Ganjar Pranowo Resmi Pilih Mahfud MD jadi Bakal Cawapres, 'Meski Bukan Sosok Terbaik di Nahdliyin'

JAKARTA - Mahfud MD telah resmi dipilih sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024.

Pengamat politik Bawono Kumoro menilai sosok Mahfud dapat membantu Ganjar menjaga peluangnya menguasai suara para pemilih berlatar Nahdlatul Ulama (NU), yang memiliki basis massa besar di Jawa Timur.

Namun di sisi lain, Firman Noor dari Pusat Riset Politik BRIN mengatakan bahwa Mahfud juga dianggap "bukan sosok terbaik" di kalangan Nahdliyin.

Apalagi jika dia disandingkan dengan tokoh NU "berdarah biru" seperti Muhaimin Iskandar yang menjadi bacawapres Anies Baswedan, ujar pengamat.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri mengumumkan nama Mahfud MD sebagai bakal cawapres yang akan mendampingi bacapres Ganjar Pranowo.

"Calon wakil presiden yang dipilih PDI Perjuangan adalah bapak Profesor Doktor Mahfud MD," kata Megawati Sukarnoputri di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Mahfud akhirnya dipilih dari sejumlah nama yang santer disebut-sebut sebagai kandidat cawapres Ganjar, antara lain Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno hingga Ridwan Kamil.

Namun belakangan nama Mahfud makin sering disebut setelah bertemu dengan Megawati pada Rabu (17/10) malam.

Ganjar Pranowo telah dideklarasikan sebagai calon presiden yang diusung oleh PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejak 21 April 2023.

Perindo, yang diketuai Hari Tanoesoedibjo, bergabung untuk mengusung Ganjar pada 9 Juni 2023. Hanura kemudian menyusul pada 29 Agustus 2023.

Apa kata Megawati tentang sosok Mahfud MD?

Usai mengumumkan nama Mahfud MD sebagai bacawapres untuk mendampingi Ganjar, Megawati berulangkali memuji sosoknya.

Megawati Sukarnoputri mengatakan, Mahfud MD adalah sosok yang disebutnya "tidak asing", karena pernah bersama-sama menahkhodai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Saya bisa mengerti dari cara berpikir, jalan pikirannya," kata Megawati didepan media.

Megawati juga menyebut Mahfud sebagai "sosok intelektual yang mumpuni".

"Pengetahuan beliau di masalah hukum penuh dengan pengalaman dan pengetahuan," katanya.

Dia juga menyebut Mahfud memiliki pengalaman yang lengkap di legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Secara khusus, Megawati menilai Mahfud merupakan "pendekar hukum" dan "pembela wong cilik".

Megawati lalu memuji Mahfud sebagai "jujur, bernyali."

"Beliau bisa menjadi wasit yang baik di tengah persaingan politik dan bisnis yang sering dirasakan tidak adil," kata Megawati.

Disebutnya Mahfud ditugaskan untuk melakukan reformasi sistem hukum nasional agar tampil "wajah keadilan sejati."

Isi pidato Mahfud MD: 'Saya sudah lama mengenal Ganjar'

Usai diresmikan sebagai pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, Mahfud mengatakan penetapan diirnya sebagai pendamping Ganjar dalam Pilpres 2024 adalah “kehormatan dan kebanggaan”.

“Saya diberi amanah mengemban tanggung jawab yang besar dan mulia bersama Mas Ganjar meneruskan cita-cita Bung Karno dan para pendiri negara lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera,” ujar Mahfud.

Dia kemudian menuturkan bahwa selama menjabat sebagai Menkopolhukam, dia fokus pada tugasnya untuk memastikan pemilu berjalan lancar, sehingga selama dia tak pernah menyatakan ikut dalam kontestasi pemilu 2024.

Baru kali inilah, kata Mahfud, dirinya menyatakan bersedia menjadi calon presiden Indonesia setelah mendapat amanah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama pimpinan partai koalisi.

“Saya menyatakan bersedia untuk ikut kontestasi,“ tegas Mahfud.

Ganjar dan dirinya, kata Mahfud, akan melanjutkan upaya cita-cita menuju Indonesia emas, yakni ketika Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil dan beradab pada 2045

“Dalam menyongsong Indonesia emas 2045 akan terwujud jika kita memenuhi sejumlah syarat, yakni ideologi bangsa kokok, ekonomi baik, hukum dan keadilan ditegakkan, politik yang demokratis, budaya gotong royong yang hidup, serta mengedepankan persaudaraan,” kata Mahfud.

