
SIAK - Bupati Siak Afni Zulkifli berkomitmen untuk melunasi tunda bayar kegiatan Pemerintah Kabupaten Siak 2024 dengan melakukan evaluasi anggaran belanja pada tiap OPD tahun anggaran 2025.
"Pemkab Siak lakukan tunda bayar setelah lakukan evaluasi anggaran belanja."
"Keuangan daerah saat kami mulai menjabat ini bukan dari 0, tetapi dari minus Rp327 miliar. Ini adalah utang yang harus dibayar dan baru dilunasi sedikit, masih ada hampir Rp300 miliar lagi," kata Bupati Afni Z, Jumat (20/6).
Bupati Afni bersama wakilnya Syamsurizal intens menggelar rapat siang dan malam bersama seluruh OPD membahas efisiensi atau penghematan belanja dalam postur APBD Siak.
Anggaran yang dapat dihemat sebesar Rp300 miliar lebih, dengan kebijakan itu bisa menutup utang tunda bayar Pemkab Siak dalam tahun ini.
Pemkab Siak mengalami defisit dan tunda bayar sebesar Rp327 miliar, baru diangsur sebesar Rp40 miliar kepada sembilan OPD. Artinya masih sisa Rp287 miliar lagi yang harus dilunasi secara bertahap.
Bupati Afni menerangkan, postur APBD Siak 2025 diasumsikan pada angka Rp3,1 triliun, kenyataannya setelah dikoreksi hanya mampu di angka Rp2,1 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berpotensi di angka Rp500 miliar.
"Kita berharap tidak ada pergeseran dana transfer pusat ke Siak, di mana angkanya itu Rp1,7 triliun tapi kami koreksi hanya Rp1,6 triliun. Artinya itu yang bisa dilaksanakan tahun ini," bebernya.
Kondisi ini memaksa Afni memutar otak agar Siak bisa menuju kemandirian fiskal. Berbagai sektor akan ditingkatkan untuk menambah pendapatan daerah termasuk dari BUMD yang dinilai belum menguntungkan secara maksimal.
"Inilah yang ke depan akan kita tingkatkan agar ruang fiskal menuju kemandirian dengan potensi yang ada dan tidak hanya berharap dana transfer pusat. Dari pendapatan lain-lain terutama dari BUMD yang saya lihat masih kurang berkontribusi secara maksimal terhadap pendapatan daerah," katanya.
Meski kondisi keuangan daerah defisit, Afni tetap berikhtiar untuk menjalankan janji-janji politiknya secara bertahap.
Beberapa program yang telah disusun akan dicicil sesuai kemampuan keuangan daerah.
Salah satu program yang bisa berjalan adalah pakaian seragam sekolah gratis yang direncanakan mulai Oktober 2025.
Ia mengaku seragam sekolah gratis jauh dari yang dia konsep di awal sebab terkendala anggaran, skemanya berubah dari yang diwacanakan seragam dibuat oleh UMKM di Siak, sementara akan disalurkan anggarannya ke pihak sekolah di tingkat TK hingga SMP khususnya berstatus negeri.
"Kami bukan pesulap, harus ada tahapan dan prosedurnya, maka kami memprioritaskan untuk membayar utang dulu. Biar tahun ini kita berdarah-darah, tahun 2026 kita tertengkak-tengkak, tetapi tahun 2027 mudah-mudahan kita sudah mulai bisa berjalan normal lalu berikutnya kita sudah mulai berlari untuk kemaslahatan masyarakat," katanya.
Afni langsung memberi contoh bagaimana berhemat kepada bawahannya.
Ia menolak untuk pengadaan mobil dinas baru bupati dan wakil bupati Siak, memangkas pertemuan bersifat seminar sampai 50 persen dari anggaran, memangkas perjalanan dinas hingga 50 persen, dan mencoret kegiatan yang tidak berdampak pada masyarakat.
Meskipun dilakukan efisiensi besar-besaran, tetapi Afni tidak mengganggu anggaran gaji dari ASN, dan TPP diupayakan untuk dibayarkan apalagi sudah menunggak kurang lebih selama 4 bulan.
Dengan ruang fiskal yang begitu sempit, Afni memohon maaf kepada masyarakat Siak karena tak dapat berbuat banyak untuk memenuhi janji-janji politiknya. Ia terpaksa menunda beberapa program kerjanya dan memprioritaskan pelunasan tunda bayar.
"Kami belum bisa berbuat maksimal, namun demikian APBD terus berjalan dan kami tak boleh mengeluh, kami harus tetap fokus bekerja," katanya.
Afni mengatakan konsep pemerintahan yang dia pimpin harus transparan, untuk itu Afni selalu mempublikasikan perkembangan keuangan daerah kepada masyarakat, supaya masyarakat teredukasi dengan baik dan seluruh pihak dari pentahelix bisa mengawasi kinerja pemerintahannya. (*)
Tags : bupati siak afni z, bupati lunasi tunda bayar, bupati siak lakukan evaluasi anggaran belanja,