Dewan Khawatir Kenaikan Harga Sembako akan Menambah Inflasi, 'Juga Menambah Kerumitan dalam Situasi Ramadhan'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Kenaikan sembilan bahan pokok (Sembako) jelang dan saat bulan suci Ramadan 1445 H sudah diwanti-wanti kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru.

"Komisi II DPRD Kota Pekanbaru bidang ekonomi dan keuangan daerah menyoroti kenaikan harga sembako."

Kenaikan harga sembako di Pekanbaru menambah terjadinya inflasi, menjadi kekhawatiran pihak anggta dewan.

"Kalau sudah melambung seperti ini, mau tidak mau, pasti inflasi daerah akan terus bertambah," kata Munawar Syahputra, anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Rabu (13/3).

"Sebenarnya untuk kenaikan sembako ini sudah menjadi keluhan setiap tahunnya, mungkin besaran kenaikan yang berbeda dan tahun ini paling tinggi angka kenaikannya. Dimana dari laporan masyarakat saat ini harga cabai sudah tembus diharga Rp125 ribu-150 ribu/kg," sambungnya.

Menurut Munawar Syahputra, melambungnya harga sembako terutama komoditas cabai, bawang merah, bawang putih dan beberapa komoditi lainnya dikhawatirkan menambah kenaikan inflasi di Kota Pekanbaru.

Informasi dari pedagang, kenaikan harga sembako terutama komoditas cabai merah disebabkan faktor cuaca ekstrim dari daerah pemasok sehingga terjadi gagal panen.

Tidak hanya itu, faktor cuaca juga diperkirakan menjadi penyebab terganggunya akses transportasi pengangkut sembako dari daerah pemasok masuk ke Kota Pekanbaru.

Untuk itu, agar harga kebutuhan sembako tidak semakin melambung, Pemko Pekanbaru bersama timnya harus melakukan upaya antisipasi sehingga kenaikan bahan pokok bisa cepat teratasi.

"Cari solusi buat masyarakat seperti apa. Pemerintah jangan cari aman saja. Tapi benar-benar action di lapangan. Jangan hanya seremonial," urainya.

Kondisi ini, tambah Munawar, Pemko Pekanbaru harusnya berperan aktif untuk mengendalikan harga.

"Jangan hanya menunggu data yang dilaporkan. Biasanya kenaikan harga, disebabkan karena adanya permintaan yang cukup tinggi. Karenanya, peran pemerintah untuk memastikan pasokan aman sehingga harga tetap dapat stabil," tuturnya.

Politisi NasDem ini mengatakan, Kota Pekanbaru harusnya meniru langkah daerah lain yang sudah mandiri memikirkan tujuan jangka panjang, dengan menyediakan sendiri kebutuhan pangan untuk masyarakat.

"Seperti di medan, pemerintahnya memberi subsidi transportasi. Sehingga menekan harga bahan baku. Memang kita akui, sejauh ini kontrol pemerintah terhadap harga pangan, masih kurang," pungkasnya.

Tetapi sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto telah memimpin Rapat Pengendalian Pasokan dan Harga Pangan untuk menjelang Ramadan dan Idulfitri ini.

SF Hariyanto ingin mamastikan stok pasokan bahan pokok menjelang atau saat Ramadan dan Idulftri 1445 H tersedia dan tercukupi.

Ia menggelar rapat persiapan pengendalian pasokan dan harga jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1445 H. 

Agar hal tersebut bisa dipastikan, Pj Gubri dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama forkopimda dan stakeholders terkait. 

"Kita akan melakukan rapat bersama stakeholders terkait, nanti akan kita undang pihak-pihak terkait untuk memastikan bahan pokok pada HBKN Ramadan dan Idul Fitri 1445 H tercukupi," jelas Pj Gubri, SF Hariyanto dalam  rapat di Ruang Rapat Kediaman Gubernur Riau, Selasa (5/3). 