Dia kemudian menekankan bahwa prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum dan konsistensi dalam implementasi penegakannya, memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi, serta memberikan perlindungan pada masyarakat.

Mahfud kemudian menegaskan pentingnya demokrasi dan nomokrasi berjalan seiring dan seimbang.

“Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum.

“Demokrasi tanpa nomokrasi akan anarkis. Sementara nomokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang. Sehingga keduanya harus berjalan seiring dan seimbang,”kata dia. 

Indonesia yang beragam, lanjut Mahfud, membutuhkan toleransi dan akseptasi, perlindungan pada masyarakat lemah, serta rasa kasih sayang kepada wong cilik.

"Saya berkeyakinan, Mas Ganjar adalah figur yang tepat memimpin bangsa Indonesia untuk mewujudkan semua cita-cita yang saya sebutkan tadi, dan mempercepat pembangunan yang sudah baik," cetus Mahfud.

"Tentu memperbaiki juga yang keliru dan melakukan inovasi baru sesuai perkembangan zaman, serta tetap berpegang pada konstitusi."

Mahfud mengaku mengenal Ganjar sejak lama. Sejak 2004 hingga 2008 keduanya sama-sama menjadi anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Keduanya juga sering bertemu ketika Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Mahfud MD menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi.

"Saya tahu persis Mas Ganjar adalah figur pemimpin yang merakyat dan berani. Berani memperbaiki yang bengkok-bengkok, berani menerima kritik, berani memperjuangkan nilai-nilai politik yang diyakini benar.

Bersama Ganjar, kata Mahfud, dirinya akan mendedikasikan semua kemampuan, ilmu, ketegasan dan keteguhan sikap, serta keberanian-keberanian yang selama ini dia upayakan untuk Indonesia.

Setelah diumumkan sebagai capres dan cawapres dari koalisi PDIP, Ganjar Pranowo mengatakan dirinya bersama Mahfud kini mendapat amanah yang ia sebut “penuh dengan tantangan” untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

“Alasan kami hanya satu, kami ingin bekerja dengan tulus, sepenuh hati untuk rakyat Indonesia,” tegas Ganjar.

Ganjar kemudian menjelaskan bahwa pengumuman dirinya dan Mahfud sebagai capres dan cawapres Koalisi PDIP “menjadi tonggak sejarah” untuk menyongsong Indonesia yang lebih adil, yang diperjuangkan oleh pemimpin yang mendengar langsung suara rakyat dan pemimpin yang mau berkeringat bersama rakyat.

“Mulai detik ini mari bergerak bersama mewujudkan mimpi seluruh anak bangsa di mana pun berada tanpa terkecuali. Ini bukan perjuangan yang mudah,” katanya.

Namun, dia yakin dengan semangat bersama Indonesia akan mencapai masa depan yang jauh lebih baik.

“Insyaallah, bismillah, kami siap,” tegas Ganjar, diikuti anggukan kepada Mahfud yang berdiri disampingnya. 

Dia mengatakan bahwa dirinya dan Mahfud ingin bergerak cepat seperti yang diinginkan rakyat, “bukan hanya untuk maju, tapij juga mewujudkan Indonesia unggul”.

“Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan. Bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Di bawah kepemimpinannya di masa mendatang, Ganjar ingin memastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, tak hanya dalam wilayah tapi juga politik, pangan, ekonomi, sosial, dan kedaulatan digital.

“Kita dobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat dengan menyediakan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” katanya.

Pemerintahan di masa mendatang, lanjut Ganjar, harus bekerja lebih keras dan lebih tegas, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

“Tegas, hitam putih, benar salah dan tidak abu-abu.”

Ganjar juga bertekad semua potensi alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tapi juga tetap memastikan kelestarian alam untuk generasi selanjutnya.

Keputusan PDIP dan koalisinya memasangkan Mafhud dengan Ganjar menunjukkan bahwa kandidat presiden memerlukan sosok yang memiliki kedekatan dengan kalangan Islam, terutama nahdliyin atau komunitas Nahdlatul Ulama (NU), kata Firman Noor, Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional.

"Calon presiden memerlukan sosok seperti ini untuk memperkuat posisi mereka di kantong suara NU. Terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka butuh sosok yang bisa merepresentasikan atau menjadi simbol kalangan Islam tradisional seperti NU," ujar Firman, Rabu (11/10).

