KAMPAR - Puluhan anggota Koperasi Petani Sawit Makmur [Kopsa-M] menangkap sebuah truck bermuatan sawit yang diduga hasil tampungan buah sawit curian. Buah sawit milik Kopsa-M itu menurut informasinya ingin dijual ke pabrik kelapa sawit [PKS] PT Bangun Tenera Riau [BTR] yang berada di Perhentian Raja.
Para petani menduga, pengambilan sawit itu dilakukan oknum pengurus Kopsa-M periode 2016-2021. Saat truk sawit dibawa ke Polsek Perhentian Raja di Kabupaten Kampar, pengurus koperasi itu turut diperiksa polisi. Sopir trukc disuruh seseorang untuk membawa sawit dan dikawal sejumlah orang.
Kapolsek Perhentian Raja, Iptu Rachmat Wibowo membenarkan adanya satu buah truk bermuatan kelapa sawit yang diamankan setelah diserahkan warga kepada polisi. "Benar, ada sebuah truk bermuatan kelapa sawit. Kalau beratnya kita belum tau. Itulah nanti jadi barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Rachmat Wibowo pada media, Minggu (5/9).
Kapolsek tidak menampik adanya dua kelompok yakni warga yang merupakan anggota Kopsa-M dan pengurus Kopsa-M yang lama yakni AHz dan kuasa hukumnya sempat mendatangi Polsek Perhentian Raja. Menurut Rambo, keduanya telah dimintai keterangan. "Bukan pemeriksaan, kita hanya klarifikasi saja. Tadi kita juga sudah koordinasi dengan Polres Kampar dan saat ini kasusnya diambil alih Polres. Jadi barang bukti kita geser ke sana," ujarnya.
Kedua belah pihak ini pun sempat ricuh, namun Rachmat Wibowo mengaku kedua belah pihak sudah kembali tenang. "Rekan kita dari satuan sebelah hanya pengamanan, dan kebetulan lagi Pam di situ. Dia membantu menengahi permasalahan kedua pihak, bukan disandera seperti yang diisukan itu," kata Kapolsek.
Perselisihan ini terjadi lantaran AHz merupakan pengurus lama dan telah terjadi kesepakatan sebelumnya. Dimana hasil panen sawit dan perawatan kebun menjadi tanggungjawab pengurus. Namun terjadi dualisme kepemimpinan saat ini. Sehingga saat pengurus lama yang akan menjual buah sawit PTPN V tidak diterima lantaran ada pengurus baru tadi. "Keduanya membuat laporan kepada kita. Namun, kita limpahkan ke Polres Kampar," paparnya.
Irwansyah, salah satu anggota Kopda-M mengatakan bersama seluruh anggota dan pengurus Kopsa-M terpilih 2021-2026 menemukan sejumlah dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak AHz. Di antaranya yakni dugaan penggelapan hasil panen kebun sawit milik Kopsa-M. "Iya kejadiannya kemarin, kita dihubungi oleh salah seorang anggota petani bahwa armada pengangkut TBS Kopsa-M dipaksa untuk menggunakan PB YHY oleh AHz, dengan alasan PTPN V tidak akan membayar upah pekerja dan bagi hasil petani," ujar Irwan salah seorang anggota Koperasi Kopsa M.
Dugaan penggelapan tersebut dilakukan dengan cara, AHz diketahui mengalihkan PB Kopsa-M ke PB pihak ketiga yakni YHY yang dimiliki oleh RM salah seorang pemegang kontrak pembelian TBS di PKS SPA. Menurutnya, hal semacam itu sudah menjadi santapan harian telinga seluruh anggota Kopsa-M. Ia mengatakan AHz yang dikenal cukup mahir bersilat lidah lagi-lagi bahkan hingga mengkambing hitamkan PTPN V dengan alasan mempersulit pencairan dana.
Padahal hasil penjualan TBS dibayarkan langsung ke rekening bersama Kopsa-M setiap kali setelah TBS dibongkar di PKS SPA. "AHz pada maret 2021 lalu juga mengaku terpaksa menggunakan PB pihak ketiga karena PTPN V tidak mau mencairkan dana hasil keuntungan transportasi sebesar Rp 1,2 miliar yang disimpan di rekening bersama untuk membeli excavator. Padahal dana tersebut tidak pernah diberitahukan kepada anggota, dan sejak 2017 keuntungan tersebut tidak pernah dibagikan kepada anggota sebagai SHU," tuturnya.
Lanjut Irwansyah menceritakan, pada 11 Agustus 2021, AHz meminta pencairan dana penjualan TBS sebesar Rp725juta kepada PTPN V yang akan digunakannya untuk pembangunan barak tahap I sebesar Rp250juta, beli pupuk 1.000 sak Rp400juta dan cicilan hutang Rp75juta. Permintaan uang ini ditandatangani oleh HPS selaku Sekretaris tanpa melibatkan AHz dan AHW sebagai Bendahara.
Permintaan itu pun dipandang Irwan tidak memenuhi mekanisme, karena tidak tersaji secara rinci. Sebab menurutnya, AHz tidak melampirkan RAB pembangunan barak yang menembus angka 250juta. Untuk permintaan pupuk juga tidak dilengkapi supply point dan peta rencana blok yang akan dipupuk. "AHz juga diduga pura pura baik dengan menambah cicilan yang ingin disetor berjumlah 75juta yang biasanya hanya berkisar Rp1 juta hingga Rp25 juta/bulan. Dan yang paling lucu AHz tidak mau menandatanganinya," terangnya.
