Dinas Perkim Pekanbaru Tata Kawasan Kumuh yang Dibantu APBN
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Pekanbaru melakukan tata kawasan kumuh yang dibantu dari APBN.
"Kawasan kumuh ditata oleh Dinas Perkim."
"Pekanbaru menjadi satu-satunya kabupaten/kota di riau yang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Dimanan aggarannya dari APBN, totalnya sekitar Rp6 miliar untuk kawasan tersebut," kata Kadis Perkim Kota Pekanbaru, Mardiansyah, Kamis (7/3).
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp6 miliar untuk membangun Kawasan Kumuh Terintegritas di RW 3 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.
Mardiansyah mengatakan, pihaknya akan melakukan penataan terhadap suatu kawasan kumuh yang akan terintegrasi dengan jalan, drainase serta rumah layak huninya.
Ia menyebut, kawasan tersebut akan dikhususkan untuk pembangunan di RW 3, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai.
"Nantinya di kawasan itu terintegrasi semuanya. Nanti ada rumah layak huninya, jalannya, drainasenya, termasuk juga hidrasi kebakaran," ungkapnya.
Jika sudah jadi kata Adie, kawasan itu akan dijadikan kawasan percontohan di Pekanbaru, Riau dan bahkan nasional.
"Ini kan program baru dari pusat, dan kebetulan pekanbaru satu-satunya yang dapat dari pusat. Jadi nanti ini akan jadi kawasan percontohan, percontohan juga bagi nasional," pungkasnya.
Diketahui, persoalan kawasan kumuh ini beberapa waktu lalu mendapat sorotan dari PPN/Bappenas, yang melihat ada ratusan heaktare hamparan pemukiman masyarakat Kota Pekanbaru saat ini masuk dalam kawasan kumuh.
"Kami melihat masih ada beberapa titik pemukiman kumuh di kota pekanbaru. Luasnya mencapai ratusan heaktare hamparan pemukiman masyarakat yang masuk dalam kawasan kumuh," ucap Rahmat Bintang dari PPN/Bappenas.
Menurut Rahmat Bintang, perlu strategi khusus yang dilakukan Pemko Pekanbaru untuk mengatasi beberapa isu strategis yang saat ini terjadi di kota bertuah.
Tidak hanya persoalan kawasan kumuh, persoalan banjir, kemacetan yang disebabkan kualitas jalan juga harus menjadi perhatian serius.
"Perlu ada strategi khusus untuk mengatasi isu-isu yang saat ini terjadi di kota pekanbaru," Ujarnya lagi.
Untuk tahun 2023 yang lalu, luas wilayah kumuh di Pekanbaru mencapai 267,76 hektare yang tersebar di beberapa Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru. (rp.ind/*)