"Mahfud dalam konteks ini dilihat dari prospeknya sebagai pendulang suara untuk pencalonan Ganjar," kata Firman.

Melihat rekam jejak dan profil Mahfud, Firman menilai Mahfud bukan sosok terbaik yang dapat merepresentasikan komunitas Islam tradisional.

Dalam kontestasi capres-cawapres saat ini, figur terdekat dengan kalangan NU, menurutnya adalah Muhaimin Iskandar, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa yang telah diusung dengan capres Anies Baswedan.

"Muhaimin memiliki 'darah biru' karena buyutnya adalah pendiri NU. Dia juga pimpinan PKB, jadi levelnya cukup tinggi di mata orang-orang NU," kata Firman.

"Di bawah Muhaimin tersisa beberapa nama yang saat ini bisa merepresentasikan kalangan nahdliyin, salah satunya adalah Mahfud.

Firman merujuk peran Mahfud sebagai tim sukses Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Tanpa Mahfud, menurut Firman, Prabowo saat itu akan kalah telak dari Joko Widodo di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Menurut Firman, oleh karena keberadaan Mahfud, Prabowo bahkan bisa memenangkan suara terbanyak di Madura.

Ketika ditanyai terkait peluang Mahfud mengangkat elektabilitas Ganjar, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan "optimistis" untuk dapat memenangkan pasangan ini bukan hanya di Jawa Timur.

Dia meyakini Mahfud "bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan".

PDIP dan partai koalisi mereka memilih Mahfud menjadi cawapres demi menjaga keunggulan elektabilitas Ganjar atas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan di Jawa Timur, menurut peneliti lembaga survei Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro.

Dalam jajak pendapat yang dilakukan Indikator pada Februari 2023, elektabilitas Ganjar di Jawa Timur unggul 10% dibadingkan Prabowo. Meski memenangkan dua pilpres terakhir di provinsi itu, Bawono menilai figur Mahfud bisa memastikan keunggulan mereka tidak terlampaui oleh Prabowo maupun Anies.

"Sebagai orang NU dari Madura, Mafhud punya pengaruh di daerah tapal kuda yang kental dengan tradisi pesantren seperti Probolinggo, Pasuruan, dan Situbondo," kata Bawono.

"Peta keunggulan PDIP di Jawa Timur selama ini ada di kawasan Matraman seperti Kediri, Ngawi, Malang, dan Batu. Di daerah ini banyak kepala daerah berasal dari PDIP.

"Kalau Ganjar disandingkan dengan Mahfud, PDIP melihat mereka berpeluang menguasai Jawa Timur secara keseluruhan" ucap Bawono.

Jawa Timur, menurut Bawono, merupakan daerah pertarungan penting dalam setiap pemilu. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, kemenangan di Jawa Timur akan krusial dalam jalan pemenangan partai maupun pasangan capres-cawapres.

Namun tentu saja, kata Bawono, Mafhud tidak bisa menjamin Ganjar akan menguasai kantong suara Jawa Timur dan kalangan NU. Apalagi, Muhaimin Iskandar yang berasal dari Jawa Timur dan berstatus Ketua Umum PKB juga mengikuti kontestasi bersama Anies.

Bawono berkata, kunci pasangan capres-cawapres menguasai suara pemilih dari kalangan NU adalah strategi mereka dalam mendekati komunitas tersebut secara struktural dan kultural.

"Lebih dari satu calon dari kalangan NU jelas akan memecah suara komunitas itu," ujar Bawono.

"Selama ini tidak pernah ada figur yang bisa membuat klaim dirinya 'paling NU' dibandingkan yang lain. Ini berlaku, termasuk saat Ketua PBNU yang maju menjadi capres atau cawapres, seperti pengalaman Hasyim Muzadi dalam Pilpres 2004," tuturnya.

Kunci capres-cawapres memenangkan suara nahdliyin, menurut Bawono, adalah keberhasilan mereka menjalin hubungan dengan para pengurus struktural NU.

Yang kedua, kata dia, adalah kemampuan mereka meyakinkan orang-orang di luar kepengurusan NU, tapi memiliki pengaruh kuat di akar rumput atau masyarakat.
'Deklarasi Ganjar-Mahfud sulitkan Prabowo untuk memilih cawapres'

Tren ini sudah muncul sejak pilpres pertama pada tahun 2004, kata Firman. Saat itu, dari lima cawapres yang bertarung dalam pilpres memiliki kedekatan dengan komunitas NU, yaitu Salahuddin Wahid, Hasyim Muzadi, dan Jusuf Kalla.

