AS Jatuhkan Sanksi pada Para Pemimpin Militer yang Lakukan Kudeta Myanmar
INTERNASIONAL - Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyetujui perintah eksekutif untuk menjatuhkan sanksi terhadap para pemimpin kudeta Myanmar. Sanksi dijatuhkan terhadap para pemimpin militer, keluarganya, dan bisnis yang terkait dengan mereka.
AS juga mengambil langkah memblokir akses militer terhadap dana pemerintah Myanmar yang disimpan di AS senilai US$1 miliar atau Rp14 triliun. Sanksi itu dijatuhkan ketika seorang perempuan yang tertembak di kepala saat berunjuk rasa menentang kudeta meregang nyawa di sebuah rumah sakit di ibu kota Nay Pyi Taw. Mya Thwe Thwe Khaing terluka pada Selasa (09/02) ketika polisi berupaya membubarkan pengunjuk rasa menggunakan meriam air, peluru karet dan peluru tajam.
Pegiat HAM mengatakan luka yang dialami perempuan itu konsisten dengan luka akibat peluru tajam. Ribuan ribu orang turun ke jalan berunjuk rasa menentang kudeta pekan lalu, yang menggulingkan Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar - negara yang juga dikenal sebagai Burma - meskipun larangan kerumunan dan jam malam diterapkan baru-baru ini. Sejumlah orang dilaporkan mengalami cedera serius imbas dari aksi polisi yang memperkuat penggunaan kekuatannya, namun sejauh ini tak ada korban jiwa.
Biden menyerukan agar kudeta dibatalkan dan para pemimpin, termasuk Suu Kyi, dibebaskan. "Orang-orang Burma membuat suara mereka didengar dan dunia menyaksikan," ujar Biden, seraya berjanji untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan. "Seiring unjuk rasa yang terus meluas, kekerasan terhadap mereka yang menggunakan hak demokratis mereka tidak dapat diterima, dan kami terus menyerukannya," tambah Biden.
Ia mengatakan, pemerintahannya akan mengidentifikasi sasaran sanksi pada putaran pertama minggu ini, meskipun beberapa pemimpin militer Myanmar telah masuk daftar hitam atas kekejaman terhadap Muslim Rohingnya. "Kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat. Kami membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Burma, sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan bidan lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma," kata Biden dirilis BBC News..
Ini adalah kali pertama Biden menjatuhkan sanksi sejak ia menjabat bulan lalu. Militer telah melakukan penggerebekan dan melakukan lebih banyak penangkapan di tengah aksi protes dan demonstrasi yang terus berlanjut. Penangkapan baru-baru ini termasuk terhadap pejabat pusat dan pemerintah daerah yang bekerja untuk komisi pemilihan umum, yang menolak mendukung tudingan militer terkait kecurangan pemilu pada November lalu.
Pemilu itulah yang membawa partai Liga Nasional untuk Perdamaian (NLD), yang dipimpin Suu Kyi, ke tampuk kekuasaan. Sementara itu, Mya Thwe Thwe Khaing - pengunjuk rasa yang tertembak peluru aparat - hingga saat ini masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Ia merayakan ulang tahunnya ke-20 hari ini. Saudara perempuannya, Mya Tha Toe Nwe, yang juga turut berunjuk rasa, mengatakan harapan hidup saudaranya sangat kecil. "Ini sangat menyedihkan hati," tuturnya.
"Kami hanya punya ibu, ayah kami sudah meninggal dunia. Saya anak tertua dari empat bersaudara, ia yang termuda. Saya tidak bisa menghibur ibu, kami kehilangan kata-kata."
Unjuk rasa sebelumnya terhadap pemerintahan militer - yang menguasai negara itu selama puluhan tahun - terjadi pada 1988 dan 2007, dengan sejumlah besar demonstrasi terbunuh oleh pasukan keamanan. Setidaknya 3.000 pengunjuk rasa tewas pada 1988 dan setidaknya 30 orang kehilangan nyawa mereka pada 2007. Ribuan orang dipenjara selama kedua rangkaian peristiwa tersebut. Militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari setelah sebelumnya partai yang dimpin Suu Kyi, NLD, menang secara telak dalam pemilu November lalu.
Angkatan bersenjata mendukung oposisi, yang menuntut pemungutan suara ulang, mengklaim penipuan yang meluas. Kudeta itu dilakukan ketika sesi baru parlemen akan dibuka. Suu Kyi berada dalam tahanan rumah dan didakwa memiliki walkie-talkie yang diimpor secara ilegal. Banyak pejabat NLD lainnya juga telah ditahan.
Empat hal tentang Myanmar
Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, telah lama dianggap sebagai negara paria saat berada di bawah kekuasaan junta militer yang menindas dari tahun 1962 hingga 2011
Liberalisasi bertahap dimulai pada 2010, yang mengarah pada pemilihan bebas pada 2015 dan pelantikan pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin oposisi veteran Aung San Suu Kyi pada tahun berikutnya.
Operasi militer terhadap di Negara Bagian Rakhine telah mendorong lebih dari setengah juta Muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, yang oleh PBB disebut sebagai "contoh pembersihan etnis"
Aung San Suu Kyi dan pemerintahannya digulingkan dalam kudeta militer pada 1 Februari menyusul kemenangan telak NLD dalam pemilihan November.
