Dewan Minta Pemko Pekanbaru Perhatikan Masyarakat Terdampak PPKM

PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Kota Pekanbaru minta Pemerintah Kota [Pemko] Pekanbaru dapat memperhatikan masyarakat terdampak Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat [PPKM] Level IV.

"Kita berharap pemberian vaksinasi kepada masyarakat kota Pekanbaru betul-betul tepat sasaran. Sekarang ini, banyak masyarakat kota Pekanbaru yang menginginkan vaksinasi, apalagi masyarakat Kota Pekanbaru sudah memahami apa kegunaan vaksin tersebut," kata Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Irman Sasrianto, Senin (16/8).

Tetapi keinginan masyarakat divaksin tak sebanding dengan ketersediaan stok vaksin di Kota Pekanbaru. Pemko Pekanbaru dalam hal ini Diskes Pekanbaru serta pihak Rumah Sakit Madani dan rumah sakit lainnya untuk betul-betul memproritaskan masyarakat Kota Pekanbaru dalam pemberian vaksinasi. "Komisi III DPRD Kota Pekanbaru berencana akan memanggil kembali pihak Diskes untuk mempertanyakan sejauh mana pendistribusian vaksin selama ini," sebutnya. 

"Kita selaku wakil rakyat tentunya ingin tahu sejauh mana sasaran dan target pihak Diskes Pekanbaru dalam menjalankan pemberian vaksinasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru," kata dia yang juga berharap Diskes Pekanbaru selaku ujung tombak dalam pemberian vaksin betul-betul memproritaskan masyarakat kota Pekanbaru dan bukan masyarakat luar kota.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Doni Saputra, SH menilai pemberlakuan PPKM level 4 hingga 23 Agustus mendatang harus dihimbangi dengan bantuan sosial bagi masyarakat. PPKM Level 4 di Kota Pekanbaru hingga saat ini dinilai masih tidak efektif. Bahkan harapan untuk menekan penyebaran wabah virus corona  di Kota Pekanbaru belum menunjukkan tanda-tanda membaik, karena angka kasus baru masih naik turun.

Sedangkan perhatian pemerintah dalam hal bantuan pangan seperti sembako kepada masyarakat terdampak sangat minim. "Kita melihat bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sejauh ini kurang efektif. Sebab pemberlakuan PPKM tersebut harus dihimbangi dengan bantuan-bantuan sosial dari Pemerintah Kota Pekanbaru karena tidak semua masyarakat Kota Pekanbaru yang menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi akibat musibah Covid-19 ini. Kalau di daerah lain,  bantuan sosial untuk masyarakat cukup luar biasa," ungkapnya.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru dinilai belum ada solusi, walaupun dengan alasan tidak ada anggaran, tetapi Pemko Pekanbaru harus bisa menyikapi keadaan ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru yang dilanda musibah Covid-19 ini. "Soal pengalihan jalan, ini memang sudah menjadi tugas pihak Kepolisian dan aparat lainnya. Kita tidak bisa menyalahkan pihak Forkopimda dengan penutupan jalan. Dengan kondisi Covid-19 serta tujuan pemerintah untuk mengurangi penularan virus Corona, maka butuh pengertian dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan ataupun prokes yang telah ditetapkan pemerintah," ujar Doni Saputra.

Senada dengan itu, Roni Pasla, Anggota DPRD Kota Pekanbaru ini juga menilai, pemberlakukan PPKM dinilai belum efektif tekan angka penyebaran Covid-19 dan perlu dilakukan evaluasi. "PPKM ini harus dievaluasi kenapa hingga saat ini angka penyebaran Covid-19 cenderung turun naik, padahal jika dibandingkan daerah lain yang juga menerapkan PPKM malah menunjukkan angka penurunan," ungkapnya.

Dia menilai PPKM yang diterapkan saat ini minim sosialisai terkait masyarakat yang boleh beraktivitas dan yang tidak atau masyarakat pekerja esensial dan non esensial. "Agar ppkm ini berjalan efektif, cepat selesai dan tidak kembali diperpanjang maka perlu kerjasama dan komitmen semua pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah dan tim satgas untuk melakukan pengawasan di lapangan," pungkas Roni. (rp.sul/*)