Realisasi Pembangunan di Pekanbaru Belum Maksimal, Legislatif: Masih Seputar Saluran Air, Permukiman Kumuh, Sampah dan Banjir yang Belum Tuntas
Permukiman kumuh
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menilai realisasi pelaksanaan pembangunan di Kota Pekanbaru tahun 2022 lalu belum berjalan maksimal.
"Pemko Pekanbaru dinilai belum maksimal jalankan kegiatan pembangunan di APBD 2022."
"Kami beranggapan Pemko pekanbaru belum maksimal melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2022," kata Anggota DPRD kota Pekanbaru, Eri Sumarni dari Fraksi Hanura, Rabu (15/3/2023).
Realisasi pelaksanaan pembangunan di Kota Pekanbaru dinilai belum berjalan dengan maksimal oleh kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru. Pasalnya, dari belanja daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp2,5 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp2,2 triliun atau sekitar 94,5 persen.
"Kami tidak mengetahui apa yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan belanja daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, dan kami minta dipaparkan apa menjadi penyebabnya," ungkapnya.
Sementara itu, persoalan pengerjaan proyek IPAL yang hingga saat ini belum selesai dengan maksimal juga menjadi perhatian legislatif. Seperti yang disampaikan Victor Parulian, politisi PDI Perjuangan ini meminta Pemko Pekanbaru melalui dinas terkait untuk segera menyelesaikan pengerjaan proyek IPAL.
"IPAL harus segera diselesaikan karena masyarakat terkena dampak akibat pengerjaan seperti polusi udara dan jalan-jalan rusak sehingga sangat mengganggu," tegas Victor.
Selain itu, Victor juga menyoroti persoalan banjir yang belum ditangani secara signifikan di tahun 2022. Begitupun dengan sampah yang saat ini masih menjadi keluhan bagi masyarakat.
"Masalah banjir belum ada tindak lanjut dan titik-titik genangan itu semakin banyak. Selain itu, pengelolaan pengangkutan sampah di tahun depan kami minta untuk dikembalikan swakelola. Artinya peran masyarakat, RT, RW dan kecamatan dan akan dikoordinir DLHK," terangnya.
Pemko Pekanbaru juga diminta untuk bisa segera memperbaiki jalan-jalan rusak dan berlubang. Begitupun, saluran-saluran drainase di pemukiman masyarakat yang saat ini sangat banyak dikeluhkan masyarakat.
"Kami meminta seluruh OPD untuk dapat menyusun anggarannya secara terstruktur agar penggunaannya bisa lebih efektif dan tepat sasaran," ujar Doni, anggota DPRD Kota Pekanbaru lainnya. (rp.sul/*)
