JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama Ramadan 2026. Namun, kualitas pelaksanaan program tersebut masih menuai sorotan publik, termasuk terkait pendanaan dan implementasinya di lapangan.
Merespons polemik sumber anggaran, PDI Perjuangan menegaskan bahwa pendanaan MBG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk dari pos anggaran pendidikan sebagaimana tercantum dalam regulasi resmi.
Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyampaikan klarifikasi diperlukan untuk menjawab kebingungan masyarakat terkait narasi yang berkembang mengenai sumber dana MBG.
Menurut Esti, anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun yang merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD, dalam dokumen resmi disebut turut digunakan untuk mendanai MBG.
Ia merujuk lampiran APBN yang ditetapkan melalui peraturan presiden yang memuat alokasi sekitar Rp223,5 triliun dari anggaran pendidikan untuk program tersebut.
Senada dengan itu, Wasekjen DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, membantah klaim bahwa pendanaan MBG sepenuhnya berasal dari efisiensi anggaran kementerian dan lembaga. Ia menegaskan, dasar hukum pendanaan dapat dilihat dalam Undang-Undang APBN 2026 serta regulasi turunan yang memuat alokasi anggaran untuk Badan Gizi Nasional.
Menurutnya, penyampaian data tersebut merupakan bentuk transparansi sekaligus upaya meluruskan informasi agar masyarakat memperoleh gambaran yang akurat.
Sementara itu, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG juga muncul dari daerah. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menilai pelaksanaan program di lapangan masih memerlukan perbaikan, terutama pada pengelolaan dapur dan penyusunan menu.
Ia menyebut, dalam sejumlah temuan, makanan yang disalurkan tidak selalu dikonsumsi siswa karena dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan maupun selera penerima manfaat. Kondisi tersebut dinilai mengurangi efektivitas program peningkatan gizi anak.
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis di Lubuk Baja Disorot, Menu Dinilai Minim
Gusti menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan pengawasan lebih ketat terhadap pengelola MBG agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. (*)
