DPRD Riau Panggil para Organisasi Perangkat Daerah Terkait Adanya Temuan BPK, 'Soal Aset Bermasalah dan LHP 2022'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Riau panggil para Organisasi Perangkat Daerah [OPD] terkait adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan [BPK].

"BPK RI masih menemukan persoalan aset bermasalah dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan 2022 dari para OPD."

"Kita di [Komisi III DPRD Riau] akan memanggil OPD yang berkaitan dengan aset, yang menjadi temuan BPK dalam LHP khususnya di laporan keuangan 2022," kata Wakil Komisi III DPRD Riau Zulkifli Indra.

"Kami akan panggil satu persatu yang berkaitan dengan aset, yang dalam LHP BPK itu menjadi temuan," sambungnya.

Di antara aset yang diduga bermasalah dan menjadi temuan tersebut, seperti gedung Qur'an Center, tenda elektrik di Mesjid Annur, gedung Riau Creative dan sejumlah aset lainnya yang dianggap bermasalah.

Menurutnya banyak persoalan aset yang mesti dituntaskan, baik itu aset yang masih dikuasai pejabat maupun aset yang tidak jelas keberadaannya.

"Semuanya harus tertata dan punya manfaat bagi daerah, jangan sampai ada aset yang terlantar dan dikuasai oleh pihak yang tidak jelas,"ujar Zulkifli Indra.

Sebelumnya sudah diagendakan Hearing dengan Badan Pendapat Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

Undangan untuk RDP yang harusnya digelar Senin itu sudah disampaikan pekan lalu. Tapi, kedua OPD yakni Bapenda dan BPKAD Pemprov Riau tidak datang dengan alasan berangkat keluar provinsi.

Pembahasan penting itu terpaksa diundur sampai waktu yang belum ditentukan. Apalagi, beberapa hari ke depan, seluruh Anggota DPRD Riau melaksanakan reses ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

"Kita undur, habis reses jadinya. Lama kan. 20-27 Juli ada 8 hari,"ujarnya, seperti yang dilansir dari tribunnews. (*)