Alat Elektronik Banyak Rusak dan Pelanggan Merugi Gara-gara Blackout Sumatera, 'PLN Wajib Beri Kompensasi'

PEKANBARU - Pemadaman listrik massal (blackout) yang melumpuhkan hampir seluruh wilayah Sumatra pada Jumat malam 22 Mei 2026 tak hanya meninggalkan kegelapan, tetapi juga memicu kerusakan alat elektronik milik warga hingga menimbulkan kerugian materiil.

"Alat elektronik banyak rusak dan pelanggan merugi."

"AC saya langsung rusak pas listrik menyala malam itu. Awalnya sempat hidup, tapi tiba-tiba terjadi low voltage. Tegangan listrik naik-turun, lalu terdengar suara mati mendadak. Setelah itu AC tidak bisa menyala lagi," keluh Awang, warga jalan Adi Sucipto, Pekanbaru, Sabtu (23/5).

Bagi Awang, malam itu berubah menjadi petaka saat aliran listrik mulai dipulihkan secara bertahap.

Bukannya kembali menikmati udara sejuk, perangkat Air Conditioner (AC) dan sejumlah bohlam lampu di rumahnya justru rusak akibat tegangan listrik yang tidak stabil.

Kondisi tersebut semakin menyulitkan karena Sugiyanto memiliki dua anak balita yang harus bertahan di tengah cuaca panas tanpa pendingin ruangan.

"Anak-anak jadi rewel karena kamar panas dan pengap," ujarnya.

Hal serupa dialami tetangganya, Yugi.

Ia mengaku dua unit kipas angin di rumahnya rusak akibat lonjakan tegangan listrik pasca-blackout.

"Ada dua kipas angin saya yang langsung rusak akibat low voltage ini. Saya juga punya dua anak kecil yang sangat membutuhkan kipas agar bisa tidur nyaman," katanya.

Yugi mengaku kini harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki perangkat elektronik yang rusak.

Tetapi dampak blackout juga dirasakan pelaku usaha kecil seperti Heri.

Heri, penjual teh es gerobak di Pekanbaru, mengaku aktivitas usahanya lumpuh karena kelangkaan es batu di pasaran.

Ia berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Kami berharap ada perbaikan sistemik terhadap manajemen pembangkit PLN atas insiden ini," tutupnya.

Sementara itu, Bareskrim Polri mengumumkan tidak ada sabotase terkait padamnya listrik di seantero Sumatra.

Dugaan sementaranya mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrem yang mengganggu sistem kelistrikan.

"Sampai dengan saat ini bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya sabotase ataupun unsur kesengajaan. Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Lebih berbentuk serabut, kalau saboase pasti potongannya lebih rapi," kata Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin dalm jumpa pers, Senin (25/05).

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, menegaskan PLN mesti memikul tanggung jawab penuh untuk melakukan percepatan pemulihan.

Namun, pemulihan saja tidak cukup. YLKI mendesak evaluasi menyeluruh serta penerapan mekanisme mitigasi risiko yang lebih andal, khususnya melalui pembangunan dan optimalisasi sistem yang mumpuni untuk memastikan keandalan distribusi listrik

Secara terpisah, pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Wahyudi Kumorotomo juga menekankan kegagalan sistem yang terjadi berulangkali menunjukkan bahwa monopoli pasokan listrik yang disediakan oleh PLN sudah saatnya ditinjau ulang.

Ketua YLKI, Niti Emiliana menyampaikan keprihatinan dan menyayangkan adanya kejadian ini.

Niti menegaskan adanya kewajiban kompensasi dari penyedia listrik selama realisasi mutu pelayanan tidak sesuai standar. Ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025.

"Hal ini tentu harus menjadi pengingat bagi PLN untuk meningkatkan keandalan sistem distribusi dan transmisi mereka. Karena biaya kompensasi konsumen akan menjadi beban finansial yg berat bagi korporasi," ujar Niti.

Ia menambahkan PLN wajib menempatkan investasi pada keandalan sistem sebagai prioritas utama untuk menghindari kerugian bagi masyarakat maupun perusahaan itu sendiri.

Mengacu pada Permen ESDM tersebut, kompensasi diberikan dengan ketentuan:

• 50% dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan sampai dengan 2 (dua) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik
• 75% dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 2 (dua) jam sampai dengan empat jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik
• 100% dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 4 (empat) jam sampai dengan delapan jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik
• 200% dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 8 (delapan) jam sampai dengan 16 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik
• 300% dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 16 jam sampai dengan 40 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik
• 500% dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 40 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

Niti menambahkan PLN berada di bawah pengawasan ketat dengan adanya Permen ESDM tersebut. Dengan demikian, PLN harus memenuhi kompensasi itu dan punya kewajiban melaporkannya pada Menteri ESDM yang menjabat.

