Gapki Dorong Percepatan Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat, 'yang Dua Tahun Terakhir Realisasinya Sangat Minim'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Asosiasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) terus mendorong percepatan realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program strategis nasional itu terus digesa untuk meningkatkan produktivitas minyak sawit mentah (CPO).

"Peremajaan Sawit Rakyat terus dipercepat, tapi masih terkendala yang realisasinya sangat minim."

"Kita juga dimasukkan ke dalam tim percepatan PSR oleh pemerintah. Kita rutin juga meeting bersama pemerintah, dan kita sampaikan ke kementerian apa apa saja yang menghambat (PSR)," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapki, Eddy Martono, disela-sela acara rapat kerja Gapki Riau beberapa hari lalu.

Menurutnya, dalam empat tahun terakhir tercatat produksi CPO Indonesia masih tercatat stagnan, bahkan cenderung menurun. mengatakan, pihaknya juga intens melakukan pembahasan percepatan PSR bersama dengan kementerian terkait.  

Selama ini hal yang menjadi penghambat PSR itu, kata Eddy mengenai lahan perkebunan yang masuk dalam kawasan lindung gambut. Ini juga disuarakan Gapki dan akhirnya komponen itu dihapuskan dari syarat pengajuan PSR.

"Kalau bisa, syarat-syarat lain yang kiranya menghambat dan tidak membahayakan, juga dihilangkan. Membahayakan dalam arti seperti berada di kawasan hutan lindung. Itu semua untuk mempercepat," sebut Eddy.

Dia menyebutkan, PSR menjadi salah satu program pemerintah yang menjadi prioritas Gapki. Ini memang terus digesa untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit.

Tetapi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional, Mansuetus Darto juga mengkritik pemberian penghargaan Gubernur Riau, Syamsuar dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian atas komitmen dan dukungannya terhadap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Penghargaan itu diberikan langsung Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo dalam Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional dengan tema Menjaga Resiliensi Perkebunan Indonesia 2023 yang difokuskan pada akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, yang digelar di Jakarta, Senin 27 Februari 2023 kemarin. 

Penghargaan ini dinilai tidak sesuai dengan realitas yang ada. Bahkan dalam dua tahun terakhir realisasinya sangat minim. Bahkan tahun 2022 lalu, realisasi PSR di Provinsi Riau justru nol. Padahal Riau merupakan daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. 

Ini juga disoroti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional, Mansuetus Darto. 

"Satu sisi itu kan kewenangan dari BPDPKS dan Kementan memberikan apresiasi kepada Gubernur Riau. Poin sayaz walaupun realisasi 2022 nol, mungkin ada hal-hal yang dilakukan gubernur di tahun-tahun sebelumnya," kata Darto, Selasa (28/2/2023). 

Akan tetapi dia juga menyayangkan bahwa hal-hal yang telah dilakukan oleh Gubernur Riau sebelumnya untuk mencari solusi penghambat PSR belum maksimal. Terutama terkait dengan masalah tumpang tindih lahan yang masih banyak terjadi di Riau. 

"Di Riau itu kan tumpang tindihnya banyak. Dalam hal PSR, problem tumpang tindihnya saja tidak diselesaikan. Soal penyelesaian tumpang tindih itu kan tidak ada action-nya yang dilakukan oleh Gubernur Riau," sebutnya. 

Dia juga menduga ada maksud politis dalam pemberian penghargaan itu. "Menurut saya, bisa jadi itu ada maksud politis. Ya maksud politisnya seperti apa, saya tidak tahu," ujarnya. (*)