Dewan Tak Puas Lihat Pemerintahan Syamsuar-Edy, 'karena tak Merasakan Adanya Perubahan'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Anggota DPRD Riau, Ade Hartati, mengaku sulit merefleksikan lima tahun jabatan Gubri Syamsuar dan Wagubri Edy Natar Nasution.

"Pemerintahan Syamsuar-Edy dalam kurun refleksi 5 tahun terakhir tak memuaskan."

"Jadi saya melihat bahwa refleksi kepemimpinan Pak Syamsuar-Edy ini cukup berat untuk direfleksikan. Dari sisi mana harus kita refleksikan?" kata Ade Hartati, Selasa (6/6).

Baginya masyarakat tak merasakan perubahan yang baik sejak keduanya memimpin.

Ade menganalogikan Provinsi Riau sebagai buku yang saat dibuka halaman pertama tertera wajah serta jabatan Syamsuar-Edy sebagai kepala daerah. Tetapi saat dibuka halaman selanjutnya hanya berisi halaman kosong.

Dari sisi pelayanan, lanjut Ade, menurutnya semua orang bisa merasakan masih kurang optimalnya pelayanan publik di masa kepemimpinan Syamsuar-Edy.

Lalu dari sisi birokrasi, tukar menukar jabatan membuat kebijakan-kebijakan di setiap dinas tidak bisa on the track. Karena setiap pengganti punya ego masing-masing.

"Mungkin, ya, naif kalau dibilang tidak ada (yang dilakukan Syamsuar-Edy). Ada, seperti Bosda itu sudah diberikan kepada anak-anak sekolah SMA dan SMK negeri. Namun persoalannya itu tidak mampu memutus mata rantai putus sekolah yang cukup tinggi di Riau," ujarnya.

" Terbukti Gubri membentuk Satgas Putus Sekolah, itu menunjukkan bahwa ini menjadi persoalan yang cukup pelik di Riau terkait pendidikan," sambungnya.

Ade juga mengungkit persoalan di bidang kesehatan yang masih memprihatinkan, di mana RSUD Arifin Achmad menjadi satu-satunya rumah sakit rujukan di Provinsi Riau. Ini membuat rumah sakit itu sering over kapasitas yang mempengaruhi pada layanan.

"Harusnya lima tahun menjabat itu sudah ada progres untuk memperkuat rumah sakit daerah. Sehingga masyarakat dari seluruh Riau tidak dirujuk satu-satunya ke RSUD Arifin Achmad. Karena ini membuat pelayanannya menjadi tidak manusiawi, kita sering dengar keluhan seperti itu," pungkasnya.

Bukan itu saja, Ade juga menyinggung soal rasionalisasi anggaran di tengah jalan pasca Covid-19. Serta sulitnya Provinsi Riau untuk bangkit kembali setelah dua tahun diserang pandemi.

"Bukan enggak ada (program Syamsuar-Edy yang dilaksanakan), ada. Tapi enggak bisa dibaca, tidak ada dirasakan masyarakat," pungkasnya. (*)