"Memang perlu ada investigasi terlebih dahulu penyebab dari pemadaman tersebut. Secara regulasi, kompensasi seharusnya bersifat otomatis. Jadi, tidak perlu konsumen mengajukan klaim secara mandiri," kata Niti.

Namun, Niti mengingatkan konsumen juga bisa melakukan pencatatan mandiri dan pelaporan resmi ke PLN untuk ajukan keberatan disandingkan dengan perhitungan waktu pemadaman. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan jika hak konsumen tidak terpenuhi.

"Jika PLN tidak memberikan kompensasi sesuai dengan aturan regulasi yang ada maka PLN bisa terkena sanksi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM."

Pakar kebijakan publik dari UGM, Wahyudi Kumorotomo, menjelaskan kondisi yang terjadi di Sumatra bukan yang pertama terjadi. Bahkan dapat dikatakan peristiwa tersebut sudah berulang kali menimpa Sumatra.

Dari penelusuran BBC News Indonesia, pemadaman serupa terjadi pada 4-5 Juni 2024. Saat itu, wilayah Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, hingga Riau padam.

Penyebabnya adalah gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi 275 kV Lubuk Linggau-Lahat.

Pada 29 September hingga 1 Oktober 2025, listrik juga padam di wilayah Aceh. Saat itu, terjadi gangguan di sistem PLTU Nagan 3, 2, dan 4 yang bersamaan dengan penguatan pemeliharaan dan pemeriksaan rutin transmisi di jalur Bireuen dan Arun.

Wahyudi menambahkan, peristiwa padamnya listrik juga terjadi pada 22 Mei 2026 di sebagian Jawa Timur.

Masalahnya adalah gangguan transmisi 500 kV di Ngimbang sehingga mengakibatkan pemadaman di wilayah Bojonegoro, Tuban, hingga Lamongan.

Lalu, pemadaman dalam skala besar juga pernah terjadi pada 18 Agustus 2005 dan 4 Agustus 2019 di Jawa dan Bali. Secara teknis, penyebab utamanya adalah transmisi tegangan tinggi pada Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet), terutama yang berkapasitas 500 kV.

Persoalan transmisi ini pula yang mengakibatkan Sumatera lagi-lagi gelap gulita. "Tapi kunci pentingnya juga ada pada maintenance," ujar Wahyudi.

Dia menjelaskan gangguan pada transmisi ini membuat jaringan tidak mampu menahan ketidakseimbangan beban.

Selain itu, jaringan di Sumatera sangat panjang sehingga rentan gangguan eksternal. Sedangkan, Jawa jaringan pendek antargardu induk.

Berkaca dari berbagai kejadian tersebut, Wahyudi menyinggung mengenai hasil audit.

"Hasil audit biasanya menunjukkan kegagalan infrastruktur transmisi tegangan tinggi akibat tidak adanya sistem cadangan dari sistem tunggal yang berjalan. Ini juga menunjukkan kelemahan tata kelola dalam keadaan darurat," ujar Wahyudi.

Akan tetapi, hasil audit dari berbagai kejadian ini tidak menjadi pijakan perbaikan menyeluruh. Menurut Wahyudi, hal ini bentuk dari kinerja yang kurang efisien, kurang profesional, dan kurang mengutamakan kepentingan konsumen.

Media Wahyudi Askar dari lembaga kajian Celios menambahkan persoalan lainnya adalah PLN tidak mengizinkan masyarakat mengelola sendiri listrik di Sumatra, membatasi PLTS Atap On-Grid, dan menghapus net-metering. Padahal selama ini, batu bara diambil dari Sumatera dengan merusak hutan.

"Tapi digunakan untuk pembangkit listrik di Jawa. Pulau Jawa oversupply. Kaitannya kemudian rente dan oligarki," ucap Askar.

Menurut Wahyudi, sudah saatnya monopoli penyediaan energi listrik dibuka sehingga ada sebagian yang dikelola oleh perusahaan swasta, terutama di daerah-daerah yang padat fasilitas industri. Namun dalam kebijakan penetapan harga TDL harus tetap diawasi pemerintah agar harga tidak berlebihan.

"Ini akan memaksa BUMN seperti PLN untuk berbenah, menciptakan sistem manajemen yang lebih profesional, efisien dan responsif, yang akan menjamin kemaslahatan yang lebih besar bagi konsumen," ucap Wahyudi.

Wahyudi menyampaikan mengenai sistem tunggal tanpa cadangan yang diterapkan di Sumatera perlu dievaluasi.

"Pemicu lainnya juga berkaitan dengan tata kelola PLN yang buruk, terutama dalam hal monitoring infrastruktur Sutet."

Selain itu, ia berpendapat terlalu banyak pengeluaran PLN yang bukan untuk perluasan dan perbaikan jaringan.

"Unit-cost PLN bukan untuk perbaikan, tapi untuk menggaji komisaris, memberi tantiem pada para para manajer, dan hal-hal lain yang tidak mendesak," kata Wahyudi.

