Dampak Kebijakan Larangan Ekspor CPO: Menko Perekonomian Minta Gubri Menunggu Keputusan Presiden

PEKANBARU - Dampak dari kebijakan pemerintah usat tentang larangan ekspor Crude Palm Oil/CPO, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto minta Gubernur Riau (Gubri) menunggu keputusan presiden.

"Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menemui Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, pada Rabu 18 Mei 2022 kemarin."

"Sehubungan dengan dampak kebijakan pemerintah pusat yang melarang ekspor minyak sawit kita sudah sampaikan permasalahan-permasalahan hasil pertemuan kita kemarin dengan para petani sawit, asosiasi pengusaha kebun sawit, PKS (Pabrik Kelapa Sawit) ke Menko Perekonomian," kata Gubri Syamsuar, Kamis (19/5/2022).

Dalam pertemuan itu Gubri datang bersama gubernur-gubernur provinsi penghasil kelapa sawit lainnya di Indonesia. Sebab, kata Gubri, kebijakan larangan ekspor CPO itu tidak hanya berdampak di Provinsi Riau tapi juga provinsi lain.

Sebelumnya, Gubri memang telah mengadakan Rapat Koordinasi Pasca Kebijakan Pemerintah terhadap Larangan Ekspor CPO antara pemerintah dengan 11 bupati dan walikota se-Provinsi Riau, perwakilan pengusaha kelapa sawit, asosiasi petani sawit dan stakeholder terkait di Balai Pauh Janggi, Selasa 17 Mei2022.

Dalam pertemuan itu para petani sawit mengeluhkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang terjun bebas akibat larangan ekspor CPO sedangkan harga pupuk mahal. Hal tersebut membuat penghasilan petani sawit turun drastis bahkan tidak ada sama sekali.

PKS pun mengeluhkan tangki penampungan mereka yang sudah penuh dan diperkirakan tidak akan mampu menampung lagi. Agar tangki kosong, harus dilakukan penjualan atau ekspor, sedangkan pemerintah melarang hal tersebut.

"Saya juga rapat dengan beberapa gubernur yang daerahnya penghasil sawit, mereka juga menyampaikan persoalan sama," ujar Gubri.

Menko Perekonomian, kata Gubri, merespon persoalan-persoalan tersebut dengan serius dan meminta provinsi-provinsi penghasil sawit di Indonesia untuk menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.

"Intinya pemerintah pusat sangat merespon serius persoalan ini, dan kita diminta menunggu sampai dua minggu ke depan ini. Jadi kita tunggu keputusan Presiden," tutup Gubri. (*)