Dedi Mulyadi, Gubernur yang Peduli dengan Kemiskinan Ditengah Krisis Melanda Jabar 

JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menekan angka kemiskinan warganya dalam waktu tiga tahun ke depan.

Dalam upaya mencapai target tersebut, mantan Bupati Purwakarta ini telah menyiapkan sejumlah strategi pembangunan.

Laporan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, mengungkapkan bahwa saat ini jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 3,65 juta orang.

"Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 0,06 persen dibandingkan dengan September 2024, yang mencatatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,67 juta orang berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar," kata Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar telah melaksanakan strategi gubernur dalam lima tahun untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Pada dua tahun pertama, fokus utama Pemprov Jabar adalah penyelesaian infrastruktur dasar seperti jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

"Dari infrastruktur yang sudah membaik, kami berharap terjadi pertumbuhan ekonomi melalui pergerakan barang dan orang," ucap Dedi Mulyadi pada media, Jumat (25/7).

Selanjutnya, pada periode 2027-2029, pembangunan akan difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sejumlah program pelatihan telah disiapkan, dan masyarakat akan diberikan akses permodalan serta kemudahan perbankan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

"Pengembangan kawasan strategis seperti Bodebekpunjur, Cekungan Bandung, dan Rebana di Jawa Barat Selatan menjadi prioritas sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini diharapkan dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja seluas mungkin," tambahnya.

Di sektor investasi, Pemprov Jabar sedang menghapus praktik percaloan tenaga kerja dengan menerapkan sistem digitalisasi, sebagai bagian dari upaya memberikan rasa aman bagi para investor.

Dedi Mulyadi juga memastikan bahwa perbaikan infrastruktur di kawasan industri dan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara terpadu merupakan bagian dari upaya tersebut.

"Pak Gubernur sedang mengupayakan beberapa wilayah di Jawa Barat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini akan memberikan berbagai insentif, seperti pengurangan atau penghapusan pajak serta kemudahan perizinan bagi investor," pungkasnya.

Namun Gubernur Jawa Barat ini menjadi sorotan.

Bukan karena gebrakan kebijakan atau lompatan pembangunan, tapi karena aktivitasnya yang makin sering muncul di media sosial.

Julukan “Gubernur Konten” pun mulai melekat karena lebih sering terlihat ‘nangkring’ di TikTok, Instagram, atau YouTube ketimbang mengulas langsung masalah serius di daerah.

Padahal, kondisi di lapangan jauh dari kata baik-baik saja. Kemiskinan di Jawa Barat makin dalam, dan nasib petani makin terpuruk.

Begitu gambaran yang disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, Acuviarta Kartabi, menanggapi rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut data BPS Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Jabar memang mengalami penurunan tipis menjadi 3,65 juta jiwa atau 7,02 persen dari total penduduk. Namun, jangan buru-buru lega.

“Jangan hanya melihat turunnya angka, tapi lihat kualitasnya. Indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) justru naik, artinya mereka yang miskin sekarang makin sulit keluar dari garis kemiskinan,” kata Acuviarta, Kamis (18/9).

Untuk diketahui, indeks kedalaman kemiskinan (P1) naik dari 1,05 ke 1,17, sementara indeks keparahan kemiskinan (P2) melonjak dari 0,24 ke 0,29.

Kenaikan ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin kini bukan hanya banyak, tetapi juga berada semakin jauh dari garis minimum pengeluaran layak.

“Ini artinya upaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mereka jauh lebih berat. Kemiskinan yang dalam dan parah adalah bom waktu sosial kalau tidak segera ditangani serius,” tegasnya.

Tak hanya angka kemiskinan yang mengkhawatirkan. Kesejahteraan petani di Jawa Barat juga kian merosot. BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) per Agustus 2025 mengalami penurunan sebesar 0,53 persen, menjadi 115,61.

Penurunan ini menunjukkan bahwa daya beli petani terus menurun, karena pengeluaran mereka makin besar dibanding pendapatan dari hasil tani.

“Ini tanda bahwa kehidupan petani makin berat. Biaya produksi naik, harga jual tetap atau bahkan turun. Sementara konsumsi rumah tangga tetap tinggi,” jelas Acuviarta.

Ia menyarankan agar pemerintah provinsi tak hanya mengandalkan program formalitas, tetapi mendorong hilirisasi pertanian dan perkebunan agar petani tak hanya menjual bahan mentah, tapi bisa menikmati nilai tambah dari hasil olahan.

“Selama ini petani hanya jadi buruh tanah. Kalau tidak didorong masuk ke hilirisasi, jangan harap kesejahteraan naik,” ujarnya.

Di tengah semua data tersebut, publik mulai mempertanyakan fokus Gubernur Dedi Mulyadi. Meskipun dikenal dekat dengan masyarakat melalui kontennya yang humanis, namun banyak pihak menilai kehadirannya dalam dunia nyata untuk menyelesaikan persoalan strategis masih minim terasa.

“Pak Gubernur boleh saja populer di medsos, tapi masyarakat butuh solusi nyata, bukan hanya view dan like,” celetuk seorang netizen dalam komentar yang viral di salah satu unggahan sang gubernur.

Sementara itu, di berbagai daerah, mulai dari krisis sekolah negeri di Depok, jalan rusak di daerah priangan, hingga irigasi rusak di Karawang, semua menumpuk jadi pekerjaan rumah yang belum ditangani tuntas.