Dilansir dari Kompas.com, PLN mengalokasikan gaji, bonus, dan fasilitas lain untuk direksi sebesar Rp 435,861 miliar dalam setahun berdasarkan situs resmi perusahaan. Ini belum termasuk gaji komisaris.

Dengan asumsi besaran tersebut dibagi dengan jumlah direksi sebanyak 10 orang, penghasilan per direktur bisa mencapai Rp4 miliar lebih per tahun atau sekitar Rp377 juta per bulan. Belum lagi tantiemnya yang bisa puluhan miliar, walau perusahaan merugi.

Media Wahyudi Askar dari lembaga kajian Celios menambahkan persoalan lainnya adalah PLN tidak mengizinkan masyarakat mengelola sendiri listrik di Sumatra, membatasi PLTS Atap On-Grid, dan menghapus net-metering. Padahal selama ini, batu bara diambil dari Sumatera dengan merusak hutan.

"Tapi digunakan untuk pembangkit listrik di Jawa. Pulau Jawa oversupply. Kaitannya kemudian rente dan oligarki," ucap Askar.

Menurut Wahyudi, sudah saatnya monopoli penyediaan energi listrik dibuka sehingga ada sebagian yang dikelola oleh perusahaan swasta, terutama di daerah-daerah yang padat fasilitas industri. Namun dalam kebijakan penetapan harga TDL harus tetap diawasi pemerintah agar harga tidak berlebihan.

"Ini akan memaksa BUMN seperti PLN untuk berbenah, menciptakan sistem manajemen yang lebih profesional, efisien dan responsif, yang akan menjamin kemaslahatan yang lebih besar bagi konsumen," ucap Wahyudi.

Wahyudi menyampaikan mengenai sistem tunggal tanpa cadangan yang diterapkan di Sumatera perlu dievaluasi.

"Pemicu lainnya juga berkaitan dengan tata kelola PLN yang buruk, terutama dalam hal monitoring infrastruktur Sutet."

Selain itu, ia berpendapat terlalu banyak pengeluaran PLN yang bukan untuk perluasan dan perbaikan jaringan.

"Unit-cost PLN bukan untuk perbaikan, tapi untuk menggaji komisaris, memberi tantiem pada para para manajer, dan hal-hal lain yang tidak mendesak," kata Wahyudi.

Dilansir dari Kompas.com, PLN mengalokasikan gaji, bonus, dan fasilitas lain untuk direksi sebesar Rp 435,861 miliar dalam setahun berdasarkan situs resmi perusahaan. Ini belum termasuk gaji komisaris.

Dengan asumsi besaran tersebut dibagi dengan jumlah direksi sebanyak 10 orang, penghasilan per direktur bisa mencapai Rp4 miliar lebih per tahun atau sekitar Rp377 juta per bulan. Belum lagi tantiemnya yang bisa puluhan miliar, walau perusahaan merugi.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau menyampaikan aliran listrik ke lebih dari 1,5 juta pelanggan telah pulih kembali dari total lebih dari 1,9 juta yang terdampak pemadaman hingga Sabtu 23 Mei 2026 kemarin.

General Manager PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Didik Wicaksono mengatakan proses pemulihan sistem kelistrikan terus dilakukan secara intensif agar pasokan listrik kembali stabil setelah gangguan pada sistem interkoneksi Sumatra yang terjadi pada Jumat (22/5) malam.

“PLN terus mengoptimalkan proses penormalan sistem kelistrikan agar pelanggan dapat kembali menikmati listrik secara normal. Saat ini, lebih dari 1,5 juta pelanggan di Riau dan sekitarnya telah kembali menyala dan proses pemulihan masih terus berlangsung secara bertahap,” kata Didik.

Dikatakannya, gangguan pada sistem interkoneksi Sumatra terindikasi dipicu oleh cuaca buruk yang menyebabkan gangguan pada Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kilovolt (kV) Muara Bungo - Sungai Rumbai di Jambi. Hal ini berdampak pada terganggunya pasokan listrik di wilayah Riau dan sekitarnya.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, PLN melakukan berbagai langkah penormalan melalui pengaturan beban, manuver jaringan, serta pemulihan jaringan kelistrikan di wilayah terdampak guna menjaga keandalan pasokan listrik kepada masyarakat.

Didik menambahkan upaya pemulihan tersebut merupakan hasil koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh insan PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.

Seluruh upaya dilakukan dengan mengedepankan keselamatan kerja serta kualitas pelayanan kepada pelanggan.

"Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi serta mengapresiasi dukungan dan pengertian masyarakat selama proses pemulihan berlangsung,” tambah Didik.

PLN lanjutnya, terus memperkuat koordinasi dan kesiapan operasional guna mendukung keandalan sistem kelistrikan serta aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memperoleh informasi dan layanan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kanal komunikasi resmi PLN lainnya. (*)