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Indra mengingatkan agar pada saat Ramadan dan Idul Fitri 1445 H tidak terjadi lonjakan inflasi yang cukup tinggi.

Ia memandang perlu menyiapkan langkah-langkah antisipasi menghadapi itu. 

Menurut Indra, langkah yang dianggap strategis untuk dilakukan dalam mengantisipasi terjadi lonjakan inflasi jelang HBKN yakni operasi pasar murah. 

"Perlu kita waspadai, apalagi saat ini inflasi kita (Riau) diangka 2,86 persen. Kewaspadaan perlu kita antisipasi dari awal, karena yang akan kita hadapi ini adalah hari besar keagamaan, yakni Ramadan dan Idul Fitri 1445 H. Maka puncak kebutuhan pokok ya hari itu. Oleh karenanya operasi pasar merupakan satu diantara kegiatan yang bisa mengendalikan inflasi," terangnya. 

Indra mengimbau instansi terkait agar bergerak cepat melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi jelang Ramadan dan Idulfitri 1445 H tersebut. Bahkan, ia mengaku siap jika nantinya perlu dilakukan operasi pasar murah tambahan di Provinsi Riau. 

"Kita sudah menyediakan anggaran cukup besar untuk itu (operasi pasar murah). Kalau memang perlu adanya operasi pasar lagi, kita siap karena kita ada dana belanja tidak terduga (BTT). Dana ini masih tersedia dan cukup, sebab itu memang difokuskan untuk menekan angka inflasi," pungkas Indra. 

Sementara Pemprov Riau juga telah melakukan langkah untuk menjaga ketersediaan barang dan harga bahan pokok pada Ramadhan dan Lebaran. 

"Ketersediaan dan keterjangkauan harga selama bulan suci Ramadan dan hari raya Idulfitri penting untuk dilakukan. Itu bertujuan agar pelaksanaan perayaan keagamaan dapat berjalan lancar dan aman, kata Pj Gubri SF Hariyanto.  

Dia berharap, agar langkah dilakukan bisa berjalan baik. SF Hariyanto menyampaikan beberapa langkah-langkah yang harus dijaga dalamketersediaan dan keterjangkauan harga selama Ramadan dan Idul Fitri, diantaranya pertama, mengintensifkan pemantauan dan sinergi pengawasan. 

"Ini dilakukan bersama satuan tugas (satgas) pangan dan aparat penegak hukum, dalam mitigasi ketidakwajaran kenaikan harga komoditas pangan, gangguan distribusi, dan penimbunan, termasuk pada BBM dan LPG," sebutnya.

Kedua, mengintensifkan optimalisasi intervensi pasar. Baik melalui operasi pasar murah atau gerakan pangan murah atau program stabilisasi pasokan dan harga pangan, untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan, terutama beras dengan melibatkan berbagai stakeholders. 

Ketiga, memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan, utamanya beras, aneka cabai, aneka bawang, daging dan telur ayam ras, maupun barang penting lainnya. 

Keempat, memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan. Ini, kata SF Hariyanto, dilakukan melalui alokasi anggaran bantuan atau subsidi ongkos angkut dengan APBD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperlancar distribusi dan menekan kenaikan harga. 

"Selain itu juga memprioritaskan perjalanan kendaraan pengangkut komoditas pangan serta melakukan pemantauan pada wilayah rawan kendala distribusi dan kemacetan," jelasnya.

Kelima, peninjauan dan koordinasi penetapan kebijakan tarif daerah. Terutama pada tarif-tarif yang diatur oleh pemerintah daerah, seperti tarif air minum dan parkir yang dapat mempengaruhi inflasi, termasuk penerapan undang-undang HKPD dan PPKU PDRD. 

"Serta langkah keenam yakni moral suasion ekspresi terhadap ketersediaan bahan pokok melalui komunikasi kepada masyarakat secara transparan," tambahnya. (*)