Apkasindo Gandeng UNRI untuk Permudah Petani Dapatkan Akses Dana Sawit BPDP

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menggandeng Universitas Riau (UNRI) untuk mempercepat akses petani sawit terhadap program sarana dan prasarana (sarpras) Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

"Apkasindo gandeng UNRI untuk permudah petani."

“Proposal ke BPDP harus dalam bentuk dokumen SID yang sangat teknis dan awam bagi petani sawit. Karena itu kami menggandeng Fakultas Teknik UR untuk membantu penyusunan dokumen tersebut,” kata Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr Ir Gulat Medali Emas Manurung MP C.IMA C.APO.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) bersama Fakultas Teknik Universitas Riau di Pekanbaru, Senin (11 Mei 2026).

Kerja sama ini difokuskan pada penyusunan dokumen survei, investigasi, dan desain (SID) yang menjadi syarat utama pengajuan bantuan pembangunan jalan dan jembatan di kawasan perkebunan sawit rakyat.

Gulat Medali Emas Manurung, mengatakan petani sawit selama ini kesulitan mengakses dana sarpras BPDP karena terbatasnya kemampuan penyusunan dokumen teknis.

Menurut Gulat, kerja sama tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas petani sawit rakyat, khususnya petani non-Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Ia mengungkapkan realisasi dana sarpras sawit di Riau masih relatif kecil dibandingkan provinsi lain. Padahal, Riau merupakan daerah dengan luas perkebunan sawit terbesar di Indonesia.

“Realisasi dana sarpras di Riau tahun lalu tidak lebih dari Rp5 miliar, sementara di provinsi lain seperti Sulawesi Selatan bisa mencapai ratusan miliar rupiah,” katanya.

Gulat menilai dana BPDP yang berasal dari pungutan ekspor sawit seharusnya dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk mendukung infrastruktur perkebunan rakyat.

Ia menyebut dana yang terkumpul dari levy sawit mencapai Rp36 triliun pada tahun lalu.

“Petani sawit terbebani levy sekitar Rp425 per kilogram TBS. Namun petani tidak keberatan sepanjang dana itu kembali untuk kepentingan sawit rakyat sesuai tujuan BPDP,” ujarnya.

Selain program sarpras, Gulat juga menyinggung program beasiswa BPDP yang bekerja sama dengan puluhan perguruan tinggi di Indonesia.

Menurutnya, pada tahun ajaran 2026 BPDP menyiapkan beasiswa penuh dan uang saku bagi sekitar 5.000 mahasiswa.

Sementara itu, Ketua Bidang Percepatan PSR dan Sarpras DPP APKASINDO, Eko Jaya Siallagan, menilai kerja sama dengan Fakultas Teknik UR dapat memperkuat peran akademisi lokal dalam pembangunan infrastruktur sawit di Riau.

Ia mendorong Fakultas Teknik UR membentuk lembaga atau pusat studi berbadan hukum agar dapat terdaftar sebagai rekanan resmi dalam proyek konsultan BPDP.

Dengan demikian, penyusunan desain jalan, jembatan, dan infrastruktur perkebunan bisa dikerjakan akademisi daerah.

Menurut Eko, pemanfaatan dana sawit, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, perlu diperkuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkebunan rakyat di Riau.

“Ini bisa membantu pemerintah daerah memperbaiki jalan dan jembatan di kawasan perkebunan sawit rakyat,” ujarnya.

Adapun kerja sama APKASINDO dan Fakultas Teknik UR juga mencakup penguatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Salah satu program awal yang akan dijalankan ialah survei perencanaan jalan di kawasan kebun sawit rakyat.

Dekan Fakultas Teknik Universitas Riau, Ahmad Fadli, menyambut positif kolaborasi tersebut.

Menurutnya, kerja sama ini membuka peluang lebih luas bagi dosen dan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pengembangan sektor perkebunan sawit berbasis teknologi dan kebutuhan lapangan. (*)