnya berasal dari Mojokerto, alumni Pesantren Lirboyo Kediri sekaligus guru di Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif, Jombang. Dari garis ibu, Ia juga salah satu cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Bisri Syamsuri pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang.

Ia memiliki hubungan kerabat dengan salah satu cucu KH Bisri Syamsuri, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai paman.

Jejak pendidikan diawali dari Madrasah Tsanawiyah Negeri di Jombang, yang dilanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri I di Yogyakarta.

Di pergulatan pendidikan pertama dan menengahnya, ia juga menyempatkan jadi staf pengajar di Pondok Pesantren Denanyar Jombang.

Setelah lulus dari Aliyah pada 1985, Cak Imin kemudian kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gadjah Mada sampai lulus 1991.

Di dalam kampus inilah, Cak Imin berenang di dalam pelbagai organisasi, terutama di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Puncaknya, ia menjabat sebagai ketua umum Pengurus Besar PMII periode 1994-1997.

Selain di PMII, Gus Imin juga terlibat dalam organisasi lainnya, yaitu Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Di bidang pendidikan, pada 2001, Cak Imin baru meneruskan magister ilmu komunikasinya di Universitas Indonesia.

Saat menjabat sebagai anggota DPR RI, Muhaimin memperoleh gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Airlangga.

Momentum penting karier politik Muhaimin

Karier politik Muhaimin mendapat terobosan pada 23 Juli 1998. Dalam momentum bersejarah ini, ia bersama para seniornya di NU termasuk Gus Dur mendirikan PKB, dan langsung didapuk sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB periode 1998 - 2022. Jabatan yang sama ia kembali emban sampai 2005.

Pada 2005, Muhaimin terpilih menjadi ketua umum PKB hasil Muktamar di Semarang, Jawa Tengah. Namun, pada 2008, terjadi konflik internal yang melibatkan Gus Dur dengan Muhaimin.

Pada akhirnya konflik ini dimenangkan Muhaimin melalui putusan Mahkamah Agung yang menyatakan PKB versi Muhaimin sebagai sah, dan menolak PKB kubu Gus Dur. Setelah konflik ini berlalu, Muhaimin juga tetap duduk tak tergoyahkan di kursi orang nomor satu PKB sampai hari ini.

Di luar konflik internal, karier menjadi wakil rakyat terbilang mulus. Sejak pemilu pertama era reformasi sampai hari ini, ia selalu terpilih sebagai anggota DPR-RI. Bahkan pada 1999, ia dinobatkan sebagai pimpinan DPR termuda dengan usia masih 33 tahun.

Bagaimanapun, ada satu momentum di mana ia harus meninggalkan gedung kura-kura pada periode 2009-2014 karena harus memenuhi permintaan Presiden SBY kala itu sebagai menteri tenaga kerja dan transmigrasi.

Bisa dikatakan ini adalah puncak karier politiknya sekaligus sebagai pejabat negara.

Kontroversi Muhaimin Iskandar

Tuduhan kepada Muhaimin menyalip AHY untuk menjadi pendamping Anies Baswedan sebagai cawapres sempat mengemuka, saat Partai Demokrat membuka suara atas keputusan kontroversial ini.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan “memang kami ditelikung dan ditinggalkan”.

Peluang manuver Muhaimin untuk menjadi cawapres Anies saat itu cukup terbuka lebar karena disebut-sebut muncul tawaran. Alhasil, peta koalisi bergerak. PKB menyeberang ke koalisi NasDem dan PKS, sementara Demokrat berkongsi dengan partai koalisi Prabowo-Gibran.

Seorang politikus dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran menggambarkan manuver Muhaimin: “belok enggak ngasih [lampu] sein”.

Selain itu, konflik kambuhan yang terus dihadapi Muhamin Iskandar adalah perselisihan internal PKB antara dirinya dengan keluarga Gus Dur.

Dalam sejumlah kesempatan, putri dari presiden ke-4 itu, Yenny Wahid mengatakan ayahnya telah dikudeta oleh Muhaimin dalam konflik yang terjadi periode 2005 - 2008.

Di sisi lain, Muhaimin mengatakan justru dirinya yang hendak didepak sebagai ketua PKB saat itu.