Karena permintaan peminjaman uang itu tidak dikabulkan, AHz kembali mengirimkan permintaan pada tanggal 20 agustus 2021. Dimana dalam permintaan dana yang awalnya berjumlah Rp725 juta menjadi Rp.925 juta karena ditambahkan item pinjaman pekerja sebesar Rp200 juta tanpa adanya uraian nama pemohon pinjaman. "Nafsu AHz untuk mendapatkan dana tersebut terkesan membabi buta terbukti dengan dialihkan nya kembali PB KOPSA-M ke PB YHY karena di YHY dana bisa langsung cair dengan mudah, bahkan bisa pinjam uang dulu baru TBS masuk," paparnya.
Terdapat data penerimaan TBS di PKS SPA sebanyak 33.420 Kg dengan hasil penjualan sebesar Rp.82.380.300 yang berhasil diperoleh AHz secara melawan hukum. Namun, Irwan mengaku masih belum dapat menghubungi pemilik PB YHY. Beberapa hari belakangan tepatnya pada 28 Agustus 2021, AHz menjual TBS ke PKS PT Bangun Tenera Riau (BTR) yang berada di Perhentian Raja. Karena alasan PTPN V tidak mengizinkan KOPSA-M menggunakan PB pihak ketiga.
Kemudian Selasa tanggal 31 agustus 2021 diduga terjual produksi sebanyak 130 ton lebih atau sekitar Rp300 juta. Penjualan ini diduga adalah ilegal dan penggelapan TBS petani Kopsa M. "AHz dinilai telah melanggar MoU dengan PTPN V dan buah yg dijual dg PB orang lain diduga digelapkan sehingga anggota petani tidak lagi bisa memantau jumlah produksi berikut hasil penjualannya," paparnya.
Kemarin, Rabu 1 September 21 pihaknya telah mengamankan 1 unit truk berisi 8 ton TBS Kopsa-M yang akan dijual ke pabrik PT Bangun Tenera Raya (BTR) atau diduga digelapkan. Saat ini truk tersebut telah dititipkan di Polsek Pemberhentian Raja. "Tadi kita sempat berjumpa dengan AHz dan sejumlah kuasa hukumnya di Polsek Perhentian Raja. Ada juga anggota berbaju seragam TNI yang mengaku sebagai petugas pengamanan Kopsa-M, yang dibawa oleh NF salah seorang mandor yang merangkap kepala rombongan dan terbukti bukan anggota di Kopsa-M," katanya.
Mendengar situasi ini, sontak kepengurusan terpilih 2021-2026 dan anggota petani awal geram. Mereka menilai perilaku AHz yang tidak tahu malu, masih merasa pengurus yang sah. "Mungkin dia sudah kebakaran jenggot menghadapi kasus hukum yang saat ini tengah tertuju padanya selaku aktor intelektual. Tambah lagi LPJ tahun buku 2019, 2020 tak kunjung digelar, bukannya merasa bersalah malah semakin tidak tahu diri," tegasnya.
Saat ini, kata Irwansyah, pengurus 2021-2026 sudah mengantongi formula khusus untuk pengalokasian pembayaran bagi hasil petani, pembayaran upah pekerja dan cicilan hutang. Formula ini akan menjadi bukti dan fakta atas perilaku AHZ yang berkedok sok jujur dan bertanggung jawab.
Menanggapi tudingan itu, Humas Kopsa-M Hendri Domo mengatakan kebijakan penggunaan PB pihak ketiga di PKS PTPN-V Sei Pagar diambil karena permintaan pencairan dana di rekening escrow account Kopsa-M dan PTPN-V tidak ditanggapi oleh pihak Manager Sei Pagar. "Mereka tidak membalas permintaan baik secara tertulis maupun media WA dari Pengurus Kopsa-M," katanya.
Di sisi lain Kopsa-M memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman pekerja pada tanggal 25 Agustus 2021. Mekanisme ini adalah kegiatan rutin setiap bulannya dan telah diketahui dan dipahami oleh PTPN-V. Sementara itu, proses pemindahan buah yang telah ada di PKS pada hari Jum'at dan Sabtu kemarin dilakukan pihaknya setelah ada pembicaraan dengan pihak PTPN-V di kantor Pabrik Sei Pagar. Dari pertemuan itu menghasilkan beberapa point yang disepakati;
Kopsa-M hanya boleh menggunakan PB yang dicetak dan ditandatangani oleh Nusirwan dan tidak diperkenankan menggunakan PB lainnya.
Pihak Manager mempersilahkan kepada Pengurus untuk membawa pulang TBS karena Pengurus berkeberatan menggunakan PB tersebut.
"Sementara untuk dana pembangunan sapras seperti barak, serta dana pemeliharaan seperti pembelian pupuk, sudah dibahas secara bersama dengan pihak PTPN-V di awal tahun 2021 dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran 2021. Sehingga suatu keganjilan apabila hal itu dipermasalahkan lagi oleh PTPN-V. Itu sudah dibahas di rencana kerja dan rencana anggaran juga telah disampaikan dalam bahan RAT Tertulis," jelasnya. (*)
