PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mempertanyakan ke Dinas Perkebunan (Disbun) Riau soal kegunaan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) yang tertera dalam penetapan harga sawit.
"Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) yang tertera dalam penetapan harga sawit masih hangat dibicarakan."
"Pada pasal 17 dijelaskan bahwa BOTL itu adalah hak petani. Biaya itu dipotong oleh perusahaan dan harus dikembalikan oleh perusahaan kepada petani dalam bentuk pembinaan," kata Ketua DPD Apkasindo Dumai, Zulfan Ismaini dalam kunjungan silaturahimnya ke Disbun Riau bersama 11 pimpinan DPD Apkasindo se-Provinsi Riau, Senin 7 September 2022 lalu.
"Perusahaan juga harus melaporkan hasil pembinaan itu kepada gubernur," sambung Zulfan yang baru saja menjabat Ketua DPD Apkasindo beberapa bulan terakhir ini.
Sejumlah hal disampaikan Apkasindo yang mewakili petani sawit swadaya di Riau.
Apkasindo juga mempertanyakan dana potongan BOTL yang tertera dalam penetapan harga sawit setiap pekannya.
Zulfan Ismaini juga mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2018, disebutkan bahwa potongan BOTL itu memang ada pada penetapan harga sawit. Namun, selama 2 tahun Permentan itu ada, potongan BOTL yang dilakukan oleh perusahaan di Riau, tidak dikembalikan kepada petani.
"Sampai saat ini para petani sawit tidak merasakan pembinaan dari perusahaan dengan dana potongan BOTL itu," kata Zulfan.
BOTL masih menjadi pertanyaan dari petani sawit saat ini.
Berdasarkan Permentan itu, disebutkan bahwa potongan BOTL dalam penetapan harga sawit ditetapkan sebesar 2,63%.
Diperkirakan, setiap pekan minimal ada Rp1 miliar lebih dana yang yang terkumpul dari potongan BOTL itu, dan merupakan hak petani.
"Setiap minggu itu ada Rp1 miliar lebih. Dan sudah berjalan 2 tahun. Kemana dana ini?," tanya Zulfan.
"Riau merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, penghasilan devisa sawit terbesar di Indonesia. Bahkan Riau, yakni FOB Dumai menjadi tolak ukur penetapan harga sawit di Indonesia, bahkan harga sawit dunia.
"Tapi dibalik hal ini, kesejahteraan petani Riau malah masih berada di bawah rata-rata," diyakinkan Zulfan.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulfadli, mengungkapkan, bahwa pihaknya juga tidak mengetahui di mana dana potongan BOTL itu terkumpul.
Pihak Disbun masih terkendala karena tidak ada Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang itu. "Saya belum dalami dananya itu kemana, karena saya baru di sini," ungkapnya.
Zulfadli mengatakan, saat ini pihaknya juga tengah membahas Pergub yang mengatur tentang penetapan harga sawit tersebut. Dengan pergub tersebut, nantinya baru jelas seperti apa pengelolaan dana BOTL tersebut.
"Minggu ini saya cek di mana posisinya (berkas pergub, red). Mudah-mudahan dua minggu lagi sudah bisa kita panggil lagi pihak terkait ( terutama Apkasindo) untuk membahas ini," katanya.
Tetapi pihak Disbun Riau mengaku belum bisa memastikan kapan pergub itu akan selesai. (*)
Tags : Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo Riau, Apkasindo Pertanyakan BOTL, Kesejahteraan Petani Sawit Memprihatinkan,