Dewan Menolak Rencana Vaksin Berbayar, Sebaiknya 'Batalkan Saja Sebelum Ada Gejolak'
Rencana pemerintah melakukan vaksin Covid-19 berbayar mendapat tantangan dari pihak dewan, bahkan memungkinkan akan terjadi gejplak di tengah masyarakat.
PEKANBARU - Rencana pemerintah melakukan vaksin berbayar dengan mengunjuk PT Bio Farma Tbk mendapat ketidaksetujuan dari DPRD Riau Komisi V.
"Pemerintah sudah menjanjikan akan menggratiskan vaksinasi bagi masyarakat. Batalkan saja, sebab bakal ada potensi gejolak di masyarakat. Daripada menerapkan vaksin berbayar sebaiknya pemerintah fokus menyelesaikan vaksin gotong royong sesuai standar internasional," kata Kasir, dari Komisi V DPRD Riau pada wartawan, Rabu (14/7).
Menurutnya untuk vaksin gratis saja masih banyak masyarakat yang tidak percaya, apalagi berbayar. "Masyarakat mau divaksin saja saat ini kita sudah bersyukur," ucapnya.
Adanya rencana vaksin berbayar ini sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm. Dalam aturan itu harga vaksin Sinopharm dibanderol sebesar Rp321.660 per dosis. Selain itu, harus pula membayar biaya pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per penyuntikan. Sehingga, total biaya yang dibutuhkan untuk dua kali suntik vaksin adalah sebesar Rp879.140 per orang.
Vaksin berbayar akan diberlakukan
Pemerintah akan memberlakukan vaksin berbayar mulai hari Senin 12 Juli 2021 kemarin, akan ada layanan vaksinasi Covid-19 berbayar oleh Kimia Farma. Pemerintah mengklaim, program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) berbayar ini memperluas dan mempercepat pendistribusian vaksin Covid-19. Layanan vaksin Covid-19 berbayar ini untuk individu.
Sebelumnya, Kimia Farma juga digandeng untuk melaksanakan program Vaksinasi Gotong Royong yang melibatkan perusahaan-perusahaan untuk memvaksin karyawan dan keluarga karyawan. Pelaksanaan vaksin Covid-19 berbayar ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes No. 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
Melalui aturan itu, pemerintah merevisi pengertian dari Vaksinasi Gotong Royong menjadi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan, atau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada karyawan/karyawati, keluarga atau individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.
Pada Pasal 3 ayat (4) huruf b disebutkan, selain untuk karyawan, keluarga, dan individu, badan hukum/badan usaha juga dapat melaksanakan Vaksinasi Gotong Royong untuk individu/orang perorangan. Apa saja yang perlu diketahui dari program VGR berbayar ini? Jenis vaksin dan harganya
Program vaksinasi nasional yang diberikan secara gratis oleh pemerintah selama ini menggunakan vaksin produksi Sinovac dan AstraZeneca. Sementara, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021, jenis vaksin yang akan digunakan dalam program VGR berbayar adalah vaksin Covid-19 produksi Sinopharm. Adapun perusahaan yang bertugas dalam pengadaan vaksin adalah PT Bio Farma (Persero).
Berapa harganya? Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021, harga satu dosis vaksin dipatok Rp 321.660. Sementara, biaya layanan vaksinasi diberi tarif maksimal Rp 117.910. Dengan patokan tersebut, untuk satu dosis vaksin Sinopharm akan membutuhkan biaya maksimal Rp 439.570 per dosisnya. Mengingat jenis vaksin yang digunakan harus diberikan sebanyak 2 dosis, maka total biaya yang harus dikeluarkan seseorang untuk mendapatkan vaksinasi lengkap melalui jalur ini maksimal Rp 879.140.
Biaya total bisa saja lebih rendah dari itu, tergantung pada kebijakan tarif layanan yang ditetapkan oleh Kimia Farma. Lokasi vaksinasi Untuk tahap awal, layanan VGR dapat diakses di 8 titik Kimia Farma yang tersebar di sejumlah kota di Jawa dan Bali. Hal itu disebutkan oleh Direktur Utama Kimia Farma, Verdi Budidarmi pada pers, (11/7).
Ke-8 titik tersebut adalah sebagai berikut: 1. Jakarta KF Senen, kapasitas 200 orang per hari 2. Jakarta KF Pulogadung, kapasitas 200 orang per hari 3. Jakarta KF Blok M, kapasitas 100-200 orang per hari 4. Bandung KF Supratman (drive thru), kapasitas 200 orang per hari 5. Semarang KF Citarum, kapasitas 100 orang per hari 6. Solo KF Sukoharjo, kapasitas 500 orang per hari 7. Surabaya KF Sedati, kapasitas 200 orang per hari 8. Bali KF Batubulan, kapasitas 100 orang per hari Jadi, per harinya, ada 1.700 dosis vaksin yang tersedia dan bisa diakses masyarakat yang menghendaki mendapatkan layanan vaksin melalui program berbayar ini.
Pembukaan layanan vaksinasi di 8 klinik ini dilakukan secara bertahap. Untuk awal, layanan yang sudah dimulai ada di dua klinik, yaitu di klinik Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat, dan klinik Kimia Farma Pulogadung, Jakarta Timur. Cara mendaftar Bagi mereka yang ingin mendapatkan layanan vaksin ini, diminta untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu.
Plt Direktur Utama Kimia Farma Diagnostika, Agus Chandra menyebutkan, ada 3 cara pendaftaran yang bisa dilakukan, yaitu: Kontak Call Centre Kimia Farma di nomor 1-500-255 Website Kimia Farma di www.kimiafarmaapotek.co.id, selanjutnya akan diarahkan melalui koneksi nomor WhatsApp Aplikasi Kimia Farma (KF) Mobile. Aplikasi ini dapat diunduh di perangkat Android dan iOs. Namun, untuk pendaftaran melalui aplikasi, bisa diakses beberapa hari setelah layanan dibuka, tepatnya pada Kamis (15/7/2021).
Saat mendaftar, bisa menentukan sendiri waktu dan lokasi vaksinasi. Bagaimana dengan vaksinasi gratis? VGR berbayar untuk individu ini diklaim tidak akan menghentikan jalannya program vaksinasi lain seperti VGR perusahaan dan vaksinasi nasional yang dijalankan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN, Pahala N. Mansyuri. "Pelayanan vaksinasi individu oleh Kimia Farma Group ini merupakan upaya untuk mengakselerasi penerapan Vaksinasi Gotong Royong dalam membantu program vaksinasi Indonesia untuk mencapai herd immunity secepat-cepatnya," kata Wamen BUMN, dikutip dari Instagram @kementerianbumn. (*)
