DLHK dan KLHK Sepakat Putuskan 'Eksekusi 1,2 Juta Hektare Perkebunan Ilegal'

PEKANBARU - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau akan bekerjasama dengan tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan eksekusi temuan perkebunan ilegal di Riau yang luasnya mencapai 1,2 juta hektare.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau Mamun Murod mengatakan untuk evaluasi dan verifikasi kebun di kawasan hutan akan dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahub 2021, tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Terkait kebun di kawasan hutan akan dilakukan identifikasi data oleh Tim KLHK. Intinya adalah yang melakukan evaluasi dan verifikasi kebun di kawasan hutan itu dari tim yang dibentuk oleh KLHK," ujarnya dalam siaran pers Rabu (25/8).

Dijelaskannya, ada dua proses yang akan dilakukan dalam mengindentifikasi kebun di kawasan hutan. Pertama akan dinilai terlebih dahulu apakah kebun yang masuk kawasan hutan itu memiliki perizinan berusaha atau tidak.

"Ketika masuk perizinan berusaha maka ada harus dilihat izin lokasi dan IUP. Ketika lahan itu dicek oleh tim sesuai dengan tata ruang yang tertuang dalam Perda RTRW Provinsi Riau dan kabupaten/kota, maka apabila berada di hutan produksi, maka lahan itu akan dilepaskan atau dikeluarkan dari kawasan hutan," jelasnya.

Namun, jika tidak sesuai dengan tata ruang, demikian Murod, maka tetap akan diberi kesempatan mengelola dengan cara penggunaan kawasan hutan.

Pemberian pengelolaan kawasan hutan ini akan diberikan jangka waktu. Jika itu hutan produksi, maka akan diberikan waktu selama 25 tahun.

"Jika sekarang kebun sawit berumur 15 tahun, maka tinggal 10 tahun lagi. Setelah itu, secara berlahan perusahaan harus melakukan pemulihan dengan tanaman hutan. Perusahaan juga harus membayar Provisi Sumber Daya Hutan Dana Reboisasi (PSHDR) dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," ujarnya.

Sementara itu jika tidak memiliki izin berusaha, maka tidak ada peluang pelepasan kawasan hutan di sana. Kemudian perusahaan terkait akan dikenakan sanksi sebesar 10 kali PSDHR.

"Kalau perusahaan mau lanjut, maka dia harus bayar dulu dendanya. Kemudian lanjutannya tetap menggunakan daur 25 tahun untuk hutan produksi, 15 tahun untuk hutan lindung dan konservasi". (*)