“Pemimpin itu bukan cuma tampil di layar, tapi hadir dalam masalah. Jangan sampai branding lebih besar dari kinerja,” tambah Acuviart

Kini publik Jabar menanti apakah Dedi Mulyadi akan terus sibuk di dunia digital, atau mulai kembali turun ke akar persoalan yang menghimpit warga: kemiskinan struktural, ketimpangan desa-kota, dan rendahnya nilai ekonomi pertanian.

Banyak yang berharap, kritik dan data ini bukan dianggap sebagai serangan politik, melainkan sebagai alarm peringatan agar arah pembangunan kembali ke jalur semestinya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sepertinya tidak memiliki program yang konkret untuk menekan angka kemiskinan yang melanda daerahnya.

Sejauh ini Pemprov Jabar tidak ada program khusus dalam pengentasan angka kemiskinan.

Pembagian bansos atau program pemberdayaan masyarakat juga nyaris tidak terdengar.

Bahkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Sosial (Dinsos) pada tahun anggaran 2025 ini mengalami pemotongan anggaran cukup signifikan.

Dinsos Jabar pada 2025 hanya mendapat jatah alokasi hanya Rp150 miliar. Padahal peran dari Dinsos sangat vital dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

Begitupun pada OPD-OPD lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan.

Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu, lebih memilih pengentasan kemiskinan dengan caranya sendiri. Yaitu menekan angka pengangguran dan peningkatan kualitas pendidikan.

Menurutnya, angka pengangguran di Jawa Barat harus ditekan dengan cara penyerapan lapangan pekerjaan.

Khususnya untuk sektor Industri. Selain itu, KDM lebih memperhatikan pengoptimalkan peningkatan kesejahteraan usaha petani.

Artinya menyiapkan lapangan kerja baru untuk menyerap para tenaga kerja. Ketersediaan lapangan kerja itu bisa digenjot dengan pertumbuhan industri-industri di Jawa Barat yang saat ini berkembang. Terlebih peningkatan investasi juga tinggi.

“Industrinya kan sekarang sudah bergerak seperti di Indramayu, tuh. Sudah bergerak di Subang, sudah bergerak ke Majelengka. Nanti juga akan ada siklus ekonomi yang terjadi," kata Dedi KDM, Rabu (17/12).

Mantan Bupati Purwakarta itu melanjutkan, untuk mendukung penyediaan tenaga kerja yang berkualitas maka pendidikan juga diperbaiki.

Menurutnya, pola pendidikan khususnya di SMK yang selama ini dilakukan tidak singkron dengan kebutuhan tenaga kerja atau industri.

Sehingga pola dan sistemnya harus dibenahi. “Jadi ini sudah jadi prioritas Pendidikan harus baik, sekolah juga sekarang diperbaiki,’’ cetus KDM.

KDM menilai, persoalan lebih sektoral terkait kemiskinan di wilayah Jabar Selatan.

Menurutnya, banyak masyarakat bekerja di sektor pertanian atau perkebunan mendapatkan upah rendah.

“Mereka yang kerja di kebun sayur, mereka di kebun teh, rata-rata upahnya di bawah Rp 30 ribu, ” cetusnya.

Untuk itu sebagai solusi, dengan cara merubah status mereka menjadi petani penggarap atau bukan lagi buruh atau kuli dengan begitu, para petani dapat penghasilan mencukupi.

Meski begitu, untuk komoditi tanaman yang ditanam tidak boleh diubah. Para petani harus diajarkan pola menanam dan menjaga ekosistem lingkungan di kawasan dataran tinggi.

“Kasus Pangalengan misalnya, mereka kan kebanyakan kuli. Makanya ini skema akan diupayakan dirubah, ” cetusnya.

Hal itu juga akan dikolaborasikan dengan lahan-lahan Perhutani. Skema ini tujuannya agar upah para petani bisa lebih meningkat.

Masalah kemiskinan di Jawa Barat mendapat sorotan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian Bappenas, Jayadi mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi kemiskinan dan ketipangan dalam pendapatan masyarakat masih jadi persoalan.

“Hasil evaluasi triwulan ketiga 2025 menunjukkan tantangan serius dalam pemerataan kesejahteraan di Jawa Barat,’’ ujar Jayadi.

Menurutnya, tingkat kemiskinan Jawa Barat masih berada di atas rata-rata nasional. Lebih miris lagi kemiskinan banyak terkonsentrasi di wilayah kawasan Rebana.

Jayadi juga memaparkan, konsentrasi kemiskinan di wilayah Selatan Jawa Barat sangat signifikan. Hampir sekitar seperempat penduduk miskin ini berada di wilayah Jawa Barat bagian Selatan.

‘’Itu kalau lihat dari data yang ada,” ujarnya.

Jayadi berpendapat, seharusnya strategi penanggulangan kemiskinan di Jabar harusnya banyak difokuskan pada penyediaan layanan dasar, terutama di desa dan perdesaan.

Peningkatan aksesibilitas, pengurangan beban pengeluaran, terutama dengan beberapa program-program kegiatan bansos dan jaminan sosial yang biasa dilakukan di beberapa daerah.

Di sisi lain, Jayadi mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat relatif stabil dan melebihi target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Selain itu, dari sisi pertumbuhan ekonomi ini de­ngan rata-rata di 3 triwulan tahun 2025 ini rata-rata 5,14 persen di mana masih berada di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 5,1 persen.

Akan tetapi, kendala ketimpangan pendapatan masih membayangi capaian tersebut. Masalah ini masih menjadi pekerjaan rumah. Dimana rasio gini masih di atas target Rencana Kerja Pemerintah pada 2025.

‘’Saya berharap data akhir tahun dari BPS dapat menunjukkan hasil yang lebih optimal,’’ pungkasnya. (*)