Dewan Pertanyakan Adanya Pemotongan DBH dan PBB, 'Hingga Buat Hasil Migas Riau Turun Rp613 Miliar'
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menyayangkan adanya pemotongan DBH dan PBB.
PEKANBARU - Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Provinsi Riau tahun 2023 dari pemerintah pusat direspons anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi.
"Dewan pertanyakan adanya pemotongan DBH dan PBB hingga buat hasil migas Riau turun Rp613 miliar."
"Saya minta Pemprov Riau segera temui Menteri Keuangan (Menkeu) untuk mendapatkan informasi kepastian tentang penurunan DBH Migas ini," kata Husaimi Hamidi, Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Senin (10/10).
Husaimi meminta Pemprov Riau segera menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memastikan informasi tersebut.
"Jumlah penurunan dana yang diterima dari dua sektor tersebut mencapai Rp613 miliar."
"Kami sangat menyayangkan jika benar adanya pemotongan DBH dan PBB ini," kata Husaimi Hamidi.
Dia lantas mempertanyakan bagaimana pemerintah pusat menghitungnya sehingga terjadi penurunan DBH Migas dan PBB untuk Riau.
"Pemprov juga harus mendapat penjelasan dari Menkeu bagaimana hitung-hitungan mereka sehingga terjadi penurunan DBH Migas dan PBB," katanya.
Padahal, DBH Migas dan PBB merupakan hak daerah. Namun masih selalu terjadi tunda salur ke daerah atau pusat masih berutang DBH.
"Harusnya pada saat ini hal itu tak terjadi lagi. Sudahlah tunda salur, ditambah lagi terjadi penurunan," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Bapenda Riau, Syahrial Abdi mengatakan, saat ini RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sudah disahkan menjadi UU APBN 2023.
"Kami sudah menerima dari DJPK dan Kemenkeu, dimana dana transfer kita berkurang, lebih kurang Rp613 miliar. Kalau kita lihat komponennya itu bagi hasil Migas dan bagi hasil PBB," ujarnya Syahrial Abdi kepada wartawan, Senin 3 Oktober 2022 kemarin. (*)