Tren tersebut terus terulang dalam pilpres, termasuk ketika Joko Widodo memenangkan kontestasi pada 2019 bersama Maruf Amin, yang saat itu berstatus Ketua PBNU.

Setelah deklarasi Ganjar-Mahfud, Firman menilai Prabowo akan sulit menemukan sosok cawapres yang memiliki kedekatan dengan NU.

Dari sejumlah figur yang belakangan disebut-sebut akan berpasangan dengan Prabowo, tidak satupun dari mereka dianggap Firman bisa mewakili kalangan Islam tradisional.

"Erick Tohir adalah pebisnis. Airlangga Hartarto berasal dari GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). Yusril Ihza Mahendra dari kalangan Islam modern, bagian besar Partai Bulan Bintang yang dekat dengan Masyumi. Gibran Rakabuming jelas bukan NU," kata Firman.

Satu figur yang tersisa dari kalangan NU dan bisa menjadi cawapres Prabowo, menurut Firman, adalah Khofifah Indar Parawansa.

Kalaupun tidak mengusung Gubernur Jawa Timur itu sebagai cawapres, Firman menilai Prabowo bisa menjadikan Khofifah sebagai bagian dari tim pemenangannya.
Rekam jejak Mahfud MD

Nama Mahfud MD telah menguat diisukan menjadi bakal cawapres Ganjar sebelum pengumuman ini.

Mahfud, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam kontestasi Pilpres kali ini, suara para Nahdliyin sangat diperhitungkan, sebagai organisasi masyarakat dengan basis massa terbesar di Indonesia.

Apalagi, NU juga berbasis di Jawa Timur, yang merupakan kantong suara terbesar kedua di Indonesia.

Mahfud juga pernah nyaris menjadi cawapres Joko Widodo ketika mencalonkan diri pada Pilpres 2019. Namun kala itu, Ma'ruf Amin lah yang akhirnya didapuk mendampingi Jokowi.

Meski gagal menjadi wakil presiden Jokowi, Mahfud ditunjuk menjadi Menkopolhukam.

Sepanjang karirnya, Mahfud pernah duduk di kursi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dia terjun ke politik menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Mahfud juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan serta Menteri Kehakiman (2000-2001).

Mahfud terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan duduk di Komisi III serta Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) pada 2004-2008.

Mahfud kemudian berkarier sebagai hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia lantas terpilih sebagai Ketua MK meripde 2008-2013.

Setelah itu Mahfud dilantik menjadi Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017–2018) dan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2018).

Bagaimana elektabilitas Ganjar-Mahfud menurut survei?

Survei Litbang Kompas pada Agustus 2023 menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar jika dipasangkan dengan Mahfud MD adalah 33,9%. Angka itu memang masih di bawah elektabilitas Ganjar-Ridwan Kamil (34,8%) dan Ganjar-Erick Thohir (34,8%).

Namun, nama Mahfud sebagai pendamping Ganjar, lebih memikat bagi para responden dibandingkan Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Meski demikian, Litbang Kompas menemukan bahwa nama Mahfud MD memiliki tingkat keterpilihan 3,7%. Itu jauh di bawah sosok lain seperti Ridwan Kamil (8,4%), Sandiaga Uno (8,2%), dan Erick Thohir (8,0%).

Sementara itu, survei Saiful Munjani Research and Consulting (SMRC) pada 20-22 September 2023 meunjukkan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud MD unggul di Jawa Timur dengan perolehan suara 45%.

Elektabilitas Ganjar jika disandingkan dengan Mahfud di Jawa Timur, jauh lebih tinggi dibandingkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (12%), yang telah lebih dulu mendeklarasikan diri.

Kapan pendaftaran capres?

Proses pendaftaran capres-cawapres Pilpres 2024 akan mulai berlangsung pada 19-25 Oktober 2023.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejauh ini telah menerima pemberitahuan bahwa kubu Ganjar akan mendaftar pada Kamis (19/10) pukul 11.00 WIB.

Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga akan mendaftar pada Kamis pada pukul 08.00 WIB.

Sementara itu, belum ada kepastian kapan kubu Prabowo akan mendaftar ke KPU.

Berdasarkan peraturan KPU, prosesnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan dan serangkaian verifikasi persyaratan bakal pasangan calon.

KPU akan menetapkan pasangan calon secara resmi pada 13 November 2023. Sedangkan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon akan dilakukan pada 14 November 2023. (*)