PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menilai masih banyak proyek Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang bermasalah.
"Banyak proyek Pemprov Riau bermasalah seperti salah satunya proyek payung raksasa (panyung elektrik)."
"Betul, memang gubernur itu penanggungjawab. Tapi gubernur 'kan sudah memberi kepercayaan pada jajarannya untuk pelaksanaan itu dilakukan sesuai rencana," kata anggota dewan fraksi PAN, Ade Hartati pada wartawan, Selasa (28/3/2023).
Menurutnya, rusaknya payung raksasa di Masjid Agung Annur Riau, Kota Pekanbaru pasca hujan dan angin kencang sebagai proyek Pemprov Riau yang bermasalah untuk kesekian kalinya.
Ia mencatat, sebelum payung raksasa itu, proyek Jembatan Sail, pembangunan Makorem, asrama mahasiswa di Yogyakarta hingga Alquran Center di Pekanbaru semuanya memiliki masalah.
"Tapi sudah berkali-kali ada kejadian seperti ini. Jadi sepertinya ada hal yang harus menjadi perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum," sebutnya.
Ade berharap Gubernur Riau, Syamsuar bersikap lebih tegas kepada jajarannya dan tidak mudah percaya jika laporan yang diterima selalu baik, karena kenyataannya di tengah jalan selalu ada masalah.
"Jadi memang sepertinya pak gubernur jarus lebih tegas dan lebih bertindak selaku kepala daerah yang memiliki kewenangan penuh. Jangan mudah percaya dengan laporan-laporan dari jajaran beliau bahwa ini sudah selesai, ini sudah baik, ini begini begitu," ujarnya.
Gubri Syamsuar, lanjut Ade, harus mau bersikap terbuka dan mendengarkan masukan dari pihak lain di luar jajarannya.
"Beliau harus mau mendengarkan masuk-masukan dari banyak pihak, karena riau ini tidak mungkin bisa diselesaikan satu atau sekelompok orang, tapi harus bersama-sama," sebutnya.
Sementara Anggota DPRD Riau dari fraksi PAN, Mardianto Manan, mengatakan perlu dibentuknya tim independen yang mengkaji kualitas payung raksasa Masjid An-Nur. Seperti diketahui proyek itu dari Dinas PUPR Pemprov Riau.
Pasalnya, pembangunan enam buah payung yang menghabiskan dana Rp42 miliar itu dirasa terlalu mahal. Kualitas payung itu juga dipertanyakan karena roboh setelah diterpa hujan dan angin kencang beberapa hari lalu.
"Saya ragukan kualitas konstruksi dari alat (payung) yang akan dibangun tadi itu. Apakah bahannya mungkin, atau tulang-tulangnya. Atau mungkin bahan besinya dan lain-lain. Saya rasa ini perlu dikaji oleh tim independen yang ahli konstruksi dan ahli pengadaan barang dan jasa," kata dia, Selasa (28/3/2023).
Anggota dewan yang juga dikenal sebagai akademisi pengamat tata kota itu menyebut pengkajian tidak bisa diserahkan kepada Dinas PUPR Pemprov Riau seluruhnya. Karena dikhawatirkan akan membela kontraktor yang mengurusi pembangunan payung tersebut.
"Saya pikir mungkin (Dinas PUPR) akan berpihak ke situ (kontraktor). Karena bagaimanapun antara pemberi tender dan pemenang tender pasti nanti, saya menduga, ada main-main mata. Jadi serahkan pada tim independen yang ahli," sebutnya.
Mardianto menambahkan bahwa pembangunan payung raksasa yang terinspirasi dari payung di Masjid Nabawi itu tidak hanya dilakukan oleh Provinsi Riau. Tetapi juga di beberapa daerah lain di Indonesia. Namun anggaran di Riau jauh lebih besar.
"Nilai proyek Rp42 miliar ini sebenarnya ada standardisasi, ada mungkin pengadaan itu yang mengharuskan dananya segitu. Paling-paling kita bisa membandingkan dengan tempat lain yang konon kabarnya Riau jauh lebih besar dibandingkan tempat lain itu. Tempat lain justru dengan Rp10-15 miliar saja sudah bisa (dibangun). Apalagi ini hanya enam payung keluar Rp42 miliar, karena itu perlu dilakukan kajian-kajian," katanya. (*)
Tags : Banyak Proyek Pemprov Riau Bermasalah, Legislatif: Seperti Proyek Payung Raksasa Perlu Diusut,