Dewan Soroti Honorer Fiktif, Mardianto Manan: Kalau Ada ASN yang Terlibat Harus Dipecat

PEKANBARU - Anggota Komisi I DPRD Riau Mardianto Manan mengaku heran soal adanya 500 lebih honorer fiktif di lingkungan Pemprov Riau. Menurutnya, ini menandakan lemahnya sistem administrasi di Pemprov Riau sehingga membuka celah untuk berbuat kejahatan. 

"Kok bisa? Persoalannya apakah itu di tengah terminal menerima dan memberhentikan pegawai. Itu kan temuan di pemerintahan, kabupaten kota dan provinsi. Jika ada temuan itu, ternyata dari sekian ribu yang mendaftar ada fiktif yang ditemukan," kata Mardianto, Selasa (2/8/2022).

Menurut dia, jika administrasi dijalankan sesuai prosedur, maka tak mungkin terjadi kecurangan tersebut. Oleh karena itu, dia mendesak tim yang dibentuk Pemprov Riau mengungkap temuan itu sejelas-jelasnya.

Jika perlu, lanjut dia, DPRD Riau bisa saja membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusurinya.

"Kasus ini harus ditindaklanjuti. Kalau ini memang rumit, kalau perlu dibentuk pansus. Supaya ini tidak terjadi lagi. Karena ini sangat memalukan," kata dia.

Dia menyayangkan jika nantinya ditemukan fakta-fakta adanya honorer fiktif di Pemprov Riau. Sebab, ini terjadi di institusi pemerintahan yang seharusnya memiliki sistem pengawasan ketat.

Dia meminta Gubernur Riau Syamsuar memberi sanksi tegas jika ternyata ada oknum pejabat yang terlibat. Jika perlu oknum tersebut dipecat sebagai ASN.

"Kalau ada tujuan lagi di belakang itu saya rasa itu sangat berat. Saya rasa ASN seperti itu tidak pantas jadi ASN, harusnya dipecat," kata dia.

Sebelumnya, Sekdaprov Riau, SF Hariyanto saat dikonfirmasi mengaku belum bisa mengeluarkan pernyataan benar atau tidaknya kabar tersebut karena saat ini pendataan seluruh pegawai honorer masih dilakukan.

"Itu belum tahu. Saya belum berani ngomong. Justru itulah tadi kita bentuk tim yang diketuai Pak Asisten III dan Sekretaris BKD. Jadi nanti mereka, tim inilah yang akan mengalokasikan seluruhnya (data honorer)," kata dia.