Dalam drama konflik internal yang kompleks, pada akhirnya pemerintah saat itu menetapkan PKB Muhaimin Iskandar sebagai yang sah.

Pada 2022, Muhaimin Iskandar juga menjadi salah satu elite politik yang menyerukan penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, penundaan pemilu baik untuk kepastian perekonomian nasional setelah terpuruk karena pagebluk.

Namun, wacana ini disebut pengamat pemilu sebagai membuat masyarakat bergejolak karena "akan memicu penyimpangan kekuasaan, atau penyalahgunaan kewenangan." 

Saat itu sebagian besar elit partai koalisi di pemerintahan Jokowi mewacanakan penundaan pemilu. Tapi dalam pilpres hari ini, Muhaimin Iskandar sudah mengambil posisi berbeda, yaitu oposan yang juga secara gamblang menolak IKN.

Selain itu, terdapat beberapa kali polemik yang menyorot ke arah Cak Imin, terutama awal-awal pembentukan koalisi-koalisi.

Cak Imin sempat menawarkan diri bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu yang saat itu di dalamnya terdapat PPP, Golkar dan PAN, “Saya siap bergabung asal capresnya saya," kata Muhaimin, (22/5/2022) seperti dikutip dari Kompas. 

Namun tawaran ini ditolak ketiga ketua partai dalam KIB, karena dinilai tidak masuk akal dan kongsi ini sendiri sudah punya nama capres.

Manuver PKB tak berhenti di situ. Mereka mengatur siasat untuk menggagas Koalisi Semut Merah dengan menggandeng PKS. Namun, upaya ini kandas, karena PKB segera merapat dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dikawal Gerindra.

Cak Imin juga punya rekam jejak dalam pemeriksaan di KPK selain yang terbaru pada September 2023 silam.

Jauh sebelum ini, suami dari Rustini Murtadho ini juga sempat tersandung kasus 'kardus durian' terkait suap anggaran Proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) sebesar Rp500 miliar. 

Kasus yang mengemuka di 2011, menunjukkan Muhaimin diperiksa KPK untuk dimintai klarifikasi terkait uang Rp1,5 miliar yang dibungkus kardus durian. Dalam sejumlah kesempatan Muhaimin membantah akan menerima uang tersebut.

"Siapapun yang mencatut nama saya, saya tidak pernah bertemu dan berkomunikasi bahkan dengan Sesdirjen saya tidak pernah membicarakan hal ini," kata Cak Imin.

Terlepas dari polemik yang pernah dihadapi politikus yang dibesarkan lingkungan pesantren ini, Muhaimin juga punya sejumlah catatan baik. Ia pernah tercatat menjadi pimpinan DPR-RI termuda pada 1999.

Lalu, saat menjabat menteri tenaga kerja, Cak Imin juga mengeluarkan peraturan yang membatasi penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing) pada 2012.

Kemudian, ia juga memperoleh penghargaan Koordinatoriat Wartawan Parlemen Awards 2021 sebagai Pimpinan DPR-RI humanis dan demokratis.
Pencitraan Cak Imin

Gus Imin beberapa kali membuat video yang memperlihatkan kebiasaan-kebiasaan anak pesantren. Misalnya, bermain kain sarung dengan mengubahnya menjadi selepetan.

Jargon ‘selepetan’ juga beberapa kali ia ungkap di debat cawapres sebagai upaya mendobrak kebuntuan dalam menghadapi suatu persoalan yang rumit.

Dalam komunikasi politik kepada publik, menurut analis, Muhaimin memang menunjukkan simbol keagamaan, serta mengedepankan narasi yang bernada humor satire.

Berapa kekayaan Muhaimin Iskandar?

Rp25,9 miliar, menurut laporan harta kekayaan yang dirilis KPK. Nilai harta kekayaannya ini dua kali lipat dari Anies Baswedan.

Hartanya lebih banyak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, sebanyak lima unit. Ia juga memiliki mobil Toyota Alphard hasil dari warisan, dan sebuah sepeda motor Piaggio yang dibeli sendiri pada 2007. (*)

Tags : Politik, Pilpres 2024, Indonesia, Pemilu 2024,