Dinsos Masih Data Kemiskinan Ekstrem, 'yang Berasal dari 83 Kelurahan di Pekanbaru'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru masih mendata kemiskinan ekstrem yang berasal dari 83 Kelurahan di Pekanbaru.

"Kemiskinan ekstrem menyebar di tiap kelurahan yang ada di Pekanbaru."

"Diperkirakan ada 235 Kepala Keluarga (KK) miskin esktrem. itu dari hasil verifikasi data kita yang tergolong kemiskinan esktrim di Kota Pekanbaru," kata Kepala Dinsos Pekanbaru, Idrus didepan media, , Jumat (26/5).

Pihaknya mendata warga miskin yang sudah masuk mencapai 90 persen berasal dari 83 kelurahan. Data awal ada 5.880 orang yang tergolong dalam kondisi kemiskinan ekstrim.

Petugas di lapangan melakukan verifikasi terhadap data itu. Guna memastikan masyarakat tersebut memang tak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Kebutuhan dasar itu di antaranya pangan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal hingga akses pendidikan. Itu membuat warga yang mengalami kondisi kemiskinan ektrim tersebut hidup dalam keprihatinan.

"Kita sudah melakukan verifikasi dengan mengerahkan potensi yang ada untuk mendata masyarakat yang tergolong kemiskinan ekstrim," sebutnya.

Idrus memastikan tak banyak masyarakat yang dalam kondisi kemiskinan ekstrim. Tetapi keberadaan masyarakat dalam kondisi kemiskinan ekstrim tetap menjadi perhatian khusus pemerintah kota.

Apalagi pemerintah kota saat ini berupaya menjangkau seluruh masyarakat agar bisa mendapat layanan kesehatan.

Mereka nantinya bakal mendapat bantuan asuransi kesehatan lewat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI JK.

Idrus menyatakan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Pekanbaru cenderung menurun. Awalnya pada tahun 2022 lalu jumlah penerima PKH mencapai 13.000 KK.

Sementara tahun ini turun menjadi 12.205 PKH. Jumlah penerima PKH berkurang sebab kehidupan para penerima PKH mulai membaik.

"Untuk PKH tentunya dari dinas sosial bersama pendamping memasukkan data ke DTKS. Penentuan nantinya oleh Kementrian Sosial," paparnya.

Mereka yang diusulkan menerima PKH adalah warga yang sudah sudah memiliki KTP dan KK Pekanbaru. Mereka yang tidak punya KK dan KTP dibantu lewat program bantuan sosial lainnya. 

Dalam upaya memberantas kemiskinan ekstrem, Dinsos Kota Pekanbaru, masih melakukan verifikasi dan validasi data.

Data sementara, kemiskinan ekstrem yang terdata di Kota Pekanbaru mencapai Rp235 KK.

"Jumlah yang terdata itu dari 75 persen wilayah yang baru masuk, dan jumlah ini belum final. Diperkirakan jumlah total ada 600 hingga 800 KK yang alami kemiskinan ekstrim," ujar Idrus. 

Menurutnya, tim dari dinas hingga saat ini masih melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan. Setelah dilakukan pendataan, akan ada upaya penyelesaian dari pemerintah. 

Dikatakannya, pemerintah nantinya akan membuat suatu kegiatan yang berdampak untuk mengeluarkan warga tersebut dari kemiskinan ekstrem. 

"Ada langkah-langkah untuk menyelesaikan maupun meminimalkan kemiskinan ekstrem. Seperti penyuluhan atau pembekalan keterampilan," katanya.

Saat ini pihaknya masih fokus untuk melakukan validasi data di lapangan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Sementara saat ini pihaknya belum berencana untuk memberikan bantuan kepada ratusan KK yang alami kemiskinan ekstrem ini. Namun, bisa saja ada alokasi bantuan nantinya. 

"Mereka alami kemiskinan ekstrem bukan karena pandemi covid-19 kemarin. Karena dasarnya, di setiap daerah itu kan ada miskin, ada yang kaya. Dari yang miskin, itu ada lagi yang lebih miskin," sebutnya. (*)