China Gelar Latihan Militer 'Untuk Lindungi Kedaulatan'

INTERNASIONAL - China mengatakan tengah menggelar latihan militer di dekat Selat Taiwan untuk "melindungi kedaulatannya", bahkan ketika seorang pejabat tinggi Amerika Serikat tengah berkunjung ke Taiwan.

Latihan militer itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington, dan ketika AS menunjukkan dukungannya terhadap Taiwan. China menganggap Taiwan - yang memiliki pemerintahan sendiri - sebagai bagian wilayah provinsinya yang memisahkan diri.

Keith Krach adalah pejabat tingkat tertinggi dari Kementerian Luar Negeri AS yang mengunjungi pulau itu. Pada Jumat (18/09), Juru bicara Kementerian Pertahanan China, Ren Guoqiang menuduh AS dan Taiwan "meningkatkan kolusinya, yang acapkali menyebabkan gangguan", meskipun dia tidak menyebut ihwal kunjungan dirilis BBC News.

Dia mengatakan kepada wartawan bahwa "menggunakan Taiwan untuk mengontrol China" atau mencoba "mengandalkan orang-orang asing untuk meningkatkan reputasi dirinya sendiri" adalah khayalan belaka. "Mereka yang bermain api akan terbakar," ujarnya.

Ren tidak memberikan rincian tentang latihan militer, yang melibatkan Pasukan Pembebasan Rakyat, tetapi menggambarkannya sebagai "sah dan perlu bagi China daratan untuk melindungi kedaulatan dan integritasnya". Pasukan ini mengikuti latihan berskala besar yang digelar selama dua hari di lepas pantai di barat daya Taiwan, pekan lalu.

Washington mengatakan Krach, yang merupakan Wakil Menteri Urusan Ekonomi AS, mengunjungi Taiwan untuk menghadiri upacara peringatan mendiang presiden Lee Teng-hui pada hari Sabtu. Kemudian pada hari Jumat (18/09) dia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen untuk makan malam di kediaman resminya. Namun, tidak ada acara yang terbuka untuk media dalam agendanya.

Kunjungan itu dilakukan saat hubungan AS-China anjlok ke titik terendah dalam beberapa tahun. Kedua negara terlibat perang dagang yang sengit sejak 2018, mengalami bentrokan akibat pandemi virus korona, dan saling tuduh adanya spionase yang ditandai meningkatnya penangkapan terhadap terduga mata-mata China di AS dalam beberapa bulan terakhir.

Hubungan yang makin memburuk ini juga mempengaruhi bidang lainnya, termasuk tindakan keras AS terhadap perusahaan teknologi China dan pencabutan visa bagi mahasiswa-mahasiswa China. Walaupun AS tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, peraturan perundang-undangan Taiwan yang diteken pada 1979 mengizinkannya untuk menjual alutsista ke Taiwan.

Ketika seorang anggota kabinet AS bertemu dengan Presiden Tsai di Taipei bulan lalu, China meresponsnya dengan kemarahan. "Kami mendesak AS ... agar tidak mengirimkan sinyal yang salah kepada elemen-elemen 'kemerdekaan Taiwan' supaya menghindari kerusakan parah pada hubungan China-AS," kata juru bicara kementerian luar negeri negara itu pada saat itu. (*)